DPR dikabarkan tengah mendorong revisi kebijakan lelang jabatan yang dimandatkan oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah. DPR beralasan beleid ini memiliki kelemahan.
Rencana DPR itu dikritik Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro). Lembaga swadaya masyarakat ini menduga rencana parlemen hanya sebuah upaya untuk kembali mempolitisasi posisi-posisi strategis di berbagai instansi pemerintahan, termasuk di tingkat daerah. “Ini berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang diselenggarakan Desember mendatang. DPR mencoba menarik kembali birokrasi ke arena politik pemenangan pilkada”, ujar Direktur Eksekutif PATTIRO Sad Dian Utomoseperti tertuang dalam rilis yang diterima hukumonline.
Sad Dian berpendapat revisi peraturan lelang jabatan atau promosi jabatan terbuka hanya akan membuka celah bagi para calon kepala daerah untuk melakukan berbagai kecurangan dalam pelaksanaan Pilkada. Salah satu kecurangan yang sangat mungkin dilakukan adalah para calon akan menggaet para pegawai pemerintah untuk menjadi tim sukses dalam Pilkada.
Menurut Sad Dian, sesungguhnya tidak ada alasan bagi DPR merevisi kebijakan lelang jabatan. Ia mengatakan, terputusnya proses kaderisasi pegawai negeri yang disebut sebagai kelemahan oleh para anggota DPR tak masuk akal. “Jabatan-jabatan strategis di pemerintahan bukanlah posisi yang ditempati seseorang berdasarkan tingkatan usia. Yang terpenting adalah keterampilan dan kemampuan. Toh lelang jabatan juga masih bisa mengakomodasi kaderisasi dengan mengatur persyaratan lelang jabatan seperti kepangkatan”, imbuhnya.
Rencana DPR itu dikritik Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro). Lembaga swadaya masyarakat ini menduga rencana parlemen hanya sebuah upaya untuk kembali mempolitisasi posisi-posisi strategis di berbagai instansi pemerintahan, termasuk di tingkat daerah. “Ini berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang diselenggarakan Desember mendatang. DPR mencoba menarik kembali birokrasi ke arena politik pemenangan pilkada”, ujar Direktur Eksekutif PATTIRO Sad Dian Utomoseperti tertuang dalam rilis yang diterima hukumonline.
Sad Dian berpendapat revisi peraturan lelang jabatan atau promosi jabatan terbuka hanya akan membuka celah bagi para calon kepala daerah untuk melakukan berbagai kecurangan dalam pelaksanaan Pilkada. Salah satu kecurangan yang sangat mungkin dilakukan adalah para calon akan menggaet para pegawai pemerintah untuk menjadi tim sukses dalam Pilkada.
Menurut Sad Dian, sesungguhnya tidak ada alasan bagi DPR merevisi kebijakan lelang jabatan. Ia mengatakan, terputusnya proses kaderisasi pegawai negeri yang disebut sebagai kelemahan oleh para anggota DPR tak masuk akal. “Jabatan-jabatan strategis di pemerintahan bukanlah posisi yang ditempati seseorang berdasarkan tingkatan usia. Yang terpenting adalah keterampilan dan kemampuan. Toh lelang jabatan juga masih bisa mengakomodasi kaderisasi dengan mengatur persyaratan lelang jabatan seperti kepangkatan”, imbuhnya.