Kamis, 02 June 2016

BKPM Gandeng Kadin Promosikan Perbaikan Kebijakan Investasi ke Investor

Ini bertujuan untuk menghadapi persaingan menarik investasi yang cukup ketat.
FNH
Kepala BKPM, Franky Sibarani. Foto: RES

Pemerintah terus melakukan sosialisasi perbaikan kebijakan investasi kepada para investor. Perbaikan kebijakan investasi ini berkaitan erat dengan perbaikan ranking di Indonesia. Untuk memperluas informasi terkait perbaikan kebijakan investasi tersebut, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menggandeng Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) untuk menyebarluaskan berbagai perbaikan iklim investasi kepada investor.
 
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BKPM Franky Sibarani dalam acara  Rakernas Kadin Indonesia Bidang Hubungan Internasional, yang digelar di Jakarta, Rabu (1/6). “Kami percaya, Kadin dan pelaku bisnis mampu ikut meyakinkan dunia usaha internasional, tentang berbagai reformasi yang sudah dijalankan pemerintah di bidang investasi. Hal ini diperlukan untuk menghadapi persaingan menarik investasi yang cukup ketat,” kata Franky.
 
Menurut Franky, informasi dari kalangan dunia usaha yang sudah merasakan sendiri perbaikan iklim investasi dapat lebih meyakinkan investor. Pemerintah, lanjutnya, terus melakukan upaya perbaikan daya saing investasi melalui serangkaian paket kebijakan yang sudah dikeluarkan.
 
Termasuk yang terbaru adalah perbaikan kemudahan berusaha di Indonesia dan penerbitan revisi Daftar Negatif Investasi (DNI). Pemerintah juga sudah melakukan berbagai terobosan dalam memberikan layanan investasi, seperti membangun sistem perizinan online, PTSP maupun terobosan layanan seperti layanan investasi tiga jam dan kemudahan investasi langsung konstruksi (KLIK).
 
“Pemerintah juga sudah membentuk untuk memastikan seluruh kebijakan yang sudah dihasilkan dapat terimplementasikan, termasuk di daerah. Hal ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam menciptakan iklim innvestasi yang kondusif, sehingga dapat meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja,” tambahnya.
 
Pada kesempatan Rakernas Kadin ini juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara BKPM dan Kadin terkait kerja sama teknis dan promosi bersama di bidang penanaman modal. Nota kesepahaman tersebut ditandatangani oleh Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Azhar Lubis dan Wakil Ketua Umum Kadin Shinta Widjaja Kamdani.
 
Selain Kepala BKPM Franky Sibarani, turut hadir dalam acara penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Menteri Perindustrian Saleh Husin dan Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani. Franky menjelaskan, MoU tersebut merupakan bentuk konkret upaya BKPM untuk menjalin kemitraan dengan kalangan dunia usaha, menyebarluaskan informasi kebijakan investasi yang sudah dan sedang dilakukan pemerintah.
 
Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan BKPM Azhar Lubis menjelaskan ruang lingkup kerjasama yang dilakukan terkait penyebarluasan informasi, pertukaran data dan informasi (data base) khususnya terkait potensi investasi ke Indonesia, serta kerjasama penyiapan bahan promosi. “Kerjasama akan dilakukan juga dalam fasilitasi penerimaan dan pengiriman misi pengusaha asing dan nasional, kerjasama promosi penanaman modal, kerjasama sosialisasi dan pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang penanaman modal,” katanya.
 
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Hubungan Internasional, Shinta W. Kamdani menjelaskan pihaknya mengapresiasi langkah pemerintah yang telah mengeluarkan paket-paket kebijakan ekonomi yang disinyalir dapat mempercepat arus investasi yang masuk ke dalam negeri.
 
“Dengan yang lebih baik, maka dapat membuka investasi dan menciptakan lapangan kerja," pungkasnya. 
ease doing of bussines







task force









ease of doing business

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua