Ketua Dewan Etik Hakim Konstitusi, Abdul Mukhtie Fajar, mengatakan akan memeriksa Patralis Akbar pekan depan terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilaporkan Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan MK, Kamis kemarin.
Patrialis diduga melanggar kode etik lantaran mengeluarkan pernyataan dukungannya atas pemilihan kepala daerah melalui DPRD dalam RUU Pilkada saat memberikan kuliah umum di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ).
“Tepatnya hari Selasa atau Rabu, kami akan meminta keterangan hakim terlapor dan pelapor termasuk mengundang pihak UMJ terkait rekaman acara itu,” kata Abdul di ruang kerjanya, Rabu (24/9).
Pihaknya akan memdalami mendalami laporan dari Koalisi Masyarakat Sipil itu, terutama kapasitas Patrialis saat menghadiri kuliah umum di FH Universitas Muhammadiyah Jakarta itu. “Apakah sebagai dosen, hakim konstitusi? Apakah benar pernyataannya itu merespon skripsi seorang mahasiswi UMJ?” kata Muktie mempertanyakan.
Jika ditemukan bukti Patrialis melanggar kode etik sebagai hakim konstitusi, tentunya akan dijatuhi sanksi. Adapun sanksinya bisa berupa teguran lisan hingga sanksi berat dengan membentuk Majelis Kehormatan Hakim MK.
Menurut Abdul, laporan dugaan pelanggaran etik yang dialamatkan kepada Patrialis bukan kali ini saja. Ada beberapa tindakan Patrialis yang diduga melanggar kode etik. “Seperti saat dia menengok Akil Mochtar dalam persidangan. Jadi, nanti jika itu benar-benar melanggar, kita akan menerapkan sanksi yang sesuai,” katanya.
Sebelumnya, Patrialis membantah dukungan itu merupakan pendapatnya. Pandangannya itu hanya merespon kesimpulan skripsi yang ditulis Hana Fitriani, seorang mahasiswi UMJ Jakarta pada 2013. Dia menemukan beberapa kelemahan dalam pilkada langsung, sehingga disimpulkan pilkada tidak langsung lebih baik.
Menurut dia, siapapun boleh melontarkan dukungan atau menolak mekanisme pilkada langsung atau lewat DPRD dalam forum akademis sebagai pembelajaran bagi mahasiswa/i yang sedang menuntut ilmu.
“Kalau forum akademis siapapun boleh sepanjang bukan untuk publikasi, tetapi ternyata dipublikasi, itu di luar jangkauan saya. Buktinya, saya tegaskan tidak mau wawancara soal itu di luar forum,” kata Patrialis.
Patrialis diduga melanggar kode etik lantaran mengeluarkan pernyataan dukungannya atas pemilihan kepala daerah melalui DPRD dalam RUU Pilkada saat memberikan kuliah umum di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ).
“Tepatnya hari Selasa atau Rabu, kami akan meminta keterangan hakim terlapor dan pelapor termasuk mengundang pihak UMJ terkait rekaman acara itu,” kata Abdul di ruang kerjanya, Rabu (24/9).
Pihaknya akan memdalami mendalami laporan dari Koalisi Masyarakat Sipil itu, terutama kapasitas Patrialis saat menghadiri kuliah umum di FH Universitas Muhammadiyah Jakarta itu. “Apakah sebagai dosen, hakim konstitusi? Apakah benar pernyataannya itu merespon skripsi seorang mahasiswi UMJ?” kata Muktie mempertanyakan.
Jika ditemukan bukti Patrialis melanggar kode etik sebagai hakim konstitusi, tentunya akan dijatuhi sanksi. Adapun sanksinya bisa berupa teguran lisan hingga sanksi berat dengan membentuk Majelis Kehormatan Hakim MK.
Menurut Abdul, laporan dugaan pelanggaran etik yang dialamatkan kepada Patrialis bukan kali ini saja. Ada beberapa tindakan Patrialis yang diduga melanggar kode etik. “Seperti saat dia menengok Akil Mochtar dalam persidangan. Jadi, nanti jika itu benar-benar melanggar, kita akan menerapkan sanksi yang sesuai,” katanya.
Sebelumnya, Patrialis membantah dukungan itu merupakan pendapatnya. Pandangannya itu hanya merespon kesimpulan skripsi yang ditulis Hana Fitriani, seorang mahasiswi UMJ Jakarta pada 2013. Dia menemukan beberapa kelemahan dalam pilkada langsung, sehingga disimpulkan pilkada tidak langsung lebih baik.
Menurut dia, siapapun boleh melontarkan dukungan atau menolak mekanisme pilkada langsung atau lewat DPRD dalam forum akademis sebagai pembelajaran bagi mahasiswa/i yang sedang menuntut ilmu.
“Kalau forum akademis siapapun boleh sepanjang bukan untuk publikasi, tetapi ternyata dipublikasi, itu di luar jangkauan saya. Buktinya, saya tegaskan tidak mau wawancara soal itu di luar forum,” kata Patrialis.
