Selasa, 10 November 2015

Ini Tips Mengelola Website Pengadilan

Mulai dari tentukan bentuk penyampaian konten yang menarik hingga ‘jaga diri’ dari serangan hacker.
CR19
Direktur Hukumonline, Andika Gunadarma saat memberikan materi “Public Outrich via Website” di Jakarta, Selasa (10/11). Foto: RES


Di era teknologi informasi, kebutuhan akan situs atau website menjadi tidak terbantahkan. Terlebih lagi bagi badan publik, seperti misalnya pengadilan. Sebab, Pasal 7 ayat (3) UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan bahwa setiap badan publik wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien.


Bahkan, jauh sebelum muncul UU Nomor 14 Tahun 2008, Mahkamah Agung (MA) telah lebih dulu merealisasikan upaya keterbukaan informasi dengan menerbitkan SK KMA Nomor:144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Kemudian dalam perkembangannya diubah dengan SK KMA Nomor: 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.


Terkait dengan website, instrumen pendukung pengelolaan informasi dan dokumentasi menjadi kebutuhan yang mutlak. Direktur Hukumonline, Andika Gunadarma, mengatakan bahwa mengelola suatu website mesti dilakukan dengan memperhatikan sejumlah aspek-aspek. Menurutnya, hal utama yang mesti diperhatikan dalam mengelola suatu website pada dasarnya bukan soal konten apa yang mesti diberikan kepada pengunjung situs. Melainkan, yang mesti menjadi perhatian utama adalah bagaimana cara menyampaikan konten itu kepada para pengunjung.


Sebab, selama ini kesalahan yang sering dilakukan pengelola situs adalah mereka terlalu fokus dalam menentukan jenis dan konten apa yang akan dibagikan kepada pengunjung. Sehingga, pengelola web seringkali melupakan faktor penting. Misalnya, mengenai bagaimana cara membungkus konten (package) agar konten apapun itu bisa menarik untuk dilihat oleh pengunjung situs.


“Itu kesalahan terbesar yang selama ini dilakukan oleh perusahaan media. Nggak ada konsep salah atau benar dalam konten karena masing-masing perusahaan atau instansi punya desain yang beda-beda,” katanya saat memberikan materi mengenai “Public Outreach via Website” kepada 10 Pengadilan dengan inovasi terbaik dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan yang digelar Mahkamah Agung, di Jakarta, Selasa (10/11).


Lebih lanjut, Andika mengatakan, ada sejumlah bentuk yang menarik untuk menyampaikan suatu konten dalam situs. Biasanya, dengan menggunakan media video atau gambar bergerak. Akan tetapi, ada banyak kekurangan ketika menggunakan media penyampaian konten melalui video.


Seperti, biaya untuk memproduksi satu video terbilang cukup mahal. Selain itu, video juga tidak bisa menyasar semua kalangan. Alasannya, kata Andika, karena selera setiap orang berbeda-beda. Sehingga dikhawatirkan pesan dalam konten itu tidak tersampaikan dengan baik kepada pengunjung situs.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua