Jumat, 29 April 2016

Gara-Gara ‘Memo Sakti’, Ketua MK Dijatuhi Sanksi Etik

Arief Hidayat dinilai telah melanggar Kode Etik, Prinsip Keempat ‘Kepantasan dan Kesopanan’, penerapan butir 8.
ASH
Ketua MK, Arief Hidayat. Foto: RES
Gara-gara pernah mengirim memo katebelece alias “surat sakti” kepada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Widyo Pramono, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat dijatuhi sanksi ringan berupa teguran lisan oleh Dewan Etik MK. Dewan Etik menilai tindakan Arief mengirim memo tersebut untuk “menitipkan” Jaksa pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Trenggalek, M. Zainur Rochman, adalah bentuk pelanggaran etik.
 
“Dewan Etik menjatuhkan keputusan Hakim Terduga, Arief Hidayat dinyatakan melakukan pelanggaran ringan terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi dengan sanksi teguran lisan,” demikian bunyi keputusan Dewan Etik MK yang dimuat di website MK, Jumat (29/4). Keputusan ini dijatuhkan Majelis Dewan Etik yang diketuai Abdul Mukhtie Fadjar dengan anggota M. Zaidun dan M Hatta Mustafa pada 15 Maret 2016.
 
Kasus ini bermula adanya pemberitaan media nasional yang menyebutkan adanya dugaan Ketua MK Arief Hidayat membuat memo katabelece/surat pengantar, pada Januari 2016, yang ditujukan kepada R Widyo Pramono. Dalam pemberitaan itu intinya Arief meminta bantuan promosi M. Zainur Rochman yang masih famili sang ketua MK itu.
 
Dalam pemberitaan itu tertulis “Saya hadapkan famili saya yang mengantar berkas ini bernama M. Zainur Rochman. Ybs adalah Jaksa di Kejari Trenggalek dengan jabatan Kasie Perdatun dengan pangkat Jaksa Pratama/Penata Muda IIIc. Mohon titip dan dibina dijadikan Anak Bapak.
 
Saat diperiksa Dewan Etik dan saksi-saksi lain, Arief mengakui pernah meminta tolong Zainur mengantarkan dokumen hasil penilaian karya ilmiah Widyo Pramono sebagai syarat pengusulan calon guru besar di Universitas Sebelas Maret Surakarta. Dari dokumen itu sekaligus melampirkan surat/memo tertanggal 16 April 2015 yang diantaranya berisi pesan agar M. Zainur Rochman “dibina sebagai anak bapak”.
 
Pesan ini dimaksudkan agar Widyo sebagai jaksa senior yang bakal menjadi guru besar dapat membimbing Zainur dalam rangka meningkatkan integritas dan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Jadi, memo itu bukan untuk menitipkan atau meminta bantuan Widyo agar bisa mempromosi atau memutasi tanpa memperhatikan persyaratan yang semestinya. Lagipula, kewenangan promosi-mutasi ada pada Jaksa Agung Muda Pembinaan.
 
Dalam pertimbanganya, Dewan Etik tak sependapat dengan pembelaan atau klarifikasi Arief. Sebab, bagaimanapun isi memo itu bisa menimbulkan multiintepretasi negatif. Meski Dewan Etik belum menemukan motif sesungguhnya dari butir dua memo tersebut, tetapi tindakan ini menunjukkan kekuranghati-hatian Hakim Terlapor dalam membuat memo yang isinya bisa ditafsirkan negatif bagi seseorang yang baru saja dikenal.
 
Lepas dari itu, menurut Dewan Etik, tindakan Hakim Terlapor itu tidak sesuai Kode Etik Prinsip Keempat “Kepantasan dan Kesopanan”, penerapan butir kedelapan berbunyi “Hakim Konstitusi dilarang memanfaatkan atau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memanfaatkan wibawa Mahkamah bagi kepentingan pribadi Hakim Konstitusi atau anggota keluarganya, atau siapapun juga…..”.
 
“Hakim Terduga telah melanggar Kode Etik, Prinsip Keempat ‘Kepantasan dan Kesopanan’, penerapan butir 8,” sebut Majelis Dewan Etik dalam keputusannya.
 
Dewan Etik pun mengingatkan Hakim Terduga selaku Ketua MK harus selalu menjadi tauladan dalam mematuhi Kode Etik serta senantiasa menjaga wibawa dan marwah MK.“Hal yang meringankan yaitu Hakim Terduga mengakui perbuatannya. Motif dan niatnya baik untuk mendorong seseorang terus belajar untuk meraih kemajuan serta tidak terbukti tindakannya untuk tujuan yang negatif.”
Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua