Desk Khusus Investasi Tekstil dan Sepatu (DKI-TS) yang diluncurkan untuk memfasilitasi dan melakukan mediasi terkait problematika yang dihadapi oleh investor di sektor tekstil dan alas kaki mulai dimanfaatkan oleh kalangan dunia usaha. Catatan sekretariat DKI-TS, sejak peluncurannya pada tanggal 9 Oktober 2015 lalu, terdapat 41 laporan yang masuk.
Kepala Badan Koordinasi Penanamam Modal Franky Sibarani menyampaikan bahwa dari laporan yang masuk tercatat 41 laporan telah disampaikan kepada DKI-TS. Dari jumlah tersebut terdapat beragam persoalan yang secara cermat telah diurai pokok permasalahannya dan dipertemukan dengan pihak-pihak yang berkepentingan.
Franky mencontohkan ada beberapa perusahaan tekstil yang mengeluhkan kesulitan biaya operasional akibat permasalahan listrik, sehingga perusahaan tersebut dimediasi dengan PLN. “Jadi perusahaan keberatan dengan rencana kenaikan tarif PLN dari tarif regular menjadi tarif premium mulai Desember 2015, ini kami mediasi dengan pertemuan dengan PLN,” kata Franky dalam siaran pers yang diterima oleh hukumonline, Sabtu (7/11).
Hasil dari mediasi tersebut, lanjut Franky, sangat positif yang ditandai dengan diberikan penundaan kenaikan tarif premium selama enam bulan. Setelah itu, PLN akan kembali membahas apakah masih perlu diberikan keringanan. “Ini merupakan hasil komunikasi yang dilakukan oleh tim DKI-TS yang telah dilaporkan baik ke Desk Khusus Investasi Tekstil dan Sepatu,” jelasnya.
Persoalan lainnya adalah terkait masa pemberlakukan harga diskon listrik 30 persen yang hingga kini belum ada aturan pemberlakuannya. Hasil komunikasi tim DKITS, rencana diskon tarif listrik tersebut akan diberlakukan mulai kemarin (6/11). Dalam paket ekonomi jilid III lalu, pemerintah mengeluarkan stimulus yang dapat langsung menjawab kebutuhan industri, salah satunya penurunan tariff listrik dan diskon tarif sebesar 30 persen untuk pemakaian pukul 23.00-08.00 pagi.
Kebijakan itu diharapkan dapat mengurangi beban industri padat karya. Desk Khusus Investasi sektor Tekstil dan Sepatu dibentuk BKPM bersama Kementerian terkait lainnya untuk membantu investor existing, sehingga dapat mencegah PHK. Adapun desk investasi ini terdiri dari BKPM, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan (Ditjen Pajak dan Bea Cukai), dan kementerian terkait lainnya, serta didukung oleh Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) dan Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo).
Selain membantu mereka yang mengalami problem, BKPM juga terus mendorong industri tekstil yang berkembang. Hal ini ditandai dengan kunjungan kerja Kepala BKPM di dua pabrik tekstil di Jawa Tengah. Kunjungan tersebut akan dilakukan ke pabrik PT Eco Smart di Boyolali yang telah mulai merealisasikan perekrutan tenaga kerjanya dan PT Ungaran Sari Garment yang baru memulasi proses ground breaking.
Sepanjang periode Januari–September 2015 realisasi investasi industri tekstil dan produk tekstil mencapai 523 proyek dengan nilai investasi Rp5,85 triliun. Investasi di sektor tekstil dan produk tekstil masih didominasi oleh industri pakaian jadi dengan jumlah 203 proyek dan nilai investasi Rp1,33 triliun diikuti oleh industri tekstil lainnya sebanyak 42 proyek dengan nilai Rp224 miliar, dan industri penyelesaian akhir tekstil sebanyak 41 proyek dengan nilai Rp155,8 miliar.