Paket Kebijakan Ekonomi Tetap Dievaluasi
Berita

Paket Kebijakan Ekonomi Tetap Dievaluasi

Paket kebijakan Jilid II dan III berdampak jangka pendek. Kurs rupiah menguat.

Oleh:
FNH
Bacaan 2 Menit
Paket Kebijakan Ekonomi Tetap Dievaluasi
Hukumonline
Pemerintah secara konsisten telah menerbitkan paket kebijakan ekonomi saat menghadapi perlambatan ekonomi Indonesia ditengah perlambatan ekonomi global. Paket kebijakan tersebut sudah diterbitkan dalam tiga jilid. Saat ini, pemerintah tengah menyiapkan paket kebijakan ekonomi jilid IV yang fokus pada ketenagakerjaan.

Menteri Koordinator Perekonomian (Menko) Darmin Nasution mengatakan penerbitan paket kebijakan ekonomi dilakukan untuk menjaga fundamental perekonomian nasional dari tantangan global yang dinamis. Investasi dan belanja modal harus ditingkatkan agar perekonomian bergerak positif.

“Paket kebijakan yang telah terbit dalam tiga jilid dirumuskan pemerintah setelah melihat adanya perlambatan, akibat gejolak ekonomi yang terjadi di Amerika Serikat dan Tiongkok sejak awal 2015,” kata Darmin dalama cara sosialisasi paket kebijakan ekonomi di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Kamis (15/10).

Kondisi tersebut menyebabkan kinerja ekspor nasional melambat dan arus modal mulai keluar dari Indonesia. Akibatnya, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS kian tergerus hingga akhir September lalu. Sehingga lahirlah paket kebijakan ekonomi guna menjaga kinerja sektor investasi ketika ekonomi sedang melambat dan mempercepat realisasi belanja APBN agar lebih optimal dalam mendukung pembangunan.

Dalam paket kebijakan itu, Darmin mengakui, ada revisi sejumlah peraturan perundang-undangan. Ia juga mengakui paket pertama pada September lalu agak terlalu ambisius, karena begitu banyak peraturan yang direvisi (deregulasi). “Kami buat untuk meyakinkan masyarakat dan pasar bahwa kami serius. Namun pasar membacanya lain," jelasnya.

Namun respon positif mulai tampak pada penerbitan paket kebijakan jilid kedua dan ketiga. Pasalnya, dua jilid paket tersebut lebih berdampak dalam jangka pendek dan lebih praktis dalam menjawab persoalan seperti perizinan investasi yang dipermudah dengan mengurus perizinan hanya tiga jam di BKPM. Efek nyatanya, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS menguat, disamping adanya penundaan kenaikan suku bunga Bank Sentral AS (The Federal Reserve).

Bukti respon positif datang dari asosiasi utama yang mewadahi investor Eropa yakni EuroCham. EuroCham  mendukung paket kebijakan deregulasi yang dirilis oleh pemerintahan Jokowi-JK. EuroCham menilai bahwa paket kebijakan deregulasi tersebut dinilai berhasil mengatasi beberapa persoalan di lintas sektor perdagangan, industri dan investasi.

Chairman EuroCham Ulf Backlund menambahkan bahwa selain mengapresiasi paket kebijakan deregulasi, EuroCham juga menyampaikan beberapa peraturan yang dapat diperbaiki untuk lebih memperbaiki iklim investasi di Indonesia, antara lain peraturan tentang tenaga kerja, standarisasi,  dan sertififikasi halal.

Dengan adanya perbaikan di regulasi-regulasi tersebut, diharapkan dapat memberikan kepastian dan keyakinan bagi investor untuk masuk menanamkan modal ke Indonesia.
Tags:

Berita Terkait