Senin, 22 August 2016

Australia Harus Bertanggungjawab atas Pencemaran Laut Timor

"Australia tidak bisa lepas tangan dalam kasus ini, karena sejumlah saksi mata melihat pesawat Australia terbang rendah di atas Laut Timor sambil menyemprotkan barang cair di atas gumpalan minyak tersebut."
ANT | Sandy Indra Pratama
id.wikipedia.org

Ketua Tim Advokasi petani rumput laut Indonesia dalam gugatan class action di Pengadilan Federal Australia, Ferdi Tanoni mengatakan Pemerintah Federal Australia ikut bertanggungjawab atas kasus pencemaran minyak di Laut Timor pada 21 Agustus 2009.

 

"Australia tidak bisa lepas tangan dalam kasus ini, karena sejumlah saksi mata melihat pesawat Australia terbang rendah di atas Laut Timor sambil menyemprotkan barang cair di atas gumpalan minyak tersebut," kata Tanoni kepada pers di Kupang, Minggu, memperingati tujuh tahun kasus meledaknya kilang minyak Montara di Blok Atlas Barat Laut Timor pada 21 Agustus 2009.

 

Cairan yang disemprotkan itu, kata Tanoni, diduga kuat adalah dispersant untuk menemgelamkan tumpahan minyak ke dasar laut, berdasarkan hasil uji laboratoratorium yang dilakukan para ahli dari Australia, Amerika Serikat dan Indonesia.

 

Muhammad Hatta, salah seorang nelayan asal Oesapa Kupang mengatakan sepekan setelah kasus meledaknya kilang minyak tersebut, ia beberapa kali melihat pesawat milik Australia berwarna merah menyemprotkan cairan di atas Laut Timor. (Baca juga: Kasus Montara, Tim Advokasi Minta Pemerintah Bekukan Izin PTTEP)

 

"Saat itu kami berada di titik kordinat 124 BT dan 35 LS di sekitar perairan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Kami melihat ada pesawat dari Australia menyemprotkan cairan di atas gumpalan minyak di wilayah perairan Kolbano tersebut," katanya.

 

Tanoni mengatakan berdasarkan hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa cairan yang disemprotkan itu adalah zat beracun jenis dispersant untuk menemgelamkan gumpalan minyak ke dasar laut.

 

Dispersant tersebut dapat merusak ekologi laut dan menghancurkan rumah-rumah ikan untuk bertelur sehingga ikut memicu kehancuran biota laut lainnya.
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua