Sabtu, 25 April 2015

Polemik Tender Paling Banyak Dilaporkan ke KPPU

ANT

Polemik tender dalam pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan sejumlah instansi pemerintah merupakan masalah yang paling banyak dilaporkan ke Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Medan.

"Sekitar 75 persen masalah dilaporkan berkaitan dengan proses tender," kata Kepala Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Medan Abdul Hakim Pasaribu sosialisasi kinerja di Medan, Jumat.

Subjek yang dilaporkan itu umum berkaitan dengan tender konstruksi seperti pembangunan gedung dan jalan, serta pengadaan alat kesehatan dan pendidikan.

"Kalau masalah perdagangan, pengaduannya relatif sedikit," katanya.

Umumnya, kata dia, pengaduan tersebut berisi tentang dugaan persekongkolan panitia dengan perusahaan tertentu dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Meski pengaduan sangat banyak, tetapi KPPU tidak selalu memprosesnya karena harus diawali dengan penemuan bukti permulaan yang cukup.

Selain itu, setiap masuk laporan yang masuk harus dipelajari terlebih dulu untuk memastikan masalahnya menjadi kompetensi KPPU atau lembaga lain.

"Kalau masuk, dipelajari lagi tentang kemungkinan untuk dilanjutkan dengan mempelajari bukti-bukti," kata Pasaribu.

Selain penegakan hukum untuk memberikan keadilan dalam persaingan usaha, KPPU Medan juga memberikan saran dan rekomendasi terhadap instansi pemerintah yang dilaporkan tersebut.

"Jika tidak ditanggapi, kami akan menyampaikan hal itu ke Kementerian Dalam Negeri," katanya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua