Senin, 04 Mei 2015

Wacana Hukuman Mati Menjadi Ancaman Alternatif dalam RKUHP

Pemerintah dinilai lamban dalam menyerahkan draf RKUHP ke DPR, sehingga kerja legislasi terganggu.
RFQ
Buku KUHP. Foto: SGP
Hukuman mati dalam hukuman positif masih berlaku di Indonesia. Meski menuai protes pemberlakuan hukuman mati, faktanya jenis hukuman tersebut telah berlaku sejak lama. Dalam pembahasan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), hukuman mati merupakan pidana khusus, dan diancamkan secara alternatif sebagaimana tertuang dalam draf RKUHP pertanggal 25 Februari versi pemerintah.
 
Wakil Ketua DPR Fadli Zon geram dengan kelambanan pemerintah yang urung menyerahkan draf RKUHP. Pasalnya, DPR dijanjikan akan diberikan draf RKUHP pada Maret lalu. Sayangnya, hingga satu bulan berselang, pemerintah tak juga menyerahkan draf RKUHP.
 
Hal itu pula menyebabkan lambannya pembahasan RKUHP oleh DPR. Padahal, DPR khususnya Komisi III sebagai pihak yang akan melakukan pembahasan sudah menanti draf tersebut. Ia malah menuding Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly lamban dalam bekerja, khususnya penanganan draf RKUHP.
 
“Sampai hari ini kita belum terima drafnya, ini lamban sekali Menkumham. RKUHP itu harusnya diserahkan ke Komisi III bulan Maret. Menkumham ini harus segera diganti dia gak bisa kerja, soalnya legislasi tidak bisa kerja juga,” ujarnya kesal, di Gedung DPR, Senin (4/5)
 
Anggota Komisi III Arsul Sani berpandangan, pidana alternatif hukuman mati tidak dihapus. Hanya saja bersifat alternatif, dan dapat diberikan terhadap terdakwa yang dinilai melakukan tindak pidana berat. Menurutnya pengalihan hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup dapat dilakukan dengan syarat tertentu.
 
Namun terhadap bandar narkoba misalnya, dan tetap melakukan tindak pidana mengelola bisnis haram di dalam Lembaga Pemasyarakat atau Rumah Tahanan, maka tak akan mendapat syarat alternatif menjadi hukuman seumur hidup lainnya. Lebih lanjut, dalam Pasal 10 KUHP, bahwa pidana mati merupakan pidana pokok. 
 
Namun tidak demikian halnya dengan yang tertuang dalam draf RKUHP. Dalam Pasal 67 RKUHP menyebutkan, “Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif”.
 
Menurut Arsul, jika pidana mati berdiri sendiri, maka untuk mengubah hukuman tersebut pihak terpidana mati mesti berupaya melakukan langkah hukum luar biasa hingga permintaan grasi ke presiden. Namun jika pidana alternatif, terpidana dapat tidak menjalani hukuman mati sepanjang memenuhi persyaratan tertentu.
 
Kendati demikian, politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu meminta agar pemerintah segera menyerahkan draf RKUHP ke DPR untuk kemudian dilakukan pembahasan oleh DPR. Menurutnya, draf RKUHP dari pemerintah perlu dikaji Komisi III  secara mendalam. “Jadi jangan dibalik DPR hapuskan hukuman mati. RKUHP itu kan insiatif pemerintah, naskah akademiknya dari pemerintah dan dibahas di DPR,” ujarnya.
 
Anggota Komisi III Masinton Pasaribu mengatakan belum melihat bentuk draf RKUHP. Namun sepengetahuan Masinton, dalam naskah akademik bahwa hukuman mati diperlonggar dan dikeluarkan dari pidana pokok. Menurutnya, penerapan jenis hukuman mati dalam kategori alternatif dapat diberlakukan. 
 
“Misalnya, terpidana mati berkelakuan baik selama 10 tahun, nampakkan pertobatan bisa menjadi vonis mati jadi seumur,” ujarnya.
 
Kendati demikian, negara masih dapat melaksanakan hukuman mati terhadap terpidana mati. Pasalnya, hukuman mati masih konstitusional. Lebih jauh Masinton menilai pengalihan hukuman mati menjadi alternatif masih bersifat wacana. Yang pasti, kata Masinton, jika telah menerima draf RKUHP, Komisi III akan meminta masukan dari seluruh stakeholder.
 
“Dalam pembahasannya nanti menerima masukan masyarakat,” pungkas politisi PDIP itu.
 
 
 
 
 
hukuman mati
 - Chan & Sukumaran
08.05.15 18:55
Syukurlah jika akan di hapus. Biasanya minoritas lebih lantang suaranya. Mayoritas untungnya diam tapi berkuasa menghapus hukuman mati. Manusia adalah tetap manusia dan harus di perlakukan sebagai manusia. Jika ada yang menuntut hukuman mati, silakan lakukan sendiri dan jangan membawa - bawa konstitusi. Karena negara adalah panutan. Jika negara membunuh maka akan di tiru oleh rakyatnya. Liat saja pencuri pasar yang di gebugi masa, perang suku, tawuran anak sma dll. Itu semua bukti bahwa budaya membunuh masih tinggi. Pemerintah mesti tidak memberi contoh. Dunia sudah menghapus hukuman mati. AS masih berlaku hukuman mati tapi hanya di bagian negara yang dulunya melakukan perbudakan. Cina juga masih melakukan hukuman mati, karena memang di bolehkan dalam komunis sistem. Negara-negara Arab masih melakukan hukuman mati. Tapi tidak bisa di tiru karena Indonesia menganut azas ketuhanan yang maha esa berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradap. Jika menentang pembunuhan, maka berlaku untuk semua termasuk pemerintah.
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua