Begini Cagub-Cawagub DKI Menjawab Pertanyaan Komunitas
Berita

Begini Cagub-Cawagub DKI Menjawab Pertanyaan Komunitas

Disinggung mengenai reklamasi teluk Jakarta.

Oleh:
ADY
Bacaan 2 Menit
Kedua pasangan cagub dan cawagub DKI Pilkada 2017. Foto: RES
Kedua pasangan cagub dan cawagub DKI Pilkada 2017. Foto: RES
Ada format baru yang membedakan debat Pilkada Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta 2017 putaran kedua dengan sebelumnya. Kali ini ada pertanyaan yang langsung dilontarkan oleh 4 komunitas di Jakarta. Empat komunitas yang mewakili warga Jakarta itu meliputi komunitas usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), masyarakat transportasi, warga rusun dan komunitas nelayan.

Komunitas UMKM mengeluhkan sulitnya mengakses modal karena bank memberi syarat harus ada agunan. Calon Gubernur nomor urut 2, Basuki Tjahaja Purnama, mengatakan pemerintah provinsi telah menyediakan anggaran Rp1 triliun setiap tahun, tapi yang mampu diserap hanya Rp300 milyar. Persoalannya bukan pada masalah penjaminan atau agunan tapi belum semua UMKM punya rekening bank. Hal itu menyulitkan penyaluran dana.

“Tolong semua punya rekening bank. Yang paling penting itu arus kas,” katanya dalam acara debat Pilkada Jakarta 2017 putaran kedua di Jakarta, Rabu (13/4). (Baca juga: Pilkada yang Berintegritas).

Calon Wakil Gubernur nomor urut 3, Sandiaga Salahuddin Uno, menyebut kendala yang dihadapi UMKM itu karena beberapa hal seperti kesulitan lahan untuk usaha, atau kesulitan memasarkan produk dan modal. Jika terpilih, Sandiaga berjanji mengatasi masalah itu dengan konsep OK-OCE Mart. Dengan jejaring yang ada, semua kendala yang dihadapi UMKM akan diselesaikan. “Kami akan memberi kredit khusus tanpa jaminan untuk perempuan,” paparnya. (Baca juga: UMKM Butuh Perlindungan Hukum dalam Menghadapi MEA 2015).

Komunitas masyarakat transportasi berharap transportasi publik digratiskan. Calon Gubernur nomor urut 3, Anies Rasyid Baswedan, mencatat 30 persen biaya hidup di Jakarta digunakan untuk memenuhi kebutuhan transportasi. Itu artinya transportasi di Jakarta relatif masih mahal. Ke depan dia ingin membuat sistem transportasi yang saling terintegrasi untuk semua moda transportasi. “Subsidi yang diberikan nanti bukan hanya untuk Trans Jakarta, tapi semua transportasi,” katanya.

Anies melihat rute transportasi umum yang ada saat ini tidak sesuai dengan kebutuhan warga. Oleh karenanya dalam masa transisi menuju sistem transportasi yang terintegrasi, semua penyedia transportasi akan dilibatkan termasuk transportasi berbasis aplikasi (online).

Calon Gubernur nomor urut 2, Basuki Tjahaja Purnama, menegaskan sejak dua tahun lalu pemerintah provinsi mendorong masyarakat menggunakan tiket elektronik (e-ticket). Cara itu membantu pemerintah provinsi untuk mendata rute yang ramai digunakan warga.

Soal transportasi gratis, Basuki menjelaskan bus Trans Jakarta gratis sejak tahun lalu untuk sejumlah kalangan seperti lansia, buruh yang upahnya minimum (UMP) dan marbot. Bahkan untuk lansia atau orang yang membutuhkan bantuan untuk naik transportasi umum, telah disediakan jemputan gratis yang disebut Jakarta Care. “Ke depan transportasi publik terintegrasi juga dengan MRT dan LRT,” tukasnya.

Selanjutnya komunitas rusun Jatinegara mengeluhkan hunian mereka rusak dan bocor serta harus menanggung beban biaya. Basuki mengakui kualitas rusun yang dibangun itu masih ada kekurangan. Ke depan, pemerintah provinsi akan memperbaiki itu dan membangun rusun dengan kualitas lebih baik. Sekaligus dia menegaskan warga yang menghuni rusun yang dibangun pemerintah provinsi Jakarta itu tidak perlu bayar sewa, yang ada hanya biaya kontribusi untuk pemeliharaan dan operasional.

Pasangan Basuki, Djarot Saiful Hidayat, mengatakan penghuni rusun sudah diberikan fasilitas seperti KJP, naik Trans Jakarta secara gratis dan permodalan. “Mohon maaf kalau kami tidak bisa memuaskan semua pihak,” katanya.

Sementara Anies menilai mengatakan kebijakan yang akan digulirkannya nanti ketika terpilih yakni meningkatkan kelas penghuni rusun dengan cara memberi akses untuk pembiayaan perumahan. Dengan begitu mereka bisa memiliki rumah sendiri dengan mekanisme pembiayaan DP Rp0. “Ke depan akan ada peningkatan kelas, yakni memiliki rumah baik itu tapak atau rusun,” janjinya.

Terakhir, komunitas nelayan mengeluhkan proyek reklamasi di teluk Jakarta, mereka minta itu dihentikan. Anies berpendapat nelayan di Jakarta seolah tidak dianggap sebagai profesi, padahal ada sekitar 15 ribu nelayan di Jakarta. Dia berjanji akan menghentikan reklamasi karena proyek itu dinilai berdampak buruk bukan hanya kepada nelayan tapi juga lingkungan.

“Kami akan tingkatkan program wirausaha bagi nelayan, permodalan dan fasilitas perkapalan. Jadi mereka bisa mencari nafkah dengan profesinya sebagai nelayan,” kata Anies. (Baca juga: 5 Catatan Komnas HAM untuk Pilkada Jakarta 2017).

Basuki menampik tudingan yang menyebut proyek reklamasi ditujukan bukan untuk warga Jakarta khususnya nelayan. Dia mengklaim menolak izin perluasan perumahan pantai mutiara karena lahannya mau digunakan untuk perahu nelayan dan tempat pengolahan ikan. Selain itu pemerintah provinsi sedang membuat tanggul yang bisa digunakan untuk tambatan perahu dan di sekitarnya dibangun perumahan nelayan. “Walau dilakukan reklamasi, nelayan masih bisa kesana karena 50 persen lahan dimiliki pemerintah provinsi Jakarta,” pungkasnya. (Baca juga: Reklamasi: Putusan PTUN Mestinya Jadi Momentum Bagi Pemerintah).
Tags:

Berita Terkait