Rabu, 31 Agustus 2016

Pakar Pidana: Perlu Regulasi Atasi Dampak Rokok

Untuk menggunakan hukum sebagai social engineering, pemerintah harus siap mengantisipasi gejolak sosial. Dalam masyarakat tentu saja ada yang diuntungkan dan dirugikan oleh adanya kaedah hukum baru tersebut.
ANT/Mohamad Agus Yozami
Ilustrasi larangan merokok. Foto: Sgp
Pakar Hukum Pidana Universitas Riau, DR. Erdianto Effendi, SH, M.Hum berpendapat bahwa melihat dampak yang ditimbulkan oleh rokok, tidak salah jika ada pemikiran untuk membuat regulasi baru melalui norma yang mengatur larangan merokok.

"Sebab hukum selain berfungsi sebagai sarana kontrol sosial, juga berfungsi sebagai 'sosial engineering', mengubah perilaku masyarakat dari yang dianggap tidak baik ke arah perilaku yang baik," kata Erdianto, di Pekanbaru, Selasa (31/8).

Pendapat itu disampaikannya terkait dampak yang ditimbulkan jika harga rokok jadi dinaikkan. Akan tetapi, bahaya merokok cukup besar sehingga diperlukan berbagai upaya menyelamatkan generasi bangsa, sebab selama ini atlet merokok menurunkan prestasi, pelajar merokok menyebabkan mereka mudah terlibat narkoba, dan pergaulan bebas sehingga merusak kualitas SDM bangsa ini.

Menurut dia, kewenangan pemerintah berdasar teori "kategorisch imperatif " untuk membuat hukum yang melarang atau menyuruh rakyatnya untuk bertindak demi kesejahteraan rakyat. Namun, untuk mengatur regulasi apalagi mengkriminalisasi perbuatan merokok, katanya, harus hati-hati karena kebiasaan merokok sudah sangat berakar di tengah masyarakat.

"Untuk menggunakan hukum sebagai social engineering pemerintah harus siap mengantisipasi gejolak sosial. Dalam masyarakat tentu saja ada yang diuntungkan dan dirugikan oleh adanya kaedah hukum baru tersebut," katanya.

Jika tidak, katanya lagi, akan tercipta anomi yaitu keadaan masyarakat tanpa hukum. Untuk mencegah anomi tersebut sebagai akibat perubahan hukum diperlukan kepemimpinan yang legitimasinya kuat, yang didukung sepenuhnya oleh mayoritas masyarakat. (Baca Juga: Rokok Langgar UU Perlindungan Konsumen? Ini Penjelasan YLKI)

Sebelumnya, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengingatkan bahwa rokok adalah hal sesuatu yang melanggar UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Alasannya, Pertama, UUPK mensyaratkan bahwa produk yang dikonsumsi masyarakat harus mencantumkan tanggal kadaluwarsa. “Adakah rokok mencantumkan tanggal kadaluwarsa,” tanya Ketua Harian YLKI, Tulus Abadi.

Kedua, UUPK mensyaratkan bahwa setiap produk menyebutkan kandungan/konten dari produk tersebut. “Adakah produk rokok menyebutkan semua kandungannya, yang jumlahnya 4.000 itu,” ujarnya. Kemudian, ketiga, setiap produk juga harus menyebutkan efek samping. “Adakah produk rokok menyebutkan semua efek sampingnya,” sambung Tulus.

 
Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua