Rabu, 01 April 2015

Ini Cara Ahli Cyber Crime Melacak Admin Akun Anonim Medsos

Dilihat dari kesesuaian pola tulisan hingga pelacakan IP Address.
NAN
Kepala Divisi Hukum ICLC Josua Sitompul saat menjadi pembicara dalam pelatihan digital forensik di Jakarta. Foto: Project Hukumonline.

Maraknya akun anonim di media sosial mengkhawatirkan sejumlah pihak. Pasalnya, akun-akun ini kerap dijadikan cara untuk “mendiskreditkan” dan memeras seseorang. Kasus terbaru adalah yang menimpa admin akun anonim @TrioMacan2000 yang cukup populer di twitter. Si pemilik akun diduga berupaya memeras seorang pejabat Telkomsel dengan akun anonim lainnya, @denjaka dan @berantas3.

Lalu, bagaimana sebenarnya cara penyidik melacak akun dan membuktikan pemilik akun-akun anonim itu?

Kepala Divisi Hukum Indonesia Cyber Law Community (ICLC) Josua Sitompul menjelaskan sebenarnya ada beberapa cara untuk melacak seseorang sebagai pemilik atau admin akun anonim itu.

Pertama, melihat dari kesesuaian pola tulisannya. “Kan kadang-kadang ada orang yang membuat satu tulisan itu sangat spesifik. Misalnya, kalau saya ngomong thanks itu ‘tks’, orang lain ‘tx’. Atau mungkin juga dari pola tulisannya yang lain,” ujar Josua kepada hukumonline, Senin (30/3).

Kesesuaian pola tulisan tersebut dapat dilihat dengan cara membandingkan konten yang ada di dalam akun anonim dengan konten yang ada di blog atau website resmi milik orang tersebut, lanjutnya.

Kedua, jelas Josua, pelacakan yang paling akurat adalah melalui pencarian IP address si pelaku. Namun, untuk kasus-kasus jejaring sosial seperti facebook dan twitter, pelacakan IP address susah untuk didapatkan. “Itu (media sosial,-red) kan servernya ada di Amerika, jadi kita itu akan memiliki kesulitan yang signifikan untuk minta IP ke mereka,” ujarnya.

Josua menceritakan pernah memiliki pengalaman yang cukup panjang ketika meminta IP address kepada salah satu media sosial. Disampaikannya, untuk mendapatkan IP address, pemohon harus memenuhi hukum yang berlaku di Amerika. Hal ini lah yang dirasa tidak mudah.

Apalagi, lanjut Josua, birokrasi di sana  juga tidak mudah. “Untuk memohonkan IP address itu, kita harus berkoordinasi dengan kedutaan negara pemilik server. Kemudian, kedutaan juga akan melihat kasus apa yang dimiliki dan seberapa signifikan kasus tersebut,” jelasnya.

“Secara spesifik kalau seandainya kasus ini berhubungan dengan penghinaan, terdapat perbedaan mendasar pada freedom of speech. Kebebasan mereka (hukum di Amerika,-red) berbeda dengan kebebasan berekspresi kita. Mereka kalau yang saya lihat jauh lebih tinggi, maksudnya mereka itu lebih memberikan kebebasan untuk mengeluarkan kata-kata yang mungkin di dalam kondisi kita itu adalah termasuk penghinaan,” tuturnya.

Dimintai komentar mengenai proses pembuktian dalam kasus pemilik akun @TrioMacan2000, Josua mengatakan tidak memiliki cukup informasi untuk menilai apa yang paling berat bagi jaksa untuk membuktikan kasus yang sangat erat dengan digital forensic ini.

“Tapi yang menjadi masalah, ketika kita berbicara mengenai pembuktian secara elektronik ya tentunya yang harus dilihat kan siapa yang benar-benar melakukan perbuatan itu secara faktual,” ucap Josuanya.

Identifikasi

Sebelumnya, dalam pelatihan “Memahami Cyber Law, Cyber Crime, dan Digital Forensic dalam Sistem Hukum Indonesia” yang diselenggarakan oleh Hukumonline, Josua memberikan gambaran mengenai proses digital forensik secara umum. Ada beberapa proses yang dilakukan dalam digital forensik, salah satunya adalah identifikasi.

Ia menjelaskan identifikasi dilakukan untuk memeriksa dengan seksama barang atau sistem elektronik yang mengandung informasi atau dokumen elektronik yang dapat dijadikan alat bukti.

Meski begitu, untuk membuktikan kasus ini, bukan berarti hanya bergantung pada alat bukti elektronik. “Kita bisa lihat bagaimana jaksa itu membuktikan dari saksi-saki yang mereka punya, surat-surat yang mereka punya, juga ahli-ahli yang mereka hadirkan,” ujar Josua.

“Yang namanya kasus cyber crime itu tidak selalu menekankan pada alat bukti elektronik semata. Pembuktian-pembuktian yang konvensional, alat bukti-alat bukti yang konvensional (yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP,-red), juga masih sangat relevan untuk digunakan,” pungkasnya.

 

ciber Indonesia OK.
 - Nurul Hidayat
09.04.17 06:56
Saya merasa ada kejangkalan menggunakan Media Sosial di Jaringan Internet, ketika saat membuka untuk menggunakan/membaca/menonton artikel/vidio. Saya selalu canggung untuk mengunakannya lagi,Oleh karena itu perbuatan sengaja/tidak disengaja yang dapt membuat para pengguna Sosmed tersinggung sebesar-besarnya mohon maaf. Termakasih.
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua