Jumat, 23 January 2015

Sejumlah Tokoh Minta Jokowi Jaminkan Diri untuk Bebaskan BW

Jokowi diminta turun tangan agar kondisi lebih kondusif.
NOV

Sejumlah tokoh dan massa pendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi KPK untuk menyatakan dukungannya. Terlihat hadir di KPK Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, Direktur Eksekutif Pukat Zainal Arifin Mochtar, dan Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Saldi Isra.

Zainal mengatakan perseteruan KPK dan Polri harus segera disudahi. Ia meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjaminkan diri untuk penangguhan penahanan Bambang. "Kami juga minta Jokowi memanggil Plt Kapolri (Badrodin Haiti) untuk menjelaskan soal penangkapan Bambang, " katanya, Jumat (23/1).

Selain meminta Jokowi menjamin penangguhan penahanan Bambang, Zainal juga meminta Jokowi menjamin agar ke depannya tidak terjadi kejadian seperti ini. Ia berharap Jokowi dan publik bersama-sama menyelamatkan KPK dari pihak-pihak yang ingin mengkriminalisasi KPK.

Oleh karena itu, Zainal dan sejumlah tokoh bersedia ikut menjaminkan diri untuk menangguhkan penahanan Bambang. Begitu pula dengan Yenny Wahid. Putri sulung mantan Presiden Abdurrahman Wahid ini menyatakan bersedia menjaminkan dirinya demi kebebasan Bambang.

"Itu sangat penting. Kalau perlu kami semua berdiri di belakang Presiden Jokowi menjadi jaminan untuk Pak Bambang. Ini adalah tes bagi Presiden Jokowi apakah beliau mampu membuktikan bahwa beliau adalah Presiden seluruh bangsa Indonesia dan bukan hanya petugas partai," ujar Yenny.

Ia berharap Jokowi bisa berdiri tegak dan mengeluarkan keputusan yang berpihak kepada kepentingan rakyat, yaitu dalam hal upaya pemberantasan korupsi. Yenny mengatakan, selama ini publik mengetahui KPK selalu berada di garda terdepan dalam urusan pemberantasan korupsi.

Sebagai seorang warga negara, Yenny merasa terpanggil untuk menyelamatkan KPK yang telah berkomitmen untuk memberantas korupsi. Pasalnya, komitmen KPK tersebut ternyata mengusik kepentingan beberapa elit politik yang sekarang sedang berupaya menyandera Jokowi.

Yenny menduga elit-elit politik itu tengah mencoba bernegosiasi dengan Jokowi, terutama dengan mengancam akan menarik dukungan terhadap Jokowi apabila Jokowi tidak melakukan langkah-langkah untuk melindungi kepentingan merkea. Maka dari itu, Yenny meminta Jokowi bersikap tegas.

"Saya sendiri mendapatkan banyak sekali pesan dari masyarakat, khususnya jemaah Nahdatul Ulama (NU) yang menyuarakan kegelisahan mereka, keprihatinan mereka atas situasi yang berkembang pada hari ini. Kami ingin menyatakan kepada KPK bahwa kami berdiri di belakang mereka," tuturnya.

Sementara, Denny Indrayana sangat menyesalkan langkah Bareskrim Mabes Polri yang tiba-tiba melakukan penangkapan terhadap Bambang. Ia menilai langkah Bareskrim keliru dan berbahaya. Seharusnya, kasus Budi Gunawan dilihat sebagai kasus pribadi dan dilihat sebagai kasus institusi.

"Untuk itu, semua harus mengambil langkah-langkah yang tenang. Mari kita selamatkan Polri, mari kita selamatkan KPK kalau memang benar. Presiden Jokowi harus segera turun tangan sebagai kepala negara agar semua lebih kondusif dan aman demi penegakan hukum," tandasnya.

Sebagaimana diketahui, pagi tadi sekitar pukul 07.30 WIB, sejumlah petugas Bareskrim Mabes Polri melakukan penangkapan terhadap Bambang. Wakil Ketua KPK ini ditangkap di jalan raya Depok saat mengantar anaknya sekolah. Bambang ditangkap dalam rangka melakukan pemeriksaan sebagai tersangka.

Bareskrim telah menetapkan Bambang sebagai tersangka dalam kasus pemberian keterangan palsu di Mahkamah Konstitusi (MK). Bambang selaku kuasa hukum salah satu pasangan calon diduga menyuruh sejumlah saksi memberikan keterangan palsu dalam sidang sengketa Pilkada Kotawaringin Barat tahun 2010.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua