Kamis, 22 Desember 2016

Begini Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi PNS

Jabatan pelaksana aparatur sipil negara dikelompokkan dalam klasifikasi jabatan PNS yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme dan pola kerja.
FAT
Ilustrasi Pegawai Negeri SIpil (PNS). Foto: SGP
Pada akhir November lalu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Asman Abnur menandatangani Peraturan Menteri PANRB Nomor: 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah.
 
Sebagaimana dilansir dari laman resmi setkab.go.id, peraturan ini terbit lantaran belum ada keseragaman antara jabatan dan kualifikasi pendidikan bagi aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS). Dalam Permen PANRB itu disebutkan, jabatan Pelaksana aparatur sipil negara dikelompokkan dalam klasifikasi jabatan PNS yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja.
 
Kesamaan karakteristik, mekanisme dan pola kerja sebagaimana dimaksud diwujudkan dalam bentuk nomenklatur jabatan pelaksana, yang didasarkan kepada kualifikasi pendidikan formal atau profesi serta kompetensi sesuai kebutuhan organisasi.
Nomenklatur jabatan pelaksana tersebut memiliki kegunaan tersendiri bagi pemerintah.
 
Misalnya, sebagai acuan bagi setiap instansi pemerintah dalam penyusunan dan penetapan kebutuhan, penentuan pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan dan pemberhentian. (Baca Juga: Aplikasi LAPOR! Bila Anda Temui Pungli Oknum PNS)
 
“Daftar nomenklatur jabatan pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini,” bunyi Pasal 4 Permen PANRB itu.
 
Peraturan itu menyebutkan bahwa daftar nomenklatur jabatan pelaksana yang telah ditetapkan tersebut apat dilakukan pengubahan atau penambahan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pengubahan atau penambahan nomenklatur jabatan pelaksana tersebut diusulkan oleh instansi kepada menteri.
 
Selanjutnya, pengubahan atau penambahan nomenklatur jabatan pelaksana itu diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan teknis secara tertulis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara. Peraturan ini menegaskan, semua nomenklatur jabatan fungsional umum yang sudah ada sebelum Permen PANRB ini berlaku, harus dibaca dan diartikan nomenklatur jabatan pelaksana. (Baca Juga: Ini Petunjuk Menpan RB Soal Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pemprov dan Pemkab)
 
“Semua nomenklatur jabatan fungsional umum yang sudah ada dan sudah ditetapkan kelas jabatan sebelum peraturan menteri ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku, sepanjang belum ada perubahan nomenklatur dan/atau kelas jabatan berdasarkan nomenklatur dan/atau kelas jabatan yang baru,” bunyi Pasal 6 ayat (2) peraturan tersebut.
 
Dalam lampiran peraturan ditampilkan ratusan Daftar Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi PNS di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satunya untuk urusan pemerintahan sistem informasi dan dokumentasi ada jabatan jurnalis, dengan kualifikasi pendidikan minimal Diploma III bidang sosial politik/kebijakan publik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan.
 
Adapun tugas jabatan jurnalis adalah melakukan kegiatan penghimpunan, identifikasi data dan informasi, serta mengadministrasikan dan mendokumentasikan dalam bentuk media cetak/digital. (Baca Juga: Menpan RB: PNS Ikut Kampanye Bakal Dipecat)
 
“Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” demikian bunyi Pasal 7 Permen PANRB Nomor: 25 Tahun 2016, yang telah diundangkan oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM itu.
pengadministrasi kepegawaian
 - salman
10.01.19 10:17
mashalah administrasi yang baik
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua