Selasa, 03 May 2016

LBH Somasi Panglima TNI Terkait Keterlibatan Penggusuran

LBH menyebut penggusuran paksa yang melibatkan tentara merupakan bentuk pelanggaran HAM.
ANT
Foto: SGP


 
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta memberikan somasi atau teguran kepada Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo untuk tidak lagi terlibat dalam kasus-kasus penggusuran paksa oleh pemerintah daerah.



Dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (3/5), LBH menyebut penggusuran paksa yang melibatkan tentara merupakan bentuk pelanggaran HAM dan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta bentuk intimidasi bagi para korban.



Pada 2015, LBH menangani kasus isu perkotaan dan masyarakat urban dengan jumlah korban mencapai 20.784 orang. Sebagian besar kasus tersebut adalah penggusuran paksa oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.



"Dengan melibatkan TNI dalam rangka membantu proses penggusuran paksa secara aktif di DKI Jakarta mengisyaratkan Gubernur Basuki yang lahir dari rahim Reformasi telah membangkitkan lagi semangat-semangat Orde Baru," kata pengacara publik LBH Jakarta Alldo Fellix Januardy.



LBH Jakarta mencatat telah terjadi 113 kasus penggusuran paksa di Ibu Kota pada 2015. Dari jumlah tersebut, 65 kasus melibatkan TNI dalam penggusuran paksa. Data tersebut belum termasuk penggusuran yang terjadi di 2016 seperti yang terjadi di Luar Batang, Jakarta Utara.



LBH menyatakan keterlibatan tentara dalam kasus penggusuran paksa bertentangan dengan Pasal 7 Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004 yang menyebutkan tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara dan mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberi wewenang bagi pemda untuk menggunakan aparat TNI adalah UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) UU Penanganan Konflik Sosial, pemda wajib mengajukan permohonan bantuan terlebih dahulu untuk mengerahkan TNI kepada Presiden Republik Indonesia.



LBH menilai penggusuran paksa tidak masuk dalam definisi konflik sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ke-1 UU Penanganan Konflik Sosial dan sama sekali tidak termasuk dalam kriteria situasi yang diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan untuk menggunakan kekuatan TNI.



Alldo juga mendesak TNI untuk tidak lagi terlibat dalam kasus penggusuran paksa sekaligus mengimbau agar jangan ada lagi penggusuran paksa rumah-rumah warga yang melibatkan TNI.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua