Jumat, 15 Juli 2016

Notaris, PPAT dan BPHN Berkolaborasi Bahas Sejumlah RUU

Dari organisasi Ikatan Notaris Indonesia dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah masing-masing akan menunjuk lima orang tim teknis pembahasan.
M-25
Suasana pertemuan antara Kepala BPHN dan perwakilan dari INI maupun IPPAT. Foto: Istimewa
Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) berkolaborasi dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT). Kerja sama tersebut berkaitan dengan pembahasan penyusunan RUU yang erat kaitannya dengan profesi notaris maupun Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
 
Ketua Hubungan Antar Lembaga Pengurus Pusat INI Diah Sulistyani Muladi membenarkan kerja sama tersebut. Menurutnya, ketiga pihak telah melakukan pertemuan dan hasilnya baik dari INI maupun IPPAT masing-masing akan menunjuk lima orang untuk terjun sebagai tim teknis pembahasan.
 
“Nanti akan diajak untuk membahas Rancangan Undang-undang (RUU) tentang apapun yang berkait dengan dunia notaris dan PPAT,” ujar Listy yang juga menjabat sebagai Ketua Hubungan Antar Lembaga Pengurus Pusat IPPAT ini melalui sambungan telpon, Jumat (15/7).
 
Baik INI maupun IPPAT, lanjut Listy, menyambut baik ajakan BPHN. Menurutnya, selama ini INI maupun IPPAT secara organisasi belum pernah dilibatkan dalam hal perancangan UU. Setidaknya, terdapat tiga RUU yang akan melibatkan INI maupun IPPAT dalam penyusunan. Ketiganya adalah RUU Badan Usaha, KUHPerdata dan RUU PPAT.
 
“Pokoknya semua peraturan-peraturan yang ada di dunia notaris dan PPAT mulai kemarin kita meminta bahwa organisasi ini bisa dilibatkan, jadi jangan tiba-tiba keluar ternyata secara praktisi kita tidak bisa menjalankan,” ujarnya.
 
Namun, lanjut Listy, hingga kini baik INI maupun IPPAT belum menunjuk siapa lima perwakilannya yang akan terjun teknis penyusunan bersama-sama BPHN. Meski begitu, ada beberapa pilihan bagi INI maupun IPPAT dalam menunjuk tim tersebut. Antara lain, melalui sidang pleno masing-masing organisasi, penunjukan langsung oleh masing-masing ketua umum, dan jika mendesak, dipilih langsung para pakar yang bisa mewakili IPPAT ataupun INI.
 
Kerja sama ini juga menyangkut hubungan antar ketiga lembaga. Listy menerangkan, hubungan tersebut bisa melalui diskusi yang digelar IPPAT atau INI dengan mengundang perwakilan BPHN sebagai pembicara ataupun sebaliknya. “Saya mengadap ke sana itu dua belah pihaklah saling membutuhkan, dari sana minta organisasi kita juga memberikan konstribusi kepadanya.”
 
Menurutnya, pelibatan organisasi dalam penyusunan sebuah RUU penting dilakukan. Apalagi biasanya di organisasi terdapat sejumlah orang yang mumpuni di bidangnya. Sehingga, RUU yang dihasilkan lebih dapat diterima oleh profesi dari organisasi itu sendiri. Concern ini pula yang digaungkan BPHN.
 
“Semua peraturan itu kalau mau dibuat atau diubah itu harus betul-betul melibatkan organisasi di sekitarnya yang terkait tentang itu, jadi peraturan itu datangnya dari orang yang tahu. Jangan sampai ketika peraturan itu keluar nanti orang bertanya-tanya, nah kok peraturannya seperti ini? Organisasinya mana? Disalahkan organisasinya,” tutur Listy.
 
Hukumonlinetelah mencoba menghubungi Kepala BPHN Enny Nurbaningsih. Tapi sampai berita ini diturunkan, nomor telponnya tidak bisa dihubungi.
Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua