Jumat, 27 March 2015

Munas PERADI Ditunda 3-6 Bulan

RZK

Usia penyelenggaraan Musyawarah Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (Munas PERADI) yang digelar di kota Makassar, Sulawesi Selatan ternyata hanya bertahan dua hari. Setelah hari pertama, Kamis (26/3), resmi dibuka oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, di hari kedua Munas hanya diwarnai dengan penundaan demi penundaan.
 
Penundaan pertama terjadi pada sesi pertama. Acara Munas yang seharusnya dimulai pukul 08.30 WITA dengan agenda diantaranya pembahasan tata tertib ternyata molor. Peserta yang sudah memenuhi ruangan protes karena panitia tidak tampak kehadirannya.
 
Beberapa orang jajaran pengurus DPN PERADI lalu mencoba menenangkan peserta dengan janji akan mencoba berbicara dengan pihak panitia dan Ketua Umum DPN PERADI Otto Hasibuan.
 
Tidak berselang lama, pihak panitia bersama dengan Otto berhasil dihadirkan ke ruangan Munas. Kehadiran Otto dan Panitia ternyata untuk menyampaikan keputusan bahwa Munas ditunda hingga pukul 14.00 WITA.  
 
Memasuki pukul 14.00 WITA, peserta kembali harus gigit jari karena Otto dan panitia memutuskan untuk kembali menunda pelaksanaan Munas hingga pukul 20.00 WITA. penundaan dilakukan dengan pertimbangan keamanan.
 
Malam hari, setelah para peserta selesai makan malam, mereka kembali memasuki ruangan Munas. Sayangnya, sekali lagi peserta harus kecewa karena Munas kembali tidak dapat dilaksanakan. Kali ini, Otto dan panitia memutuskan penundaan dengan rentang waktu yang bukan lagi jam, tetapi bulan.
 
Berdalih karena suasana yang tidak lagi kondusif serta atas usulan sejumlah DPC, Otto memutuskan bahwa Munas II PERADI ditunda selama 3 hingga 6 bulan ke depan.

 














Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua