Minggu, 08 November 2015

Lewat Disertasi, Advokat Kritik Alasan Awal Kebijakan Bailout Century

Saat ditanya dasar mengambil kebijakan bailout Century karena rumor.
RIA
Bank Century. Foto: Sgp

Berhasil mempertahankan disertasi berjudul “Penetapan Bank Indonesia atas Bank Century Sebagai Bank Gagal Berdampak Sistemik dengan Pemberian Dana Talangan (Bailout) serta Dampaknya terhadap Perekonomian Nasional dalam Perspektif Hukum Indonesia”, Advokat Suhardi Somomoeljono raih gelar doktor ilmu hukum dari Fakultas Hukum Universitas Borobudur, Sabtu (7/11).

Ide awal disertasi ini berawal dari keresahan Suhardi yang timbul saat menyaksikan pemeriksaan mantan Gubernur Bank Indonesia, Boediono, terkait kasus bailout Bank Century di DPR pada saat krisis tahun 2008. “Waktu itu Pak Boediono ditanya, apa dasar dia mengambil kebijakan bailout untuk Bank Century. Beliau terpaku dan menjawab, rumor,” cerita Suhardi.

“Mendengar jawaban itu, seluruh anggota DPR yang hadir tertawa dan mengejek alasan Boediono. Boediono disebut telah melanggar hukum dan menyalahgunakan kewenangannya sebagai Gubernur BI. Perkara jadi panjang ke KPK dan sebagainya,” lanjut  founder Suhardi Somomoeljono Associates ini.

Jelas, ungkap Suhardi, rumor bukanlah suatu teori. Dan terlebih lagi itu bukan hukum yang dapat dijadikan sebagai alasan dikeluarkannya satu kebijakan. “Meski bisa kita asumsikan bahwa pemerintah memiliki tujuan yang baik atas apa yang diambilnya, tapi rumor tidak dapat dibenarkan jadi pertimbangan dalam membuat kebijakan,” tuturnya.

Sebagai informasi, persoalan ini menjadi perhatian banyak pihak karena Bank Century yang merupakan bank kecil di Indonesia dibandingkan dengan bank-bank BUMN seperti diperlakukan ‘istimewa’. “Orang akan berpikir kalau bank ini ditutup aja kan ya udah, ngga masalah,” tutur Suhardi.

Setelah penelitian yang dilakukan Suhardi sejak terdaftar sebagai mahasiswa S3 FH Universitas Borobudur, September 2011, akhirnya ia mendapat jawaban mendasar yang dapat menjadi justifikasi dan membenarkan kebijakan yang pemerintah ambil keputusan saat krisis tersebut.

“Dari sekian banyak teori, secara singkat ada dua teori yang cukup signifkan untuk membenarkan mengambil alih Century itu yaitu yang pertama Behavioral Finance Theory (BFT) dan teori silogisme,” ujar Suhardi kepada hukumonline saat ditemui usai promosi doktoral.

Secara umum BFT menerangkan bagaimana perilaku manusia dalam mengambil kesimpulan, khususnya terhadap perilaku ekonomi dalam bidang investasi. Menurutnya, investor terkadang tidak selalu menggunakan parameter yang bersifat rasional dan fundamental, tetapi juga situasi dan kondisi, salah satunya melalui rumor yang dimatangkan oleh ilmu dan teknologi. Atas dasar itu, dari teori ini bisa diambil kesimpulan bahwa dapat dimungkinkan seseorang mengambil keputusan karena panik.

“Misalnya nih ya internet. Seorang investor, baik kecil, menengah, atau besar, kadang-kadang kalau dia ingin membeli saham di pasar bursa, dia tidak perlu melihat yang akan dibeli bagus atau tidak perusahaannya, karena dia sudah terpengaruh dengan kondisi yang dimatangkan teknologi tadi. Sehingga saat membaca internet, dia bisa memutuskan 'saya akan membeli ini aja',” papar Suhardi.

Untuk teori silogisme, setidaknya ada dua premis yang dibangun. Keduanya, lanjut Suhardi, adalah premis mayor dan premis minor, sehingga akhirnya menghasilkan sebuah kesimpulan. “Dengan catatan kedua premis itu harus benar baru bisa dipakai dalam kasus ini,” tambahnya.

Ia menjelaskan, pada 2008 terjadi krisis global ekonomi yang dipicu Amerika. Hal ini merupakan premis mayor pertama yang secara faktual benar. Kemudian premis berikutnya Indonesia adalah bagian dari dunia, tidak bisa lepas dari Amerika. Akhirnya disimpulkan pada tahun 2008 telah terjadi krisis ekonomi, sehingga kebijakan yang diambil pemerintah tepat.

“Itu kondisinya ya. Jadi harus ada kondisi yang bisa dibuktikan melalui teori silogisme itu. Ngga bisa pemerintah asal bilang mau bailout kalau terjadi kondisi serupa,” sebut ayah tiga anak ini.

Karena teori sudah ada, maka setiap kebijakan negara harus dimatangkan berdasarkan teori-teori itu. Ia menyarankan agar kebijakan  tersebut tidak dimatangkan hanya berdasarkan rumor. “Jadi ada disiplin, ada karakter, ada norma, ada ukuran, ada standar. Harus kita stop pemerintah, rumor bukan dasar hukum. Kita mesti melihat kondisi umum dan teori yang bisa diterapkannya,” ujar Suhardi.

Saat ini, lanjut Suhardi, tengah dipersiapkan RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK). Ia berharap, dalam penyusunan UU ini tidak ada norma yang diselundupkan. “RUU JPSK ini kan sedang dipersiapkan. Jangan sampai di RUU JPSK menimbulkan norma-norma yang bisa dinterpretasikan terlalu luas. Kita hindari pasal-pasal karet yang memungkinkan orang melakukan penyalahgunaan kewenangan,” kritiknya.

Lewat Disertasi, Advokat Kritik Alasan Awal Kebijakan Bailout Century
 - anto
13.11.15 21:36
Pemikiran yang sangat mendasar dan perlu di tindak lanjuti agar kasus century segera di cairkan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua