Senin, 05 October 2015

Aturan Prapenuntutan Dipersoalkan ke MK

Pengujian ini untuk memperkuat peran jaksa sebagai pengendali perkara pidana.
ASH

Sejumlah ketentuan prapenuntutan dalam tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) dinilai semakin memperlemah peran penuntut umum. Praktiknya, dalam proses prapenuntutan seringkali timbul tindakan kesewenang-wenangan penyidik dan berlarut-larutnya penanganan tindak pidana dalam proses penyidikan.
 
Atas dasar itu, sejumlah lembaga dan warga negara mempersoalkan sejumlah pasal KUHAP terkait prosedur prapenuntutan ke MK. Para pemohon adalah Koordinator Masyarakat Pemantau Peradian Indonesia (MaPPI FHUI) Choky Ramadhan, Carolus Tuah, Usman Hamid, dan Andro Supriyanto. Mereka mempersoalkan Pasal 14 huruf , dan , Pasal 109 ayat (1), Pasal 138 ayat (1) dan (2), serta Pasal 139 KUHAP terkait pemeriksaan berkas perkara dalam proses prapenuntutan.
 
“Uji materi pasal-pasal itu untuk memperkuat peran jaksa sebagai pengendali perkara pidana, mencegah potensi kesewenang-wenangan penyidik dan penanganan perkara berlarut-larut dalam proses prapenuntutan,” ujar salah satu pemohon, Choky Ramadhan usai mendaftarkan pengujian KUHAP ini di Mahkamah Konstitusi, Senin (5/10).
 
Choky menjelaskan Usman Hamid menjadi tersangka pencemaran nama baik sejak tahun 2005 hingga kini tidak jelas penanganan perkaranya. Sementara Andro, seorang pengamen di Cipulir yang pernah menjadi korban penyiksaan dalam tahap penyidikan. Namun, Andro mencabut keterangan Berita Acara Penyidikan (BAP) yang mengaku pernah membunuh karena di bawah tekanan penyidik. Meski pengadilan tingkat pertama menghukum Andro, di tingkat banding dan kasasi Andro dibebaskan karena pengakuan tersangka terbukti diambil secara tidak sah.
 
Para pemohon meminta agar pasal-pasal itu ditafsirkan secara konstitusional bersyarat. Misalnya, Pasal 14 huruf KUHAP menyebut kewenangan penuntut umum melakukan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan hasil penyidikan. Aturan ini dianggap membatasi peran jaksa melakukan pemeriksaan tambahan.
 
“Kita minta frasa ‘apabila ada kekurangan’ dihapus, sehingga apabila tidak ada kekurangan, jaksa tetap bisa melakukan pemeriksaan tambahan. Dalam kasus Andro, jaksa membawa berkas yang tidak ‘matang’,” kata Choky mencontohkan.
 
Pasal 109 ayat (1) KUHAP menyebutkan setiap proses penyidikan, penyidik harus memberitahukan kepada penuntut umum. Namun, jangka waktunya tidak ditentukan secara jelas. “Kita minta pasal ini ditafsirkan dimulainya penyidikan wajib diberitahukan ke penuntut umum dalam jangka satu hari sejak dikeluarkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (). Jika tidak, proses penyidikan batal demi hukum,” pintanya.
 
Menurutnya, hal ini agar jaksa lebih perhatian terhadap setiap perkara yang tengah disidik pihak kepolisian. Mekanisme ini juga sebagai kontrol bagi jaksa atas setiap penanganan perkara pidana sebelum dilimpahkan ke pengadilan. “Selama ini ketika ada perkara dihentikan (SP3) di kepolisian, jaksanya tidak tahu. Dengan adanya wajib pemberitahuan ini, jaksa bisa setiap saat melakukan kontrol perkara,” kata dia.

Pasal 138 ayat (1) dan (2) KUHAP juga diminta ditafsirkan konstitusional bersyarat sepanjang proses pengembalian berkas perkara dari penyidik ke penuntut umum ditafsirkan hanya satu kali. Sedangkan Pasal 139 KUHAP terkait jangka waktu pengembalian kelengkapan berkas dari penyidik ke penuntut umum dimaknai maksimal selama 20 hari sebelum dilimpahkan ke pengadilan.
 
“Kata ‘’ dalam Pasal 139 KUHAP dimaknai tidak melebihi 20 hari sejak diterimanya SDPD. Ini mencegah terjadi bolak-balik berkas perkara yang berakibat penyelesaian perkara terkatung-katung, sehingga bagi setiap tersangka ada kepastian hukum, apakah perkaranya dilanjutkan atau dihentikan?”
UU No. 8 Tahun 1981

bi





b



SPDP

(check and balance)



segera

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua