Senin, 06 July 2015

DPR Kritik PP Pelaksana BPJS Ketenagakerjaan

Pemerintah bersedia merevisi. Tetapi ingat, ada resiko yang timbul jika banyak peserta yang secara bersamaan mencairkan dana JHT.
ADY THEA
Rieke Diah Pitaloka (tengah). Foto: Sgp
Komisi IX DPR mengusulkan agar pemerintah merevisi tiga peraturan pelaksana BPJS Ketenagakerjaan. Ketiga regulasi teknis itu adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 44 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (JKK-JKm), PP No. 45 Tahun 2015 tentang Jaminan Pensiun (JP) dan PP No. 46 tentang Jaminan Hari Tua (JHT).
 
Permintaan DPR ini merupakan salah satu kesimpulan dalam rapat antara Komisi IX DPR dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan di Senayan Jakarta, Senin (06/7). Ketua Komisi IX, Dede Yusuf, mengatakan DPR meminta pemerintah segera merevisi ketiga PP tersebut. Menurutnya, yang dibutuhkan saat ini untuk memperbaiki pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan yakni revisi terhadap ketiga PP itu. “Tidak diperlukan Perppu, ini hanya PP nya saja yang bermasalah,” katanya.
 
Anggota Komisi IX DPR, Rieke Diah Pitaloka, mengatakan ketiga PP itu penting untuk direvisi karena isinya tidak mencerminkan amanat sebagaimana diatur UU SJSN dan BPJS. Ia mengatakan program JHT, JKK dan JKm sudah dilaksanakan selama ini oleh BPJS Ketenagakerjaan. Salah satu yang disorot buruh untuk program JHT yakni syarat pengambilan dana JHT yang mengharuskan masa kepesertaan minimal 10 tahun. Dana yang dapat diambil juga dibatasi hanya 10 persen dan untuk perumahan 30 persen.
 
Padahal pasal 37 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) menyebut pembayaran manfaat JHT dapat diberikan sebagian sampai batas tertentu setelah kepesertaan mencapai minimal 10 tahun. Bagi Rieke, kata 'dapat' dalam ketentuan itu bukan berarti wajib. Sehingga pembayaran manfaat mestinya bisa diberikan kepada peserta sekalipun masa kepesertaannya kurang dari 10 tahun.
 
Rieke mengatakan PP No. 45 Tahun 2015 tentang JP juga perlu direvisi karena manfaat yang diberikan tidak dapat dikatakan layak untuk pekerja dan keluarganya. Regulasi itu memuat ketentuan yang mengatur besaran iuran JP 3 persen dengan manfaat paling sedikit Rp300 ribu dan paling banyak Rp3,6 juta setiap bulan. “Ini bukan program JP yang layak bagi buruh,” katanya.
 
Sebelumnya, setelah mendapat kritik dari aktivis buruh, Pemerintah mengungkapkan keinginan merevisi PP JHT. Dirut BPJS Ketenagakerjaan, Elvyn G Masassya, membenarkan ia dan Menaker, M. Hanif Dhakiri, sudah dipanggil Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan itu Presiden mengarahkan agar PP JHT direvisi sehingga peserta yang diputus hubungan kerja (PHK) dan masa kepesertaan kurang dari 10 tahun bisa mengambil dana JHT.
 
Secara umum Elvyn menyebut BPJS Ketenagakerjaan siap melaksanakan ketentuan baru jika pemerintah merevisi peraturan pelaksana, terutama PP tentang JHT. Misalnya, menyiapkan dana JHT yang akan dicairkan peserta. Namun, ia mengingatkan dampak negatif yang bisa muncul akibat banyaknya peserta yang mencairkan dana JHT.
 
Dalam menyiapkan dana tersebut BPJS Ketenagakerjaan akan menarik dana yang sudah diinvestasikan pada sejumlah instrumen seperti saham, obligasi pemerintah dan reksadana. Ketika BPJS Ketenagakerjaan mencairkan investasinya berupa deposito di perbankan maka sistem perbankan berpotensi terkena dampak sistemik.
 
“Kami khawatir itu akan berdampak pada perekonomian. Kalo deposito dicairkan itu dapat berdampak pada perbankan, bisa jadi bank kekurangan dana. Maka itu kami mohon diperhatikan dampaknya secara sosial dan ekonomi,” papar Elvyn.
 
Menanggapi penjelasan itu anggota Komisi IX dari PDIP, Ribka Tjiptaning, mengatakan revisi ketiga PP itu sangat penting bagi beroperasinya 4 program jaminan sosial yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan. Sebab itu menyangkut pengelolaan uang buruh oleh BPJS Ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Untuk itu sekalipun ada resiko ekonomi yang tidak menutup kemungkinan berkaitan dengan pencairan dana JHT oleh buruh tapi tidak boleh dihambat. Menurutnya, dana yang terkumpul di JHT adalah uang milik buruh sebagai peserta.
 
“PP ini penting, tapi kenapa malah dikaitkan dengan deposito, perbankan dan lain-lain. Coba anda jelaskan berapa keuntungan dari dana buruh yang diinvestasikan dalam satu hari, berapa bunganya? Negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya, ini uang buruh, urusan kita di sini menyangkut kesejahteraan buruh,” papar Ribka.
 
Anggota Komisi IX dari PPP, Okky Asokawati, mengingatkan agar buruh dilibatkan dalam revisi ketiga PP itu. Sehingga apa yang diinginkan buruh bisa diakomodasi dalam regulasi tersebut. Menurutnya pelibatan itu sebagai salah satu bentuk pelaksanaan prinsip SJSN yakni transparan. “Dalam revisi itu mohon serikat buruh dilibatkan sehingga peraturan yang diterbitkan nanti sesuai dengan harapan,” pungkasnya.
BPJS = RAMPOK
 - Thomas
04.08.15 00:41
JHT itu dipotong dari gaji buruh, berarti itu uang buruh, kalo sampai BPJS dan Pemerintah menghalangi buruh untuk ambil uangnya sendiri berarti sama dengan merampok buruh, merampok rakyat. Maaf sebelumnya saya tidak pernah menghujat atau menkritik Pemerintahan Jokowi! Tapi kali ini kalian keterlaluan, bikin muak!
PP no. 45
 - Muhammad Syahri
07.07.15 19:16
Masih sangat Jauh dari harapan Kaum BURUH, kami mengharapkan besarannya berkisar antara 10% s/d 12%, jika kami sudah pensiun hari tua kami pasti bisa bermanfaat dgn manfaat Dana Pensiun.
MASALAH BPJS
 - FERRI NOVI ADRIAN
07.07.15 19:12
Bila negara terbelit masalah ekonomi,jangan beri dampak ke rakyat juga,karena BPJS itu dimana itu punya hak rakyat,dimana saat rakyat ada yang kesulitan ekonomi apa negara mengetahui,tapi dimana pada saat negara sulit perekonomian,kenapa melibatkan dampak ke rakyat.
Claim
 - Rudy
07.07.15 08:46
ini uang yang di potong gaji selama bekerja, kalau ada dampak sistemik, di sinilah kelihatan ketidaksiapan pemerintah, atau ketidak mampuan Dirut BPJS
claim
 - ERYANTO
06.07.15 21:10
itu kan uang kita (buruh) kenapa diinvestasikan... kalo ada masalah soal dampak sistemik dari perbankan dan ekonomi,bukan urusan kami lah itu...
Claim JHT
 - haris Maulana
07.07.15 12:39
Yang Menjadi Hak Buruh berikanlah kepada Buruh
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua