Kamis, 28 Mei 2015

Forum Dekan FH PTN se-Indonesia Akan Digagas di UNPAD

Untuk ‘mentransformasi’ Badan Kerja Sama (BKS) Dekan FH PTN se-Indonesia agar lebih powerful dalam memberikan masukan.
Ali
Kampus FH UNPAD. Foto: lib.fh.unpad.ac.id


Badan Kerja Sama Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia akan menggelar rapat tahunan, dimana salah satu agendanya adalah membentuk sebuah forum yang lebih kuat untuk memberi masukan kepada pemerintah. Acara tersebut akan diadakan di FH Universitas Padjajaran, Bandung, Jumat-Minggu (29-31/5).


Ketua Panitia Rapat Tahunan BKS Dekan FH PTN Se-Indonesia, Imam Mulyana menjelaskan bahwa tema yang diambil dalam pertemuan tahunan ini adalah upaya meningkatkan kualitas pendidikan hukum di PTN se-Indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN pada awal 2016 mendatang.


“Selain itu, dalam kegiatan ini akan ada keynote speech dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham)  yang berkaitan erat dengan peningkatan pendidikan tinggi hukum tersebut dan isu-isu terkini,” ujarnya ketika dihubungi hukumonline, Kamis (28/5).


Imam mengatakan ada beberapa target dari pertemuan yang juga dihadiri oleh para wakil dekan dan ketua program studi dari FH PTN se-Indonesia ini. Di antaranya adalah penguatan kurikulum pendidikan hukum hingga penguatan BKS Dekan FH PTN se-Indonesia ini agar lebih kuat dalam memberikan masukan ke pemerintah.


“Ada arah untuk pembentukan Forum Dekan FH PTN se-Indonesia. Kalau bentuknya forum akan lebih powerful,” ujarnya.


Imam mengatakan ada anggapan bahwa dengan berbentuk forum, maka kelembagaan lebih kuat bila dibandingkan dengan “badan kerja sama” yang ada saat ini. Ia mencontohkan Forum Rektor yang dinilai sudah cukup kuat dalam memberikan masukan. “Misalnya, penggabungan Dikti ke Kemenristek itu kan usulan dari Forum Rektor,” ujarnya.


Imam mengatakan oleh karena itu panitia juga mengundang Menkumham Yasonna Laoly untuk memberikan keynote speech. Tujuannya agar terjalin kerja sama yang lebih erat dengan pemerintah, khususnya dengan Kemenkumham yang bersinggungan langsung dengan fakultas hukum.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua