Rabu, 05 April 2017

Kepastian Landasan Hukum Kontrak Bagi Hasil Gross Split Oleh: Adhi Eko Martantyo*)

Idealnya implementasi peraturan kontrak bagi hasil Gross Split juga disertai dengan revisi terhadap peraturan-peraturan yang telah lebih dulu diundangkan khususnya peraturan pelaksana seperti PP No. 35 Tahun 2004.
NAN
Foto: Koleksi Penulis.

Kontrak bagi hasil diciptakan dan pertama kali digunakan di Indonesia pada tahun 1967 yang melibatkan antara IIAPCO dengan P.N. Permina, yang akan menjadi cikal bakal Pertamina di kemudian hari. Kontrak bagi hasil tersebut menerapkan sistem pembagian hasil antara Pemerintah dengan investor, yang bertindak sebagai Kontraktor dari Pemerintah. Konsep pengusahaan yang ditawarkan pada kontrak bagi hasil adalah Kontraktor akan melakukan kegiatan eksplorasi dengan biayanya sendiri melalui persetujuan Pemerintah, dan akan mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan apabila Kontraktor berhasil mendapatkan hasil produksi yang ekonomis ().
 
Penerapan kontrak bagi hasil merupakan sistem baru dalam praktik usaha hulu migas setelah sebelumnya hanya sistem royalti dan konsesi yang mewarnai sistem kontrak pengusahaan hulu migas di dunia. Terbukti dengan populernya sistem kontrak bagi hasil, seiring dengan perjalanannya diadopsi oleh banyak negara, terutama oleh negara berkembang yang memiliki keterbatasan yang sama seperti Indonesia, yaitu keterbatasan modal dan teknologi. Kontrak bagi hasil juga dinilai dapat mewakili semangat dari Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Tidak seperti dalam kontrak karya atau konsesi, dalam kontrak bagi hasil pengusahaan seluruhnya dari hasil produksi berada dalam kuasa Pemerintah.
 
Seiring dengan perkembangannya, berbagai masalah pun timbul dalam kaitannya dengan penggunaan kontrak bagi hasil. Masalah-masalah seperti rumitnya birokrasi dan transparansi mekanisme , rendahnya investasi dalam kegiatan eksplorasi dan faktor alamiah seperti turunnya laju produksi pada sumur-sumur besar yang sudah di Indonesia menjadikan Pemerintah seperti dipaksa untuk mencari alternatif lain dari kontrak bagi hasil, yang diharapkan dapat memberikan angin segar kepada sektor industri hulu migas, dan kontrak bagi hasil hadir sebagai solusi atas masalah-masalah tersebut.
 

Kontrak bagi hasil yang diperkenalkan Pemerintah Indonesia dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 8 tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil (“PerMen ESDM 8/2017”) adalah perubahan mendasar pertama yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia setelah selama puluhan tahun menggunakan mekanisme kontrak bagi hasil konvensional yang menggunakan mekanisme .
 
Diundangkan pada tanggal 16 Januari 2017, PerMen 8/2017 merupakan dasar hukum bagi Pemerintah untuk menerapkan Kontrak Bagi Hasil pada kontrak wilayah kerja Offshore Northwest Java yang dimiliki oleh anak perusahaan Pertamina, Pertamina Hulu Energi ONWJ, yang juga dijadikan oleh Pemerintah dalam penerapan sistem kontrak bagi hasil di Indonesia.
 
Berbeda dengan kontrak bagi hasil konvensional, dimana pembagian besaran hasil produksi antara Pemerintah dan Kontraktor adalah tetap, pembagian hasil produksi dalam sistem kontrak bagi hasil ditetapkan besaran bagi hasil awal () yang kemudian dapat disesuaikan dengan komponen-komponen penambah bagi hasil (), sesuai dengan status dan tahapan produksi wilayah kerja, kondisi alamiah dari lapangan, harga minyak bumi dan jumlah produksi.
 
 
 
Secara umum, perbandingan antara kontrak bagi hasil konvensional dan kontrak bagi hasil dapat dijelaskan melalui skema di bawah ini:
 
 
 
Dari skema di atas dapat terlihat jelas bahwa mekanisme pembagian hasil produksi yang didapat oleh Pemerintah dan Kontraktor menjadi lebih mudah dan sederhana dalam proses penghitungannya. Pada kontrak bagi hasil , biaya operasi yang timbul dari usaha hulu migas tersebut menjadi tanggungan Kontraktor sepenuhnya, tanpa adanya penggantian kembali oleh Pemerintah (tanpa ada C). yang sejatinya berguna agar pemerintah tetap mendapatkan hasil berapapun besarnya juga dihilangkan, karena dengan mekanisme kontrak bagi hasil , Pemerintah pasti akan mendapatkan hasil produksi.
 
Melalui kontrak bagi hasil , Pemerintah berharap dapat menekan seminimal mungkin biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Kontraktor, memangkas birokrasi yang rumit dan juga memaksimalkan pendapatan Negara. Kemudian timbul satu tanda tanya besar, apakah mekanisme kontrak bagi hasil sudah memiliki kepastian hukum yang cukup, sehingga dapat dapat mencapai peningkatan investasi dan produksi usaha hulu migas di Indonesia seperti yang diharapkan?
 

Penggunaan kontrak bagi hasil dimungkinkan di dalam Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (“UU Migas”), seperti yang tercantum di dalam Pasal 1 ayat 19 atau bentuk kontrak kerja sama lain ”.  Hal ini dimaksudkan untuk mengakomodir bentuk kontrak lain yang dianggap dapat lebih menguntungkan negara. Akan tetapi, walaupun penggunaan kontrak bagi hasil dimungkinkan untuk dilakukan sesuai dengan UU Migas, kontrak bagi hasil masih memiliki potensi untuk menimbulkan kontradiksi terhadap peraturan yang ada peraturan perundangan dan juga peraturan-peraturan pelaksana dibawahnya.
 
Dalam Pasal 56 Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (“PP 35/2004”) disebutkan bahwa
 


 
Pasal tersebut di atas menjelaskan bahwa dalam melakukan kegiatan usaha hulu migas melalui mekanisme kontrak bagi hasil (terlepas dari pembagian hasilnya secara net atau gross), sepanjang didasarkan pada pembagian hasil produksi, Pemerintah akan mengganti biaya-biaya yang dikeluarkan oleh kontraktor dalam kaitannya dengan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi.
 
Dari pasal di atas, PP 35/2004 yang merupakan acuan dalam pengaturan kegiatan usaha hulu dirumuskan sedemikian rupa untuk menggunakan sistem . Sepanjang ketentuan tersebut belum diubah, maka penerapan kontrak bagi hasil (tanpa ) tidak mempunyai landasan hukum yang cukup kuat dan memiliki potensi timbulnya ketidakpastian hukum yang dapat menghambat semangat dari kontrak bagi hasil itu sendiri.
 
Lalu sebagaimana diketahui dan diatur jelas di dalam Undang-undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa kedudukan Peraturan Pemerintah lebih tinggi secara hirarki dibandingkan dengan Peraturan Menteri. Oleh karena itu, Peraturan Menteri yang notabene berada dibawah Peraturan Pemerintah, tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
 

Permasalahan berikutnya adalah belum adanya peraturan mengenai perpajakan yang dapat mengakomodir kontrak bagi hasil . Kegiatan usaha hulu migas menggunakan ketentuan perpajakan yang tersendiri dan bersifat spesial, hal ini dikarenakan perhitungan pajak penghasilan tidak hanya mempertimbangkan besaran hasil produksi migas, namun juga mempertimbangkan hal lain, salah satunya adalah factor . Diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 79 tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi pada Pasal 9 ayat 2 disebutkan bahwa:
 

 
Bisa kita lihat sesuai dengan ketentuan di atas bahwa salah satu aspek perhitungan pajak penghasilan adalah biaya operasi yang dikembalikan. Sedangkan apabila melihat kepada PerMen 8/2017 pada Pasal 13 disebutkan bahwa . Hal ini juga kemudian akan menimbulkan potensi adanya ketidakpastian hukum dalam penerapan kontrak bagi hasil , dikarenakan ketentuan perpajakan tersebut diatas hanya sesuai untuk kontrak bagi hasil yang menggunakan .
 
Selain itu pengaturan mengenai fasilitas bea masuk, PPN, PBB juga belum ada. Hal ini menambah ketidakpastian apakah kontraktor kontrak bagi hasil Gross Split dapat menikmati fasilitas perpajakan yang diberikan kepada kontraktor kontrak bagi hasil konvensional ().
 
Sebagai penutup, idealnya implementasi peraturan kontrak bagi hasil juga disertai dengan revisi terhadap peraturan-peraturan yang telah lebih dulu diundangkan khususnya peraturan pelaksana seperti PP 35/2004. Selain itu penambahan instrumen-instrumen hukum pendukung yang telah disesuaikan dengan mekanisme kontrak bagi hasil seperti perpajakan, juga diperlukan lainnya agar dapat mengakomodir kontrak bagi hasil , sehingga penerapan kontrak bagi hasil dapat berlaku efektif dan optimal.
 

 







Catatan Redaksi: Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline
Cost Recovery



Cost RecoverymatureGross Split

Kontrak Bagi Hasil Gross Split
Gross SplitGross SplitCost Recovery

Gross Splitpilot projectGross Split

Gross Splitbase splitvariable split & progressive split



Gross Split



Gross Splitost RecoveryFirst Tranche PetroleumCost RecoveryGross Split

Gross SplitGross Split

Kepastian Hukum Kontrak Bagi Hasil Gross Split
Gross Split“Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil Gross SplitGross Split



“(1) Pengeluaran biaya investasi dan operasi dari Kontrak Bagi Hasil wajib mendapatkan persetujuan Badan Pelaksana.
(2) Kontraktor mendapatkan kembali biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk melakukan Eksplorasi dan Eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) …”



Cost RecoveryGross SplitCost RecoveryGross Split



Permasalahan Perpajakan
Gross SplitCost Recovery

“Penghitungan pajak penghasilan atas penghasilan dalam rangka kontrak bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan nilai realisasi minyak dan/atau gas bumi bagian kontraktor dari equity share dan FTP share ditambah minyak dan/atau gas bumi yang berasal dari pengembalian biaya operasi ditambah minyak dan/atau gas bumi tambahan yang berasal dari pemberian insentif atau karena hal lain dikurangi nilai realisasi penyerahan DMO minyak dan/atau gas bumi ditambah Imbalan DMO ditambah varian harga atas lifling”

“Kontraktor wajib membayar pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perlakuan pajak penghasilan di bidang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi”Gross SplitCost Recovery

Cost Recovery

Gross SplitGross SplitGross SplitGross Split

*) Adhi Eko Martantyo adalah Pengamat Hukum Migas

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua