Rabu, 01 April 2015

Ini Cara Ahli Cyber Crime Melacak Admin Akun Anonim Medsos

Dilihat dari kesesuaian pola tulisan hingga pelacakan IP Address.
NAN
Kepala Divisi Hukum ICLC Josua Sitompul saat menjadi pembicara dalam pelatihan digital forensik di Jakarta. Foto: Project Hukumonline.


Maraknya akun anonim di media sosial mengkhawatirkan sejumlah pihak. Pasalnya, akun-akun ini kerap dijadikan cara untuk “mendiskreditkan” dan memeras seseorang. Kasus terbaru adalah yang menimpa admin akun anonim @TrioMacan2000 yang cukup populer di twitter. Si pemilik akun diduga berupaya memeras seorang pejabat Telkomsel dengan akun anonim lainnya, @denjaka dan @berantas3.


Lalu, bagaimana sebenarnya cara penyidik melacak akun dan membuktikan pemilik akun-akun anonim itu?


Kepala Divisi Hukum Indonesia Cyber Law Community (ICLC) Josua Sitompul menjelaskan sebenarnya ada beberapa cara untuk melacak seseorang sebagai pemilik atau admin akun anonim itu.


Pertama, melihat dari kesesuaian pola tulisannya. “Kan kadang-kadang ada orang yang membuat satu tulisan itu sangat spesifik. Misalnya, kalau saya ngomong thanks itu ‘tks’, orang lain ‘tx’. Atau mungkin juga dari pola tulisannya yang lain,” ujar Josua kepada hukumonline, Senin (30/3).


Kesesuaian pola tulisan tersebut dapat dilihat dengan cara membandingkan konten yang ada di dalam akun anonim dengan konten yang ada di blog atau website resmi milik orang tersebut, lanjutnya.


Kedua, jelas Josua, pelacakan yang paling akurat adalah melalui pencarian IP address si pelaku. Namun, untuk kasus-kasus jejaring sosial seperti facebook dan twitter, pelacakan IP address susah untuk didapatkan. “Itu (media sosial,-red) kan servernya ada di Amerika, jadi kita itu akan memiliki kesulitan yang signifikan untuk minta IP ke mereka,” ujarnya.


Josua menceritakan pernah memiliki pengalaman yang cukup panjang ketika meminta IP address kepada salah satu media sosial. Disampaikannya, untuk mendapatkan IP address, pemohon harus memenuhi hukum yang berlaku di Amerika. Hal ini lah yang dirasa tidak mudah.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua