Rabu, 18 Januari 2017
Presiden Jokowi Bubarkan 9 Lembaga Nonstruktural, Ini Alasannya
Fungsi dari kesembilan lembaga tersebut dialihkan kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan terkait.
NNP
Presiden Jokowi Bubarkan 9 Lembaga Nonstruktural, Ini Alasannya
Presiden Jokowi. Foto: RES
Demi meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pemerintahan negara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk membubarkan sembilan lembaga nonstruktural dan mengembalikan fungsi masing-masing lembaga tersebut ke kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah yang terkait.
 
Dilansir dari laman Setkab, pembubaran sembilan lembaga tersebut setelah diteken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 116 tahun 2016 tentang Pembubaran Badan Benih Nasional; Badan Pengendalian Bimbingan Massal; Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan; Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Pulau Batam, Bintan, dan Pulau Karimun; Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi; Dewan Kelautan Indonesia; Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas; Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional; dan Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis, pada 30 Desember 2016 yang lalu.
 
“Dengan pembubabaran sebagaimana dimaksud, pembiayaan, pegawai, perlengkapan, dan dokumen pada 9 (sembilan) lembaga nonstruktural dialihkan kepada kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud,” bunyi Pasal 3 ayat (1) Perpres ini. (Baca Juga: Tinggal Tunggu Perpres, Ini 9 Lembaga Nonstruktural yang Bakal Dibubarkan)
 
Namun, fungsi kesembilan lembaga tersebut akan dialihkan dengan sebelumnya dikoordinasikan terlebih dahulu oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan melibatkan unsur Badan Kepegawaian Negara (Menpan-RB), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Arsip Nasional Republik Indonesia, serta Kementerian Keuangan.
 
Sementara, terkait dengan pendanaan untuk pelaksanaan pembubaran sembilan lembaga nonstruktural itu, menurut Perpres ini akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Pengalihan sebagaimana dimaksud diselesaikan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan Peraturan Presiden ini,” bunyi Pasal 3 ayat (3) Perpres ini.
 
Pengalihan Fungsi
1. tugas dan fungsi Badan Benih Nasional dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
2. tugas dan fungsi Badan Pengendalian Bimbingan Massal dilaksanakan oleh oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
3. tugas dan fungsi Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan fungsi sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian di bidang perekonomian;
4. tugas dan fungsi Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Pulau Batam, Bintan, dan Pulau Karimun dilaksanakan oleh lembaga non struktural yang mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas masing-masing di Pulau Batam, Bintan, dan Pulau Karimun;
5. tugas dan fungsi Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi dilaksanakan oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang geospasial;
6. tugas dan fungsi pengkajian dan pemberian pertimbangan serta rekomendasi kebijakan, pemantauan dan evaluasi di bidang kelautan Dewan Kelautan Indonesia dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, sedangkan tugas dan fungsi konsultasi dalam rangka keterpaduan kebijakan dilaksanakan oleh kementerian yang melaksanakan fungsi sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian di bidang kemaritiman;
7. tugas dan fungsi Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dilaksanakan oleh lembaga nonstruktural yang mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengembangan kawasan ekonomi khusus;
8. tugas dan fungsi Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang; dan
9. tugas dan fungsi Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis dilaksanakan oleh kementerian yang melaksanakan fungsi sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian di bidang pembangunan dan kebudayaan.
 
Otomatis, dengan berlakunya Perpres ini, maka Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1971 tentang Badan Benih Nasional; Perpres Nomor 40 Tahun 1997 tentang Badan Pengendalian Bimbingan Massal; Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1998 tentang  Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan yang terakhir diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 121 Tahun 1998; Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 tentang Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Pulau Batam, Bintan, dan Pulau Karimun.
 
Kemudian, Perpres Nomor 112 Tahun 20016 tentang Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi; Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2007 tentang Dewan Kelautan Indonesia;  Perpres Nomor 30 Tahun 2008 tentang Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas; Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional; dan Perpres Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonis, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 
“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 30 Desember 2016 itu.
 
Untuk diketahui, ini bukan kali pertama presiden membubarkan lembaga negara. Sekira akhir tahun 2014, Jokowi pernah membubarkan 10 lembaga lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 176 Tahun 2014 tentang Pembubaran 10 (sepuluh) Lembaga Non Struktur. Lembaga yang dibubarkan antara lain Komisi Hukum Nasional (KHN), Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional, Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, Dewan Buku Nasional, dan Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Nasional.
 
Lalu, Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan, Badan Pengembangan Kawasan  Pengembangan Ekonomi Terpadu, Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak-Anak, Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia, dan Dewan Gula Indonesia. Sama halnya dengan pembubaran saat ini, pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing lembaga dilimpahkan kepada kementerian yang bidangnya berkaitan. (Baca Juga: Jokowi Bubarkan Komisi Hukum Nasional)
Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.