Jumat, 01 Juli 2016

Presiden: Program Pengampunan Pajak Hanya Sekali Ini

Pemerintah harus menjawab skeptisme masyarakat dengan kerja keras dan koordinasi yang baik.
KAR
Presiden Joko Widodo. Foto: RES


 
Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa program pengampunan pajak saat ini merupakan kesempatan yang terakhir. Ia memastikan, program pengampunan pajak tidak akan terulang lagi. “Jadi tax amnesty ini adalah kesempatan yang tidak akan terulang lagi, ini yang terakhir, yang mau menggunakan silakan, yang tidak hati-hati,” katanya sebagaimana dikutip dari laman Setkab, Jumat (1/7).



Lebih lanjut ia mengingatkan, pada tahun 2018 mulai berlaku rezim keterbukaan total informasi perpajakan. Dengan demikian, semua orang yang menyimpan uang di luar negeri akan ketahuan. Meskipun, saat ini sebenarnya pemerintah sudah tahu, mengantongi nama.



“Saya sudah wanti-wanti betul, yang pegang nama-nama itu saya, Menteri Keuangan, dan Dirjen Pajak. Hanya itu. Nanti tinggal saya undang satu per satu, namanya jelas, simpannya di mana juga jelas, by name, by address, paspornya ada semuanya. Jadi tidak usah nunggu 2018,” ungkap Jokowi.



Menurutnya, sudah menjadi rahasia umum bahwa ada ribuan triliun dana yang diparkir di luar negeri. Untuk itu, dirinya berharap agar dana-dana tersebut bisa berbondong-bondong dibawa kembali ke Indonesia bermodal payung hukum UU Pengampunan Pajak.



Lebih dari itu, ia menjelaskan bahwa pengampunan pajak bukan semata-mata memberikan pengampunan pajak tapi repatriasi aset. Menurutnya, hal ini membawa makna yang lebih luas, yakni pengembalian modal yang tersimpan di bank luar negeri atau di cabang bank luar negeri ke Indonesia. Diharapkan mereka nantinya bisa menaruh kembali asetnya di Indonesia seiring dengan perkembangan kerja sama perpajakan internasional.



“Peluang itulah, kata Presiden, yang ingin ditangkap, ingin dimanfaatkan pemerintah. UU Pengampunan Pajak ini memberikan payung hukum yang jelas, sehingga semuanya tidak usah ragu-ragu, tidak usah takut, dan diharapkan potensi yang besar sekali itu betul-betul bisa kembali semuanya,” tandasnya.



Jokowi juga mengingatkan Dirjen Pajak untuk mereformasi diri untuk lebih profesional. Ia meminta petugas pajak bisa menunjukan integritas dan tanggung jawab besar. “Jangan ada yang coba main-main dengan urusan tax amnesty dan perpajakan, akan saya kawal sendiri, akan saya awasi sendiri dengan cara saya,” tuturnya.



Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo, mengapresiasi rencana pemerintah untuk melakukan rekonsiliasi dan upaya-upaya terobosan mengatasi kemandekan dan kebuntuan ekonomi. Ia menilai, pengampunan pajak berpeluang merepatriasi dana yang tersimpan di luar negeri, memunculkan basis pajak baru, tambahan jumlah wajib pajak baru yang signifikan, menggairahkan perekonomian dan dunia usaha, membangun kepercayaan yang lebih kokoh. Hal ini menurutnya, bisa diharapkan untuk mewujudkan ekonomi berdikari dan bangsa yang mandiri.



Hanya saja, ia memberikan catatan agar program repatriasi bisa maksimal. Menrutnya, pemerintah bersama otoritas keuangan dan perbankan harus merespon antusiasme dan harapan pelaku usaha. Ia melihat hal ini penting agar tercipta skema repatriasi dan investasi yang menguntungkan kedua belah pihak, lebih longgar, bervariasi, berkesinambungan, dan berdampak positif bagi perekonomian nasional.



“Bank-bank BUMN dan perusahaan-perusahaan swasta nasional perlu diberi kesempatan pertama dan utama demi memastikan komitmen kita untuk mencapai kemandirian. Prakondisi berupa perbaikan iklim investasi, kepastian hukum, kemudahan perijinan, debirokratisasi, pemangkasan biaya logistik, reformasi tata kelola keuangan dan perbankan mutlak harus disiapkan dalam satu tarikan nafas dengan pengampunan pajak,” katanya.



Di sisi lain, ia mengakui bahwa pengampunan pajak juga menghadapi tantangan yang tidak mudah. Banyak tudingan yang mengarah pada kebijakan ini. Mulai dari anggapan menguntungkan segelintir orang atau kelompok tertentu, kompromi dengan pengemplang pajak, pertanda lembeknya Pemerintah terhadap penghindar pajak, hingga prediksi bahwa partisipan maupun hasil yang tidak akan optimal. Yustinus berpendapat, hanya ada satu hal yang dapat dilakukan, yakni menjawab skeptisisme itu dengan kerja keras dan koordinasi yang baik sehingga program ini berhasil sesuai harapan.



“Kerja keras dan koordinasi yang baik pun tidak akan efektif jika tidak dibarengi dengan administrasi mudah, murah, dan pasti. Untuk itu peraturan pelaksanaan dan administrasi pengampunan yang jelas dan detail sangat dinantikan, termasuk jaminan bahwa tidak akan ada multitafsir dan perbedaan perlakuan di lapangan,” pungkasnya.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua