Selasa, 21 October 2014

WALHI Gugat Qanun Tata Ruang Aceh

ANT

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi Aceh melayangkan gugatan uji materi (judicial review) terhadap Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) Aceh 2013-2033.

"Berkas permohonan judicial review qanun RTRW Aceh ini sudah kami sampaikan ke Mahkamah Agung RI di Jakarta," kata Direktur Eksekutif Walhi Aceh Muhammad Nur di Banda Aceh, Selasa.

Muhammad Nur menyebutkan, substansi paling penting gugatan uji materi qanun RTRW ini karena Pemerintah Aceh mengubah sekitar 80 ribu hektare hutan lindung menjadi hutan penggunaan lain atau HPL.

"Mengubah fungsi hutan ini tidak bisa serta-merta dan diputustan oleh sepihak. Tapi, harus ada proses dan tahapannya yang diatur undang-undang," kata Muhammad Nur.

Menurut Muhammad Nur, Walhi Aceh menduga ada kepentingan lain Pemerintah Aceh sehingga mengubah puluhan ribu hektare hutan lindung. Kepentingan ini diduga untuk menjamin investor yang akan masuk ke daerah ini.

"Dugaan kami seperti itu, untuk jaminan investor. Seharusnya, Pemerintah Aceh tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum dengan dalih jaminan untuk investasi," kata Muhammad Nur.

Selain itu, sebut Direktur Eksekutif Walhi Aceh ini, alasan lain gugatan uji materi dilayangkan karena qanun tersebut melanggar banyak undang-undang maupun peraturan pemerintah.

"Ada 14 undang-undang dan 10 peraturan pemerintah yang kami duga dilanggar oleh qanun RTRW Aceh 2013-2033 ini. Karena itu kami menggugat qanun ini ke Mahkamah Agung," ungkap Muhammad Nur.

Dalam penyusuan qanun RTRW tersebut, sebut dia, pihaknya maupun elemen sipil lainnya kurang dilibatkan. Memang, Walhi dan beberapa elemen sipil di Aceh pernah dua kali diajak membasah qanun tersebut.

"Padahal, di masa Gubernur Aceh dijabat Irwandi Yusuf, Walhi dan elemen sipil sering diajak membahas qanun RTRW ini. Sayang, qanun ini gagal disahkan di masa Irwandi Yusuf," kata Muhammad Nur.


















Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua