Kamis, 15 December 2016

Pansus RUU Pemilu Konsultasi ke MK, Ada Apa?

MK enggan memberikan masukan atau pernyataan.
ASH
Salah satu tahapan pemilu. Foto: SGP

Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Pansus RUU Penyelenggara Pemilu) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan konsultasi dengan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat dan para hakim konstitusi lainnya di Gedung MK, Rabu (14/12) sore.
 
Konsultasi ini guna mendapat masukan sebagai bahan penyempurnaan RUU Penyelenggaraan Pemilu sekaligus mengetahui semua putusan MK tentang kepemiluan. (Baca juga: ).
 
Namun, dalam pertemuan itu, MK enggan memberi masukan atau mengomentari substansi RUU Penyelenggaraan Pemilu ini. Sebab, MK merasa memiliki batasan secara etik untuk mengomentari substansi dan permasalahan rancangan UU yang potensial digugat ke MK di kemudian hari. (Baca juga: ).
 
“MK sebagai lembaga peradilan yang bekerja dengan putusannya, bukan dengan komentar-komentar yang bisa membuat gaduh di masyarakat,” ucap Ketua MK, Arief Hidayat seperti dikutip laman resmi MK, Kamis (15/12).
 
Sebelumnya, Ketua Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu, Lukman Edy menyampaikan perlunya berkonsultasi dengan MK terkait beberapa putusan MK terkait pemilu. DPR kini tengah berupaya melakukan penguatan regulasi terkait pelaksanaan Pemilu Serentak pada 2019 baik Pilpres maupun Pileg sesuai amanat putusan MK No. 14/PUU/XI/2013. Pansus RUU Penyelenggara Pemilu telah menyiapkan sejumlah pertanyaan terkait putusan MK tersebut.
 
“Kami sudah melakukan rekap terhadap semua putusan MK tentang kepemiluan. Ada tujuh putusan MK tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian tiga putusan MK terkait pengujian tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD, ada putusan MK berkenaan dengan penyelenggara pemilu. Kami menginginkan penjelasan MK secara luas tentang sengketa hasil pemilihan, seperti ambang batas pencalonan presiden,” kata Lukman.
 
Arief Hidayat mengatakan para hakim konstitusi sudah mempelajari secara cermat mengenai pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan Pansus RUU Penyelenggara Pemilu. Namun, Arief mengaku kesulitan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.
 
“Karena itu semua (pertanyaan, --) menjadi potensi untuk dilakukan . Sehingga kalau sekarang kami sudah mulai berpendapat, dikhawatirkan apakah itu sudah merupakan pendapat Mahkamah atau pendapat pribadi hakim? Berarti itu sudah mengikat kita,” kata Arief yang juga didampingi Sekjen MK M. Guntur Hamzah, Panitera MK Kasianur Sidauruk dan pejabat MK lainnya. (Baca juga: ).
 
Ditegaskan Arief, secara etik hakim konstitusi dilarang mengomentari RUU dan hal-hal lain yang potensial . Arief mengakui selama ini banyak pihak termasuk pers yang ingin hakim konstitusi berkomentar tentang hal terbaru maupun terkait putusan MK. “Hal ini merupakan terkait penyelenggaraan pemilu, kita serahkan sepenuhnya kepada Pansus RUU Penyelenggara Pemilu,” tutupnya.


original intent9 Aturan RUU Pemilu Potensial Langgar Konstitusi

Ini Kekhawatiran DPR Bila Pemerintah Lamban Serahkan Draft RUU Pemilu









redjudicial reviewKetika Harus Memilih

judicial reviewopen legal policy

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua