Bank Rakyat Indonesia (BRI) bernafas lega setelah keberatannya atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dibatalkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Pusat). Pada 11 November 2014 lalu, KPPU meminta pembatalan perjanjian oleh BRI yang memuat persyaratan kewajiban Debitur KPR untuk hanya menggunakan asuransi jiwa dari konsorsium PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera dan PT Heksa Eka Life Insurance.
Pihak BRI yang merasa keberatan atas putusan KPPU tersebut kemudian mengajukan keberatan ke PN Pusat. Kemarin, Kamis (23/4), PN Pusat membatalkan putusan KPPU terhadap BRI. “Menerima permohonan pemohon sebagian. Permohonan dikabulkan sehingga pemohon tidak terbukti melanggar Pasal 15 dan 19 UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,” kata Ketua Majelis Titik Tedjaningsih dalam persidangan.
Menurut majelis, BRI tidak terbukti melakukan monopoli atas penawaran asuransi terhadap nasabah KPR. Apalagi, tujuan asuransi yang diberikan oleh BRI kepada nasabah KPR adalah untuk melindungi nasabah. Selain itu, untuk memperkecil risiko bagi BRI seandainya risiko terhadap kreditur timbul.
Majelis juga berpendapat bahwa bentuk kerjasama yang dilakukan BRI dengan Asuransi Bringin dan Heksa bukan untuk menutup peluang kerjasama dengan asuransi lain, melainkan untuk berbagi resiko. “Tapi membagi risiko dalam menjalankan risiko. Yang penting kreditur terjamin dari risiko dan debitur dapat memperoleh dana,” jelas Titik.
Sebagai kasus yang merupakan inisiatif dari KPPU, majelis tak melihat adanya laporan dari masyarakat yang merasa dirugikan atas kerja sama asuransi tersebut. terkait term and conditions yang terdapat di dalam perjanjian, majelis menilai hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai cara untuk menghalangi masuknya asuransi lain, dan tidak terbukti adanya perilaku menyimpang yang dilakukan oleh BRI.
Adanya kerja sama dengan asuransi yang sudah ditunjuk oleh BRI, dilihat majelis sebagai filter dan seleksi alam untuk bertahan dengan cara-cara yang fair. Kerugian harus dipikirkan jika bank tidak melakukan kerja sama dengan pihak asuransi.
Selanjutnya, majelis juga berpendapat BRI tidak melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010. Surat itu berisi Penerapan Manajemen Resiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi. “Jika keberatan, silahkan mengajukan upaya hukum selanjutnya,” ujar Titik.
Kuasa Hukum BRI, Eri E. Satrio, mengapresiasi putusan majelis hakim. Namun ia enggan berkomentar banyak karena putusan harus dibicarakan bersama tim terlebih dahulu. “Kami (BRI) belum bisa berkomentar banyak karena harus membicarakan putusan dengan tim dulu,” kata Heri usai persidangan.
Staff of Execution Division KPPU Leo Krissandy Theo menyatakan menghormati putusan majelis hakim. Terkait upaya hukum selanjutnya (kasasi), Leo mengatakan akan mendiskusikan terlebih dahulu dengan pimpinannya di KPPU. “Ada beberapa bukti yang tidak dilihat. Kita akan diskusikan dulu apakah ada keberatan atau mengajukan ke kasasi,” pungkasnya.
Sebelumnya, Majelis Komisi KPPU yang menyidangkan kasus tersebut, juga menjatuhkan sanksi denda terhadap BRI sebesar Rp25 miliar, asuransi Bringin Rp19 miliar, dan Heksa Rp13 miliar. Putusan didasarkan pada kesimpulan KPPU yang menyatakan bahwa ketiga perusahaan tersebut melanggar Pasal 15 (2) terkait tying-in (pembelian berikat) dan Pasal 19 huruf a terkait hambatan masuk pasar.
Selain menjatuhkan putusan, KPPU juga merekomendasikan agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera memberikan sanksi terhadap bank yang melanggar pelaksanaan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010. KPPU juga merekomendasikan OJK agar pengaturan/pengawasan perbankan selalu mempertimbangkan prinsip persaingan usaha sehat sesuai UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Pihak BRI yang merasa keberatan atas putusan KPPU tersebut kemudian mengajukan keberatan ke PN Pusat. Kemarin, Kamis (23/4), PN Pusat membatalkan putusan KPPU terhadap BRI. “Menerima permohonan pemohon sebagian. Permohonan dikabulkan sehingga pemohon tidak terbukti melanggar Pasal 15 dan 19 UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,” kata Ketua Majelis Titik Tedjaningsih dalam persidangan.
Menurut majelis, BRI tidak terbukti melakukan monopoli atas penawaran asuransi terhadap nasabah KPR. Apalagi, tujuan asuransi yang diberikan oleh BRI kepada nasabah KPR adalah untuk melindungi nasabah. Selain itu, untuk memperkecil risiko bagi BRI seandainya risiko terhadap kreditur timbul.
Majelis juga berpendapat bahwa bentuk kerjasama yang dilakukan BRI dengan Asuransi Bringin dan Heksa bukan untuk menutup peluang kerjasama dengan asuransi lain, melainkan untuk berbagi resiko. “Tapi membagi risiko dalam menjalankan risiko. Yang penting kreditur terjamin dari risiko dan debitur dapat memperoleh dana,” jelas Titik.
Sebagai kasus yang merupakan inisiatif dari KPPU, majelis tak melihat adanya laporan dari masyarakat yang merasa dirugikan atas kerja sama asuransi tersebut. terkait term and conditions yang terdapat di dalam perjanjian, majelis menilai hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai cara untuk menghalangi masuknya asuransi lain, dan tidak terbukti adanya perilaku menyimpang yang dilakukan oleh BRI.
Adanya kerja sama dengan asuransi yang sudah ditunjuk oleh BRI, dilihat majelis sebagai filter dan seleksi alam untuk bertahan dengan cara-cara yang fair. Kerugian harus dipikirkan jika bank tidak melakukan kerja sama dengan pihak asuransi.
Selanjutnya, majelis juga berpendapat BRI tidak melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010. Surat itu berisi Penerapan Manajemen Resiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi. “Jika keberatan, silahkan mengajukan upaya hukum selanjutnya,” ujar Titik.
Kuasa Hukum BRI, Eri E. Satrio, mengapresiasi putusan majelis hakim. Namun ia enggan berkomentar banyak karena putusan harus dibicarakan bersama tim terlebih dahulu. “Kami (BRI) belum bisa berkomentar banyak karena harus membicarakan putusan dengan tim dulu,” kata Heri usai persidangan.
Staff of Execution Division KPPU Leo Krissandy Theo menyatakan menghormati putusan majelis hakim. Terkait upaya hukum selanjutnya (kasasi), Leo mengatakan akan mendiskusikan terlebih dahulu dengan pimpinannya di KPPU. “Ada beberapa bukti yang tidak dilihat. Kita akan diskusikan dulu apakah ada keberatan atau mengajukan ke kasasi,” pungkasnya.
Sebelumnya, Majelis Komisi KPPU yang menyidangkan kasus tersebut, juga menjatuhkan sanksi denda terhadap BRI sebesar Rp25 miliar, asuransi Bringin Rp19 miliar, dan Heksa Rp13 miliar. Putusan didasarkan pada kesimpulan KPPU yang menyatakan bahwa ketiga perusahaan tersebut melanggar Pasal 15 (2) terkait tying-in (pembelian berikat) dan Pasal 19 huruf a terkait hambatan masuk pasar.
Selain menjatuhkan putusan, KPPU juga merekomendasikan agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera memberikan sanksi terhadap bank yang melanggar pelaksanaan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010. KPPU juga merekomendasikan OJK agar pengaturan/pengawasan perbankan selalu mempertimbangkan prinsip persaingan usaha sehat sesuai UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
