Selasa, 20 December 2016

Putusan MK Perkuat Bisnis Penyediaan Tenaga Listrik oleh PLN

Swasta, BUMD, atau koperasi boleh menjual listrik langsung kepada masyarakat selama dalam batas-batas kontrol oleh negara.
AGUS SAHBANI
Kantor Perusahaan Listrik Negara. Foto: HOL/SGP

Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutus konstitusionalitas Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (1) tentang Ketenagalistrikan terkait penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, Kamis (15/12) lalu. Melalui MK No. 111/PUU-XIII/2015 ini, intinya kedua pasal tersebut dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tetap dalam kontrol/kendali negara.
 
Menanggapi putusan ini, Kepala Satuan Komunikasi Korporat PLN, Made Suprateka menilai putusan MK ini justru memperkuat posisi Pemerintah (PLN) dalam penyediaan listrik meliputi bisnis usaha pembangkit, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik. “Putusan kedua pasal itu justru memperkuat posisi PLN dalam bisnis usaha penyediaan listrik terutama memberi hak ekslusif PLN untuk menjual listrik kepada masyarakat,” ujar Made Suprateka saat dihubungi , Selasa (20/12).
 
Made menegaskan praktik bisnis listrik terintegrasi dari pembangkit, distribusi hingga penjualan tenaga listrik kepada masyarakat, yang dilakukan PLN tidaklah bermasalah. Sebab, Pemerintah masih memiliki kontrol terhadap usaha/proyek kelistrikan meski melibatkan peran swasta. (Baca juga: ).
 
“Perizinan regional wilayah usaha (pembangkit litrik) masih berbeda-beda kebutuhan listriknya, ini yang masih menjadi persoalan. Hingga saat ini, usaha transmisi tetap dilakukan PLN, karena swasta tidak ada yang mau,” kata dia. (Baca juga: ).
 
Dia menerangkan selama ini PLN membeli tenaga listrik dari perusahaan pembangkit listrik termasuk koperasi dan BUMD. Namun, menurutnya hanya PLN yang memiliki hak prioritas menjual tenaga listrik langsung kepada masyarakat. Apalagi, tarif listrik yang dibebankan masyarakat selama ini dikendalikan Pemerintah melalui persetujuan DPR.    
 

 

 
Terpisah, Juru Bicara MK Fajar Laksono menegaskan MK tidak membatalkan Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (1) UU Ketenagalistrikan. Namun, MK hanya menyatakan kedua pasal itu inkonstitusional secara bersyarat. Misalnya, Pasal 10 ayat (2) inkontitusional apabila digunakan sebagai pembenaran praktik dalam penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
 
“Melalui putusan ini, MK tidak membolehkan (melarang) pasal ini dijadikan dasar aturan yang mewajibkan usaha pembangkit tenaga listrik, transmisi listrik, distribusi listrik, dan penjualan listrik dilakukan oleh perusahaan secara terpisah-pisah,” kata Fajar menerangkan.
 
Apabila dikaitkan praktik yang dilakukan PLN, kata dia, putusan MK ini memperkuat PLN yang saat ini bisnisnya terintegrasi mulai dari pembangkit, transmisi, distribusi, hingga penjualan listrik. “Swasta, badan usaha milik daerah (BUMD), dan koperasi pun boleh berbisnis secara terintegrasi mulai dari pembangkit hingga menjual listrik selama masih dalam prinsip ‘penguasaan oleh negara’.”
 
Terkait Pasal 11 ayat (1), MK menyatakan inkonstitusional secara bersyarat, apabila ketentuan ini dimaknai sebagai dasar untuk menghilangkan prinsip “penguasaan oleh negara”. (Baca juga: ).
 
“Sebenarnya, putusan MK ini juga tidak menyebut larangan swasta terlibat dalam penyediaan tenaga listrik, sepanjang masih dalam batas-batas penguasaan negara. Jadi swasta, BUMD, dan koperasi pun boleh menjual listrik langsung kepada masyarakat selama dalam batas-batas kontrol oleh negara sesuai prinsip penguasaan negara atas listrik,” tegasnya.
UU No. 30 Tahun 2009putusan

hukumonline

unbundling, MK: Praktek Unbundling Penyediaan Listrik Harus Dikontrol Negara

Cegah Persoalan Hukum, Kejagung Kawal Proyek 35.000 MW



“Penetapan tarif listrik tetap dikendalikan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM). Jadi, proyekketenagalistrikan 35.000 megawatt (MW) tidak ada masalah dan tetap jalan,” kata dia.

Menurutnya, putusan ini justru menguatkan putusan MK No. 001-021-022/PUU-I/2003 yang intinya PLN tidak boleh diprivatisasi (oleh swasta). Artinya, PLN  dalam rangka menjalankan tugas negara dalam hal penyediaan tenaga listrik kepada masyarakat. “Sepertinya, saya lihat putusan ini tidak ada pengaruhnya (bagi bisnis usaha PLN),” tegasnya.         

unbundling





MK: Larangan Politik Dinasti Inkonstitusional

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua