Selasa, 23 September 2014

Pilkada Langsung dan Demokrasi Lokal

Berbagai masalah yang terjadi dalam penyelenggaraan bukan alasan untuk mengembalikan rezim pemilihan kepala daerah oleh DPRD.
KAR
Suasana pemungutan suara Pilkada. Foto: SGP (Ilustrasi)


Beberapa waktu lalu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok membuat keputusan yang mengejutkan banyak pihak. Ahok mengundurkan diri dari Partai Gerindra, partai yang mengusungnya menjadi pemimpin Ibukota bersama Joko Widodo. Langkah berani itu diambil Ahok setelah dia merasa berbeda pandangan dengan partainya terkait pembahasan RUU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).


Gerindra mendukung pilkada dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sedangkan Ahok berpendapat pilkada harus tetap dilakukan langsung oleh rakyat. Pro kontra seputar pilkada langsung atau tidak langsung memang sedang ramai. Sejumlah pihak khawatir pengesahan RUU itu akan menghidupkan kembali rezim pilkada oleh DPRD. Jika hal itu terjadi, tentu berdampak pada kemunduran demokrasi di Negeri ini.


Seorang juru bicara Senat Amerika Serikat yang duduk di parlemen selama 34 tahun, Tip O’Neill, menegaskan, “all politics is local”. Sebab, demokrasi di tingkat lokal menjadi syarat mutlak keberlangsungan demokrasi di tingkat nasional. Hal ini senada dengan teori B. C. Smith bahwa desentralisasi juga harus membawa faedah bagi masyarakat di daerah. Oleh karena itu, demorasi sistem pemerintahan di daerah harus dibangun secara kokoh.


Robert Alan Dahl dalam bukunya Democracy and Its Critics mengisyaratkan bahwa pemilihan umum yang dilakukan langsung oleh rakyat merupakan keharusan agar pemerintah daerah senantiasa menjunjung akuntabilitas dan tanggung jawabnya. Tentu, sebagai rakyat kita memahami bahwa akuntabilitas dan tanggung jawab pemerintah daerah sangat bernilai. Dua hal itulah santapan bagi nurani pemangku kekuasaan di daerah untuk memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan publik yang benar-benar sesuai dengan kepentingan rakyat di daerah.


Berangkat dari hal itu, pilkada langsung menjadi sebuah bentuk partisipasi politik masyarakat dalam merencanakan dan mengambil keputusan politik. Tak berlebihan jika isu penghapusan pilkada langsung dalam RUU Pilkada menuai penolakan masyarakat seperti tercermin dalam sikap Ahok.


Penolakan terhadap pelaksanaan pilkada oleh DPRD bukan tanpa alasan. Pengalaman saat berlakunya  UU No. 22 Tahun 1999, menunjukkan adanya gejala hubungan kemitraan yang tak seimbang sehingga menimbulkan ‘legislative heavy’. Kedudukan DPRD terkesan lebih tinggi dibanding kepala daerah. Akibatnya, banyak kasus pemakzulan kepala daerah terjadi hanya karena alasan-alasan politis.


Fenomena itulah salah satu alasan UU No. 22 Tahun 1999 diubah menjadi UU No. 32 Tahun 2004. Penggantian ini memperlihatkan semangat perwujudan keseimbangan dari ’legislative heavy’ dan ’excecutive heavy’. Strategi itu terlihat dari banyaknya pasal dalam UU No. 32 Tahun 2004 yang mengatur soal pilkada langsung. Hampir sepertiga isi undang-undang itu tentang pilkada secara langsung. Ruh penyeimbangan kekuasaan legislatif dan eksekutif di daerah pun tetap ada ketika UU No. 32 Tahun 2004 itu diperbarui menjadi UU No. 12 Tahun 2013.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua