Selasa, 03 November 2015

Pemerintah Diminta Tolak IPO Divestasi Freeport

KAR


Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Institut untuk Reformasi Badan Usaha Milik Negara atau biasa disingka i-reform BUMN, meminta pemerintah untuk tidak mengabulkan usulan PT Freeport Indonesia untuk melakukan divestasi saham melalu initial public offering (IPO) atau penawaran saham perdana kepada publik di pasar modal. Direktur Eksekutif i-reform BUMN, Miko Kamal, mengingatkan bahwa Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2014 tidak mengenal mekanisme IPO untuk divestasi saham perusahaan asing.


Miko menegaskan, PP No.77 Tahun 2014 itu hanya mengenal konsep penawaran berjenjang. Menurutnya, ide dsara dari konsep divestasi berjenjang ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk menikmati hasil divestasi secara proporsional. Miko melihat, mekanisme ini mendudukan pemerintah sebagai pemegang hak pertama dapat memberli saham divestasi dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Dengan demikian, hasil divestasi pun menurutnya akan kembali kepada publik melalui APBN.


Di sisi lain, dalam pasar modal tak boleh ada pembedaan kewarganegaraan. Artinya, warga negara asing pun boleh membeli saham di pasar modal Indonesia seberapa pun yang diinginkan. Miko menengarai, jika saham divestasi Freeport dilakukan melalui IPO, maka kemungkinan besar saham-saham tersebut akan dibeli oleh pembeli-pembeli asing yang mencari untung.


“Kalau pemerintah ingin melihat Freeport berkontribusi, pemerintah seharusnya memaksa Freeport untuk segera melepas saham-sahamnya. Kalaupun uang pembelian saham belum dianggarkan dalam APBN, maka langkah yang paling tepat adalah dengan mengkondisikan BUMN atau BUMD untuk membelinya, bukan melalui IPO,” tandas Miko melalui keterangan tertulisnya, Selasa (3/11).

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua