Kamis, 27 November 2014

Divonis Bersalah, Bupati Bogor Berucap 'Innalillahi'

Terdakwa berharap vonis ringan, karena sudah mengaku bersalah.
ANT
Bupati Bogor Nonaktif Rahmat Yasin. Foto: RES

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung memvonis Bupati Bogor tidak aktif Rahmat Yasin selama lima tahun enam bulan penjara terkait kasus suap tukar menukar kawasan hutan PT Bukit Jonggol Asri sebesar Rp4,5 miliar.

"Menjatuhkan pidana penjara lima tahun enam bulan dikurangi selama terdakwa ditahan," kata Hakim Ketua Barita Lumban Gaol SH saat sidang putusan kasus suap Bupati Bogor di Pengadilan Tipikor Bandung, Jawa Barat, Kamis.

Selain hukuman tahanan, terdakwa juga didenda sebesar Rp300 juta atau subsider tiga bulan kurungan penjara dan hukuman tambahan pencabutan hak dipilih selama dua tahun.

Terdakwa dinyatakan bersalah melanggar Pasal 12 (a) UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001.

"Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan bersalah korupsi secara bersama-sama dan berlanjut," kata Barita.

Hakim menyampaikan bacaan putusan, bahwa hal yang memberatkan hukuman terdakwa yakni tidak mendukung program pemerintah atau menyalahgunakan jabatannya.

Terdakwa, lanjut dia, sebagai Bupati Bogor tidak memberikan contoh bagi masyarakat dalam pemberantasan korupsi, kolusi dan neupotisme.

Sedangkan hal yang meringankan terdakwa, majelis hakim menilai selama proses persidangan terdakwa mengakui bersalah, menyesal, kemudian tidak pernah dihukum dan sudah menyerahkan uang suap yang diterimanya dari pemilik perusahaan Cahyadi Kumala melalui anak buahnya Johan ke KPK.

"Hal yang meringankan terdakwa mensyesal, tak pernah dihukum, dan sudah menyerahkan uang ke KPK," katanya.

Putusan Rahmat Yasin lebih rendah daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK selama tujuh tahun enam bulan penjara.

Terdakwa Bupati Bogor tidak aktif Rahmat Yasin menyatakan menerima putusan Majelis Hakim Tipikor Bandung yang memvonis hukuman lima tahun enam bulan penjara terkait kasus suap tukar menukar kawasan hutan PT Bukit Jonggol Asri sebesar Rp4,5 miliar.

Pernyataan terdakwa tersebut setelah berunding dengan tim kuasa hukumnya lalu menyampaikan langsung kepada majelis hakim dengan diawali ucapan "inna lillahi wa inna lillahi rojiun" pada sidang vonis Pengadilan Tipikor, Bandung, Jabar, Kamis.

"Saya ucapkan 'inna lillahi wa inna lillahi rojiun', saya menerima putusan lima tahun penjara tanpa menggunakan hak proses hukum selanjutnya," kata Rahmat Yasin.

Ia mengatakan, sudah memahami dan mengerti yang telah disampaikan dan diputuskan majelis hakim yang memutuskan hukuman lima tahun enam bulan penjara.

Politisi PPP itu menyatakan tidak akan banding, meskipun harapannya mendapatkan hukuman lebih ringan.

"Tapi apapun keputusan hakim saya sudah ikhlas menerima. Tidak akan banding, saya terima," katanya.

Usai sidang vonis, Rahmat menegaskan bahwa perbuatannya sudah diakui dan disesali yang tentunya mengharapkan adanya hukuman lebih ringan.

"Persoalannya bukan lima tahun atau berapa tahun itu persoalan angka, tetapi ketika saya sudah menyadari perbuatan, menyesali perbuatan, maunya saya lebih ringan," katanya.

Kuasa Hukum terdakwa Sugeng Teguh Santoso, SH, mengatakan alasan menerima keputusan majelis hakim karena lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK yang menuntut 7,5 tahun penjara.

"Itu (vonis) masih kategori yang bisa diterima karena lebih ringan dari tuntutan jaksa, kalau banding kan tidak menentu hasilnya," kata Sugeng.






































Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua