Senin, 10 August 2015

Info Penting! Advokat Wajib Laporkan Pencucian Uang

Pemerintah mewajibkan advokat, notaris, dan akuntan publik melaporkan tindak pidana pencucian uang kepada PPATK. Tantangan bagi sifat kerahasiaan dalam hubungan advokat dan klien.
MUHAMMAD YASIN
Diseminasi PP No. 43 Tahun 2015 kepada para pemangku kepentingan, yang diselenggarakan PPATK, 6 Agustus 2015. Foto: RES
Presiden Joko Widodo memutuskan memperluas cakupan pihak yang wajib melaporkan tindak pidana pencucian uang. Melalui Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2015, Presiden memasukkan advokat sebagai pihak Pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
 
Pasal 7 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) memang memberikan kewenangan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan untuk mengatur lebih lanjut ketentuan Pihak Pelapor. Pada dasarnya Undang-Undang memasukkan Penyedia Jasa Keuangan, dan Penyedia Barang dan/atau Jasa lainnya sebagai Pihak Pelapor.
 
Mereka yang termasuk ke dalam kelompok Penyedia Jasa Keuangan, berdasarkan UU TPPU, adalah bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi, dana pensiun dan lembaga keuangan, perusahaan efek, manajer investasi, kustodian, wali amanat, perposan sebagai penyedia jasa giro, dan pedagang valuta asing. Selain itu, termasuk pula penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu, penyelenggara e-money dan/atau e-wallet, koperasi simpan pinjam, pegadaian, perusahaan perdagangan berjangka komoditi, dan perusahaan jasa pengiriman uang.
 
Sedangkan Penyedia Barang dan/atau Jasa lainnya sebagai Pihak pelapor meliputi perusahaan properti atau agen properti, pedagang kendaraan bermotor, pedagang permata dan perhiasan atau logam mulia, pedagang barang seni dan antik, dan balai lelang.
 
Namun PP No. 43 Tahun 2015 memasukkan advokat, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), akuntan dan akuntan publik, serta perencana keuangan sebagai Pihak Pelapor.
 
Dengan ketentuan ini maka advokat yang mengetahui terjadinya tindak pidana pencucian uang wajib melaporkan tindak pidana itu ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Sesuai ketentuan Pasal 4 PP tersebut, advokat wajib menerapkan prinsip ‘mengenal pengguna jasa’.
 
Advokat yang dimaksud dalam PP ini adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
 
Ketentuan baru ini mungkin saja memantik perdebatan. Karena itu, PPATK melakukan sosialisasi PP No. 43 Tahun 2015 kepada para pemangku kepentingan seperti advokat, notaris, dan akuntan pada Kamis (06/8) pekan lalu. Dalam sosialisasi di gedung PPATK itu, para pemangku profesi masih mempertanyakan hakikat kewajiban melaporkan pencucian uang karena berhubungan dengan kerahasiaan klien.
 
Ketua PPATK, Muhammad Yusuf, menjelaskan sesuai riset PPATK, profesional seperti advokat, notaris, akuntan, dan perencana keuangan rentan dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang. Terutama untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan. Caranya? “Berlindung di balik ketentuan kerahasiaan hubungan profesi dengan pegguna jasa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
 
Yusuf menegaskan kewajiban melaporkan tindak pidana pencucian uang bagi advokat, notaris, dan akuntan sebenarnya dimaksudkan untuk melindungi profesi tersebut dari tuntutan hukum baik perdata maupun pidana. Pasal 5 UU No. 8 Tahun 2010 memang memuat ancaman pidana kepada setiap orang yang menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang patut diduga berasal dari pencucian uang. Ancamannya maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal satu miliar rupiah. “Aturan ini justru untuk melindungi profesi-profesi itu agar terhindar dari ancaman pidana,” kata Agus Santoso, Wakil Ketua PPATK, kepada hukumonline.
 
Pengecualian
Pasal 8 ayat (1) PP No. 43 Tahun 2015 mewajibkan setiap Pihak Pelapor menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK untuk kepentingan atau untuk dan atas nama pengguna jasa mengenai beberapa hal. Pertama, pembelian dan penjualan properti. Kedua, pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya. Ketiga, pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek. Keempat, pengoperasian dan pengelolaan perusahaan. Kelima, pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.
 
Advokat dikecualikan dari kewajiban ini jika si advokat bertindak untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa dalam rangka dua hal. Pertama, dalam rangka memastikan posisi hukum Pengguna Jasa. Kedua, dalam rangka penanganan suatu perkara, arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa.
Aturan ini bertentangan dengan Undang-Undang Advokat
 - Ziffany Firdinal
26.09.16 17:34
Pasal 19 ayat (1) UU Advokat: Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang. Ini aturan 'cuma' Peraturan Pemerintah, berdasarkan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan dan perundang-undangan jelas menyalahi.
segera revisi saja uu advokat dan bikin multi bar
 - andrian
11.08.15 10:03
biar banyak advokat jujur dan peduli dengan anti korupsi berguna bagi nusa dan bangsa segera revisi uu advokat dan bikin multi bar multi bar organisasi.
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua