Kamis, 28 July 2016

8 dari 14 Terpidana Mati Belum Terima Kabar Soal Permohonan Grasi

Tidak ada suatu ketentuan yang mewajibkan presiden untuk mempertimbangkan secara serius setiap permohonan grasi yang diajukan.
HASYRY AGUSTIN
Ilustrasi Hukuman Mati. Ilustrator: BAS


 
Eksekusi mati terhadap 14 terpidana hukuman mati kasus Narkotika dikabarkan akan dilakukan pada Jumat dini hari. Namun, sampai saat ini pihak dari terpidana mati belum mendapatkan keterangan yang jelas dari kejaksaan kapan tepatnya eksekusi akan dilakukan.



Ternyata, 8 dari 14 terpidana mati yang akan dieksekusi belum mendapatkan kabar mengenai nasib permohonan grasi yang mereka sampaikan kepada Presiden Joko Widodo. Kedelapan terpidana mati tersebut baru mengajukan grasi pada Selasa (26/7) lalu.



“Sampai saat ini delapan terpidana masih menunggu persetujuan grasi. Sedangkan enam yang lain, dua diantaranya Obina Nwajagu (Nigeria) dan Ozias Sibanda sudah mengajukan grasi tetapi ditolak. Sedangkan empat lainnya tidak dapat konfirmasi,” tutur Arinta Dea, pengacara Merri Utami, kepada hukumonline, Kamis (28/7).



Kedelapan terpidana yang mengajukan grasi itu adalah Humphrey Jefferson (Nigeria), Merri Utami (Indonesia), Zulfiqar Ali (Pakistan), Agus Hadi (Indonesia), Pujo Lestari (Indonesia), Michael Titus (Nigeria), Frederick Luttar (Zimbabwe), dan Seck Osmane (Afrika Selatan). (Baca Juga: 8 Panduan PBB untuk Negara yang Mengadopsi Hukuman Mati)



Arinta menjelaskan mengenai prosedur permohonan grasi. Menurutnya, grasi dimohonkan di Pengadilan Negeri (PN), kemudian berkas akan dikirimkan ke Mahkamah Agung (MA) untuk dimintai pertimbangan. Kemudian, pertimbangan tersebut diberikan ke presiden hingga memberi jawaban.



“Namun apabila eksekusi tetap dilakukan dalam waktu dekat tanpa adanya putusan grasi yang jelas, presiden tidak menghormati upaya hukum yang ditempuh oleh narapidana. Persetujuan grasi selambat-lamabatnya enam bulan,” kata Arinta.



Sedangkan mengenai waktu eksekusi itu sendiri, baik dari penasehat hukum maupun dari pihak keluarga belum mendapatkan kabar yang jelas dan eksplisit dari jaksa. Sejauh ini notifikasi yang diberikan oleh kejaksaan juga hanya bersifat lisan dan bukan berbentuk surat. Mengenai notifikasi 3x24 jam, seharusnya eksekusi dilakukan pada Jumat pada jam 3 sore karena notifikasi diberikan pada Selasa (26/7) pukul 3 sore. (Baca Juga: Diduga Jumat Dini Hari Jadi Waktu Eksekusi Mati)



“Katanya batas waktu kunjungan jam 12 siang (dari jam 9-12). Biasanya, kunjungan sampai jam 5 sore. Batas jam 12 menunjukan bahwa eksekusi akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Tetapi baru dapat kabar kalau keluarga baru turun dari Nusakambangan,” katanya. 



Seperti diketahui, saat ini masih simpang siur mengenai eksekusi karena tidak ada jaksa yang memberikan pernyataan secara clearly dan eksplisit. Arinta mengatakan, sikap jaksa yang demikian seakan menutupi informasi. Hal ini tidak seperti proses eksekusi di tahun sebelumnya. Menurutnya, hal ini menimbulkan perdebatan yang tidak jelas.  



“Padahal kalau 3x24 jam seharusnya berakhirnya hari jumat jam 3 sore, karena notifikasi selasa jam 3 sore. Tetapi Kamis malam ini akan kemungkinan ada eksekusi, sehingga tidak jelas 3x24 jam,” ujar Arinta.



Terkait grasi, Erasmus A.T Napitupulu, Peneliti ICJR menyebut tidak ada suatu ketentuan yang mewajibkan presiden untuk mempertimbangkan secara serius setiap permohonan grasi yang diajukan. Kemudian, tidak ada ketentuan yang mewajibkan presiden memberi penjelasan yang layak dalam menerima atau menolak permohonan grasi.



“Harusnya dijelaskan apa alasan diterima atau ditolaknya permohonan grasi,” tukasnya.



Kovenan Sipol mengenai panduan yang berjudul Jaminan Perlindungan Bagi Mereka yang Menghadapi Hukuman Mati (Resolusi Dewan Ekonomi Sosial PBB 1984/50, tertanggal 25 Mei 1984) juga menyebutkan, seseorang yang dijatuhi hukuman mati berhak untuk mengajukan pengampunan atau perubahan hukuman. Hal ini harus mencakup semua jenis kejahatan.



Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pihak jaksa eksekutor ihwal kapan waktu pasti eksekusi hukuman mati akan dilaksanakan. Namun, persiapan tahap akhir terus diupayakan. Terakhir, dilaporkan bahwa koordinator kerohanian agama Islam narapidana lembaga pemasyarakatan (lapas) se-Nusakambangan, Hasan Makarim, mendapat pengawalan personel Brimob menjelang pelaksanaan eksekusi hukuman mati di Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua