Rabu, 05 Agustus 2015

Penawaran WK Migas, Investor Bisa Pakai Skema Kontrak Baru

Skema kontrak baru tersebut adalah gross split atau sliding scale.
RED
Foto: SGP


[Versi Bahasa Inggris]Pada Agustus 2015, pemerintah berencana menawarkan wilayah kerja migas baru. Investor dimungkinkan menggunakan skema kontrak migas baru dalam penawaran tersebut, tidak terbatas pada kontrak bagi hasil (Profit Sharing Contract/PSC). Kementerian ESDM menyatakan aturan mengenai hal ini sedang dalam penyusunan.   



Dikutip dari situs Kementerian ESDM, Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas, Djoko Siswanto, mengatakan skema kontrak migas baru ini bertujuan untuk meningkatkan kegiatan eksplorasi dan produksi migas. Dengan lebih banyak pilihan, diharapkan akan lebih menarik bagi investor. Skema kontrak baru tersebut adalah gross split atau sliding scale.



Dengan sistem ini, Pemerintah tidak lagi harus mengganti biaya operasi migas atau yang selama ini dikenal sebagai cost recovery. Sebagai gantinya, pada awal suatu proyek migas berproduksi, sebagian besar hasilnya menjadi bagian investor.



“Setelah investasinya hampir balik modal, maka bagi hasil untuk Pemerintah semakin besar,” kata Djoko pada acara The 4th United States-Indonesia Energy Investment Roundtable di Shangri-La Hotel, Senin (3/8).



Djoko menjelaskan, masing-masing skema kontrak kerja sama memiliki kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, pilihan tergantung pada KKKS. Menurutnya, sistem ini berlaku untuk blok baru.



"Terserah kontraktor interest (sistem) yang mana. Mungkin di antara mereka masih lebih suka PSC karena kalau cost recovery akan diganti (biaya operasi oleh Pemerintah). Kalau dengan sistem ini, KKKS otomotis akan melakukan efisiensi karena cost-nya dari mereka sendiri," ujarnya.



Sistem kontrak migas gross split atausliding scale ini, banyak digunakan di berbagai negara, seperti Australia. Di negara tersebut, dengan menggunakan sistem ini, pengelolaan migas di laut dalam dapat berkembang dengan baik.



Skema kontrak kerja sama di luar PSC ini juga dimungkinkan dalam UU Migas No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Pengaturan lebih lanjutnya, akan ditetapkan dalam Permen ESDM yang diharapkan rampung bulan ini.



Dimungkinkannya skema kontrak migas baru telah dikemukakan Menteri ESDM Sudirman Said pada penyelenggaraan The 39th IPA Convention and Exhibition di Jakarta Convention Centre, 22 Mei 2015. Saat ini, kata Djoko, merupakan waktu yang tepat untuk melakukan perubahan.



“Kalau perlu kita keluar dari traditional cost structure, kita keluar. Ini waktu yang tepat untuk mengkaji semua, out the box,” katanya.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua