Senin, 22 September 2014

PP Holding BUMN Perkebunan Ditandatangani

ANT


Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan pembentukan Holding BUMN Perkebunan resmi berlaku setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) pada 18 September 2014.



"PP sudah ditandatangani Presiden SBY pekan lalu sebelum bertolak ke luar negeri. Selanjutnya akan digelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di masing-masing PT Perkebunan Nusantara (PTPN)," kata Dahlan di Jakarta, Senin.



Menurut Dahlan, Holding BUMN Perkebunan secara otomatis sudah mulai sejak PP diterbitkan, tinggal menindaklanjutinya berbagai hal yang diperlukan di internal, mengubah akta notaris, mengubah anggaran dasar dan membuat neraca pembukaan.



"Itu sudah siap semua, hari ini sudah ditandatangani," ujar Dahlan.



Holding BUMN Perkebunan yang sudah dirancang sejak 12 tahun tersebut menyatukan 13 PTPN dari berbagai ragam jenis usaha perkebunan dalam satu induk.



"Sebaiknya, PTPN III yang menjadi induk (holding) BUMN Perkebunan. Tapi nama BUMN Perkebunan masih dicari," ujar Dahlan.



Mantan Dirut PT PLN ini mengakui, butuh waktu panjang untuk merealisasikan pembentukan Holding BUMN Perkebunan, karena sering terganjal birokrasi dan intervensi politik.



"Bersyukur, menjelang berakhirnya pemerintahan ini, Holding BUMN Perkebunan bisa dituntaskan," ujar Dahlan.



Secara keseluruhan, tambahnya, dengan terbentuknya holding BUMN Perkebunan maka akan diperoleh perusahaan yang tangguh, efisien dan dapat mengalahkan perkebunan milik swasta lokal maupun swasta asing.



"Pengeluaran dapat ditekan, sementara aset yang telah disatukan akan lebih besar mengalahkan kebun swasta," ujarnya.



Selain Holding BUMN Perkebunan, Presiden SBY juga menandatangani PP Holding BUMN Kehutanan yang menyatukan PT Inhutani I-V, dan Peraturan Presiden (Perpres) penugasan PT Hutama Karya (Persero) untuk membangun Tol Trans Sumatera.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua