Jumat, 14 October 2016

Menteri Susi: 80 Persen Lalu Lintas Narkotik Lewat Laut

ANT | Sandy Indra Pratama

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengingatkan bahwa 80 persen perdagangan narkoba di Tanah Air melewati jalur laut yang juga kerap dilakukan sebagai bagian dari aktivitas penangkapan ikan secara ilegal.
 
"Yang paling parah, 80 persen perdagangan narkoba adalah lewat laut. Itu merusak dan mengancam generasi dan masa depan bangsa kita," kata Susi Pudjiastuti dalam keterangan tertulis, kemarin.
 
Menteri Susi mengingatkan bahwa "illegal fishing" atau penangkapan ikan secara ilegal adalah bisnis yang sangat menguntungkan dan tidak hanya soal ikan, tetapi juga terkait dengan kejahatan transnasional seperti narkoba, minuman keras, dan perdagangan manusia.
 
Untuk itu, ujar dia, diharapkan berbagai pihak mendukung kebijakan pemerintah dalam memberantas praktik pencurian ikan yang sangat merugikan Indonesia.
 
Apalagi, Susi mengingatkan bahwa Presiden Joko Widodo telah berkomitmen dalam menjadikan laut sebagai masa depan bangsa.
 
Susi mengungkapkan, banyak hal yang dapat dikaji terkait hasil kerja pemerintah di sektor kelautan dan perikanan, seperti kebijakan yang menertibkan kapal-kapal eks asing telah berjalan selama dua tahun terakhir dan membuahkan hasil yang sangat baik.
 
"Kalau bisa bandingkan neraca perdagangan dengan negara-negara tetangga kita. Sekarang Indonesia jadi nomor satu neraca perdagangannya, ini karena kita melakukan reformasi," ujar Menteri Kelautan dan Perikanan.
 
Sebagaimana diwartakan, sinergi yang lebih baik antara pemerintah pusat dengan pemerintahan di tingkat daerah merupakan syarat penting guna mengefektifkan pemberantasan pencurian ikan yang terjadi di kawasan perairan Republik Indonesia.
 
Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim ketika dihubungi di Jakarta, Selasa, sepakat bahwa masih ditemukannya kasus kapal eks-asing di sejumlah daerah dapat menandakan pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal yang belum memberikan efek jera.
 
"Bisa juga (kurangnya efek jera itu) disebabkan oleh tidak tersambungnya upaya penegakan hukum di tingkat nasional dan daerah," kata Abdul Halim.
 
Untuk itu sinergi yang baik antara nasional-lokal perlu diwujudkan secara bersama-sama agar penerapan suatu kebijakan bisa berlangsung lancar hingga ke daerah.
 
Sedangkan kepada sejumlah kapal eks-asing yang diduga diubah menjadi kapal lokal tanpa aturan yang semestinya, Abdul Halim mengatakan perlunya tindakan yang tepat.
 
"Pulangkan kapal-kapal eks-asing setelah pengadilan memutuskan," kata Sekjen Kiara.


 
 
Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua