Rabu, 30 September 2015

Ini Alasan Buruh Minta UU PPHI Dirombak Total

Perlu dibentuk lembaga baru menggantikan pengadilan hubungan industrial (PHI) yang tidak bersifat yudikatif lagi.
ADY
PHI Jakarta. Foto : SGP


Serikat pekerja yang tergabung dalam Konfederasi Serikat PekerjaIndonesia (KSPI) menuntut UU No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) dirombak total. Presiden KSPI, Said Iqbal, mengatakan revisi UU PPHI masuk prolegnas prioritas 2015. Ia berharap dalam membahas revisi itu Komisi IX DPR memperhatikan


kepentingan-kepentingan buruh. Bagi buruh lembaga yang mengurusi masalah perburuhan itu jadi alat terakhir buruh dalam mencari keadilan.


Iqbal mengusulkan, agar PHI diubah statusnya dari lembaga yang sifatnyayudikatif menjadi lembaga lain yang khusus menangani masalah hubungan industrial. Bisa saja lembaga baru itu sifatnya eksekutif seperti panitia penyelesaian perselisihan perburuhan daerah (P4D) dan pusat (P4P), tapi putusannya tidak bisa menjadi obyek gugatan di pengadilan tata usaha negara (PTUN).


Namun jika lembaga itu tetap dipertahankan sifatnya yang yudikatifmaka Iqbal menyebut lembaga itu tidak boleh berada di bawah naungan pengadilan umum. Tapi berdiri sendiri sehingga bisa menggunakan hukum acara khusus, tidak merujuk pada perdata.


“Revisi UU PPHI harus mampu mewujudkan proses penyelesaian masalah hubungan industrial yang cepat, tepat, adil dan murah. Termasuk bagaimana agar putusan dapat dieksekusi dengan mudah,” kata Iqbal dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu(30/9).


Pada lembaga baru itu Iqbal menyebut susunan majelis atau panitia yangmemproses perkara terdiri dari perwakilan unsur tripartit yakni buruh, pengusaha dan pemerintah. Tapi perwakilan pemerintah berasal dari kalangan akademisi yang pakar hukum perburuhan. Para majelis itu wajib diupah dengan besaran nominal yang layak guna mencegah korupsi.


Tidak seperti hakim PHI yang pasif, Iqbal mengusulkan, majelis padalembaga baru itu nanti aktif dan bisa menggelar sidang di tempat kerja atau perusahaan yang bersangkutan. Selain itu harus ada sanksi yang dikenakan bagi pihak yang tidak melaksanakan putusan. Sanksi itu bisa berupa penghentian mendapat pelayanan publik tertentu, seperti pencabutan izin usaha.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua