Jumat, 15 Januari 2016

MA Cabut Hak Politik Eks Bupati Karawang

Ada permintaan jaksa yang ditolak hakim.
ASH
Eks Bupati Karawang Ade Swara (rompi oranye). Foto: RES
Majelis Kasasi Mahkamah Agung(MA) menolak kasasi yang diajukan mantan Bupati Karawang Ade Swara dan isterinya, Nurlatifah. Keduanya tetap harus menjalani hukuman penjara selama 7 dan 6 tahun serta denda masing Rp400 juta dan Rp300 juta sesuai putusan Pengadilan Tinggi (Tipikor) Jawa Barat.
 
“Majelis menolak kasasi mantan Bupati Ade Swara dan istrinya, Nurlatifah,” ujar sumber di MA saat dihubungi, Jum’at (15/1). Perkara kasasi ini diputus oleh Majelis yang diketuai Artidjo Alkostar beranggotakan Krisna Harahapdan MS Lumme.
 
Dalam putusannya, Majelis menganggap pasangan suami isteri itu terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang tatkala menerima uang dari Aking Saputra, CEO PT Tatar Kertabumi dalam rangka penerbitan Surat Persetujuan Pemanfaatan Ruang (SPPR).
 
Salah satu pertimbangan penolakan permohonan kasasi mantan Bupati Karawang itu, PT Tatar Kertabumi telah memilih jalan pintas untuk memperoleh SPPR. Padahal,sebenarnya masih terbuka jalan lain daripada harus merusak mental dan integritas para penyelenggara negara.
 
Selain itu, Majelis menolak kasasi yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum KPK yang memintaagar uang sebesar AS$424.349 yang dirampas untuk negara dikembalikan kepada PT Tatar Kertabumi.
 
Majelis sepakat aset Ade Swara dan isterinya,berupa tanah dan bangunan di jalan Pulo Raya Jakarta Selatan beserta limabidang tanah dirampas untuk negara.Majelis beralasan semua aset itudianggap terbukti dibeli dengan uang hasil korupsi dan pencucian uang.
 
Majelis juga memenuhi tuntutan Jaksa KPK agar hak Ade Swara dan isterinyauntuk dipilih menduduki jabatan publik dicabut. Majelis beralasan “masyarakat harus dilindungi dari keserakahan para Pejabat Negara yang seharusnya mengayomi dan melayani rakyat.”
 
Sebelumnya, pertengahan April 2015 lalu, Majelis Pengadilan Tipikor Bandung menvonis mantan Bupati Karawang Ade Swara selama 6tahun penjaradan denda Rp 400 juta dan istrinyaNurlatifah selama 5 tahun penjaradalam kasus yang sama.Keduanya, dianggap terbukti melakukan tindak pidana korupsi (suap) sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor dan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU).
 
Vonis itu berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan izin Surat Permohonan Pemanfaatan Ruang PT Tatar Kertabumi dana kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Dalam kasus ini,Nurlatifah divonis hukuman lima tahun penjara dengan denda Rp300 juta subsider tiga bulan kurungan.
 
Alhasil, permohonan banding yang diajukan pun kandas di Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Alih-alih dibebaskan atau diringankan, Majelis Pengadilan Tinggi Jawa Barat justru malah memperberat hukuman penjara masing-masing menjadi 7 tahun dan 6 tahun. Tak puas, akhirnya keduanya mengajukan permohonan kasasi di MA beberapa bulan lalu.
Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua