Rabu, 11 Juni 2014

Diskresi Hakim: Pandangan Orang Dalam

Buku ini mencoba memaparkan bagaimana diskresi dijadikan sebagai instrumen menegakkan keadilan substantif.
MYS
Foto: Danlev Library (scan)


Pandangan bahwa hakim adalah la boche de la loi, hakim sebagai corong undang-undang, sudah lama menjadi perdebatan. Dalam memutus perkara, bagaimanapun, hakim memang harus merujuk pada peraturan perundang-undangan. Tetapi keadilan substansial acapkali melewati garis hukum tertulis dalam undang-undang itu.


Ada banyak literatur yang berusaha mencoba mengkaji kecenderungan hakim dalam memutus perkara, terutama perkara pidana. RM Panggabean (2008), misalnya, pernah menulis tentang budaya hukum hakim di bawah rezim pemerintahan  yang demokratis dan otoriter. Panggabean, seorang perwira polisi, melihat budaya hukum hakim itu dari putusan-putusan.


Antonius Sudirman (2007), secara khusus, melihat kiprah hakim Bismar Siregar. Sudirman mencoba menganalisis kiprah Bismar dari pendekatan ilmu hukum perilaku (behavioral jurisprudence). Di Amerika Serikat, buku The Supreme Court and the Idea of Progress karya Alexander M Bickel (1998) juga bisa mewakili tema sejenis. Ada banyak literatur yang bisa dijadikan rujukan.


Salah satu karya terbaru yang tersedia di toko-toko buku saat ini adalah Diskresi Hakim, Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana. Buku ini ditulis duo hakim: Darmoko Yuti Witanto, dan Arya Putra Negara Kutawaringin. Saat buku ini ditulis Witanto bertugas sebagai hakim di PN Garut, dan Arya hakim di PN Kotabumi Lampung. Cuma, keduanya pernah bertugas di PN Blambangan Umpu, Lampung.


























Judul




Diskresi Hakim, Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana




Penulis




Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin




Penerbit




Alfabeta Bandung




Cet perdana




Desember 2013




Halaman




227



Diskresi pada dasarnya adalah kemderdekaan untuk dapat bertindak atas inisiatif sendiri agar bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang sifatnya genting. Ia merupakan suatu bentuk penyimpangan terhadap asas legalitas dalam pengertian wet matigheid van bestuur. Istilah ini lazim dikenal dalam konsepsi hukum tata usaha negara (hal. 71).


Bagi seorang hakim pidana, diskresi itu mengandung arti upaya hakim memutus suatu perkara pidana untuk lebih mengedepankan keadilan substantif. Hakim bebas membuat pertimbangan dan putusan, termasuk menyimpangi asas legalitas, untuk tujuan mencapai keadilan substantif.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua