Senin, 06 Juli 2015

Pemerintah Berencana Revisi PP JHT

Presiden Joko Widodo mengarahkan agar peserta yang diputus hubungan kerja dan berhenti bekerja bisa segera mencairkan saldo jaminan hari tua.
ADY
Menaker Hanif Dhakiri (baju putih). Foto: RES
Sejak 1 Juli 2015, BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan 4 program jaminan sosial yakni Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan kerja (JKK) dan Kematian (JKm). Agar BPJS Ketenagakerjaan bisa menyelenggarakan keempat program tersebut, pemerintah telah menerbitkan peraturan pelaksana sebagaimana amanat UU SJSN dan UU BPJS. Regulasi yang sudah diterbitkan pada akhir Juni lalu itu terdiri dari PP No.   44 Tahun 2015 tentang JKK-JKm, PP No. 45 Tahun 2015 tentang JP, dan PP No. 46 Tahun 2015 tentang JHT.
 
Kebijakan baru itu menuai protes dari kalangan buruh karena ketentuan yang ada dinilai merugikan buruh. Seperti peserta JHT baru bisa mencairkan dana JHT setelah masa kepesertaannya minimal 10 tahun, dana yang dapat dicairkan pun hanya 10 persen. Dana bisa dicairkan penuh setelah peserta masuk usia 56 tahun, meninggal dunia atau cacat total.
 
Alhasil, pemerintah merespon protes yang diajukan buruh. Buktinya, Menteri Ketenagakerjaan, M Hanif Dhakiri, mengatakan pekerja yang mengalami PHK sebelum 1 Juli 2015 dengan masa kepesertaan minimal 5 tahun dan masa tunggu satu bulan dapat mencairkan dana JHT.
 
Bagi peserta yang masih bekerja, kata Hanif, seluruh dana JHT baru dapat dicairkan saat mencapai usia 56 tahun, meninggal dunia atau cacat tetap. Jika masa kepesertaan sudah mencapai 10 tahun, dana JHT yang bisa diambil 10 persen untuk persiapan hari tua atau 30 persen untuk pembiayaan perumahan. Menurutnya, itu sesuai dengan PP No. 46 Tahun 2015 tentang JHT.
 
Namun, Hanif mengatakan Presiden Jokowi memberikan arahan agar pekerja yang terkena PHK atau berhenti bekerja dapat segera mencairkan dana JHT. "Pengecualiannya adalah bagi peserta yang terkena PHK atau berhenti bekerja bisa mencairkan JHT hanya dengan masa tunggu satu bulan, tanpa harus menunggu masa kepesertaan 10 tahun. Itu arahan Presiden", katanya dalam keterangan pers yang diterima hukumonline, Sabtu (04/7).
 
Menindaklanjuti arahan tersebut, Hanif menyebut akan segera merevisi PP No. 46 Tahun 2015 tentang JHT. Menurutnya, JHT ditujukan untuk memberi perlindungan kepada pekerja terhadap resiko di hari tua karena produktifitas pekerja menurun. JHT disebut juga tabungan hari tua.
 
Menanggapi rencana revisi itu Presiden KSPI, Said Iqbal, mengatakan jika revisi itu hanya ditujukan agar pekerja yang terkena PHK bisa segera mencairkan JHT maka PP hasil revisi itu akan ditolak kembali oleh masyarakat. Sebab revisi itu tidak menyelesaikan sejumlah masalah yang dikeluhkan buruh.
 
Antara lain dana JHT baru bisa diambil setelah 10 tahun dan usia 56 tahun merupakan jangka waktu yang sangat lama bagi buruh. Selama ini dana JHT kerap dicairkan buruh ketika membutuhkan dana yang mendesak. Untuk itu ketentuan tersebut harus dikembalikan seperti yang selama ini berlaku yakni dana JHT dapat diambil peserta setelah masa kepesertaanya minimal 5 tahun. Itu dapat dilakukan pekerja aktif atau yang sudah di PHK.
 
Selain itu, pencairan dana JHT harus bisa dilakukan seratus persen oleh peserta. Sehingga setelah melewati lima tahun masa kepesertaan, peserta yang bersangkutan bisa mengambil seluruh dana JHT miliknya. Iqbal mempertanyakan nasib buruh outsourcing yang biasanya dikontrak dalam jangka waktu tertentu seperti satu atau dua tahun dan buruh yang mengundurkan diri. Menurutnya itu tidak masuk dalam kategori buruh yang terkena PHK.
 
“Jadi dalam revisi PP harus jelas yang bisa mengambil saldo JHT bukan hanya buruh yang di PHK saja tapi peserta aktif juga bisa mengambil saldo JHT 100 persen asalkan memenuhi masa kepesertaan 5 tahun (seperti aturan yang lama),” ucap Iqbal.
BPJS
 - Trisulla
08.09.15 09:53
ujung" ny mah sedih klo jadi begini.... hnya bisa tarik nafas dan ngelus dada aja... semoga kami para buruh bisa mndapat kan hak" ny amiii,...
bpjs jht
 - toto
19.08.15 12:15
makin binggung brad
Aturam Baru yang Menyesatkan
 - Remy Wiro
15.08.15 00:07
Janganlah menahan hak saya dengan adanya muncul aturan aturan yang jelas-2 merugikan kami sebagai rakyat kecil. Sama saja kalian telah merampok hak saya, yang jelas jelas JHT tersebut akan saya gunakan untuk melanjutkan hidup keluarga saya. Saya rakyat yg terkena PHK dan saya telah bercita cita utk berusaha kecil-2an utk menafkai keluarga. Pemerintah sekarang jelas-2 tidak berpihak kepada rakyat dan hanya bs melukai hati rakyat kecil. Tolonglah saya minta menteri tenaga kerja secepatnya segera me-revisi aturan tsb demi kelangsungan hidup kami dan berpihak kepada rakyat.
bingung dengan aturan itu
 - agus
12.08.15 11:36
hari ini (12 agustus 2015) saya datang ke bpjs ketenagakerjaan cabang ungaran dengan maksut mencairkan JHT saya..saya berhenti tahun 2013 dengan masa kepesertaan 7 tahun.. alangkah kaget dan kecewanya saya sampai di BPJS Ketenagakerjaan cabang ungaran.berkas saya ditolak dengan alasan peraturan 5 tahun dengan masa tunggu 1 bulan berakhir kamis, 6 agustus 2015 yang lalu.jd saya tetap hrs menggunakan peraturan baru 10tahun dan hanya bisa cair 10% atau 30%... gimana ni pemerintah ko plin plan..saya berhenti kan 2013 jadi sebelum tgl 1 juli 2015..sesuai dengan ucapan pemerintah masih bisa menggunakan aturan lama.bisa dicairkan 100%...huh...
BPJS
 - REDHA DUISTIRA
09.08.15 14:56
jujur SANGAT KECEWA dengan peraturan yang telah di terapkan,awal mulai bekerja 19 juli 2010 - 30 oktober 2013. dan pada tgl 03.agustus.2015 yang seharusnya dana pencairan bisa d klaim ternyata ZONK dengan kata " mohon maaf bpk peraturan sekarang berbeda dengan yang sebelumnya " memohon dengan sangat pada PERS agar bisa d revisi kembali dengan peraturan baru yang makin smrawut,timbul pikiran pada diri " tak perlu seluruhnya 1/2 dari jumlah yang saya perolehpun tak apa tp cairkan dengan peraturan sebelumya " daripada harus menunggu 10tahun lagi.
JHT pensiun
 - Trie
05.08.15 12:47
Saya bekerja di sebuah yayasan pendidikan di bandung, masa kerja saya 29 tahun 5 bulan (per tg 20 agustus 2015), apakah saya bisa mencairkan dana pensiun saya ? ini sangat membuat bingung, karena saya sangat berharap dengan dana tsb untuk modal usaha agar setiap bulan saya punya penghasilan untuk menyambung hidup.Tks
bpjs ketenagakerjaan
 - siska apriyanti
31.07.15 18:19
saya sbgai masyarakat indonesia merasa sangat kecewa dengan peranan pemerintah indonesia yang sesuka nya membuat peraturan tanpa mempertimbangkan masyarakat? apa mereka sudah menganggap bahwa kita orang kecil tidak perlu musyawarah? begitukah sosok pemimpin?
BPJS TK
 - Fitri
31.07.15 11:11
Saya sangat tidak setuju, kabinet sekarang kayak nya ga bisa membuat program kerja terbaru, bisanya hanya merombak yang sudah ada, apasalahnya pikir kek program baru yang bisa menguntungkan masyarakat kecil seperti kami ini, program lama tu sudah bagus dan pas bagi buruh seperti kami, jangan lah di rombak lagi......
BPJS JHT
 - satria
28.07.15 12:29
Kembalikan uang kami, itu mutlak uang kami selama bekerja, itu bukan uang pemerintah. kalau mau menjamin hari tua kami itu porsi dan tanggung jawab pemerintah.
jht bpjs
 - yudiantok
27.07.15 19:55
aturan semakin semrawut, semakin membebani kaum buruh, di copot aja tuh mentrinya, tolong berpikir secara meluas pak.... kasian kaum buruh seperti kami2, coba nasipmu seperti nasip kami2 ini
First Previous 1 2 Next Last
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua