Rabu, 02 Agustus 2017

PN Jakpus Kuatkan Putusan KPPU Soal Kartel Perdagangan Sapi Impor

KPPU berharap kasus ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak untuk melakukan perbaikan mekanisme perdagangan daging sapi impor yang lebih sehat.
M. Agus Yozami/RED
Foto: RES
Upaya hukum keberatan terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait kartel perdagangan sapi impor akhirnya usai setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memutus perkara a quo Baslin Sinaga, SH., MH. selaku Ketua Majelis Hakim dan Mas’ud, SH., MH., dan Hariono, SH. selaku anggota Majelis Hakim Perkara No. 319/PDT.G/2016/PN.JKT.PST menolak seluruh permohonan keberatan dan sekaligus menguatkan Putusan KPPU No. 10/KPPU-I/2015.

Menanggapi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dibacakan pada Selasa (1/8), Ketua KPPU Syarkawi Rauf menyampaikan apresiasinya. “Putusan Majelis Hakim PN Jakarta Pusat telah memberikan kepastian hukum tegaknya persaingan usaha yang sehat di Indonesia, sekaligus memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat yang telah menanggung tingginya harga daging sapi sebagai dampak praktek kartel,” ujar Syarkawi seperti tertera dalam rilis di laman KPPU.

Syarkawi mengharapkan agar kasus ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak untuk melakukan perbaikan mekanisme perdagangan daging sapi impor yang lebih sehat. “Stop kartel, dan mari para stakeholder bersama-sama mendorong terciptanya efisiensi yang berkeadilan dalam perdagangan sapi impor, tidak saja adil bagi pelaku usaha tetapi adil bagi masyarakat” ajak Syarkawi.

(Baca Juga: KPPU Hukum Puluhan Pengusaha Daging Sapi)

Tahap berikutnya, Direktur Penindakan KPPU, Gopprera Panggabean, menjelaskan bahwa para Terlapor mempunyai hak untuk melakukan upaya hukum kasasi bilamana keberatan terhadap hasil Putusan PN Jakarta Pusat dimaksud. “Usai Putusan PN Jakarta Pusat ini para Terlapor diharapkan dapat melaksanakan Putusan KPPU, namun bila masih terdapat keberatan, undang-undang memberikan kesempatan untuk menempuh upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung” jelas Panggabean.

Sebelumnya, KPPU melalui Putusan No. 10/KPPU-I/2015 terkait dugaan praktik kartel dalam Perdagangan Sapi Impor di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (JABODETABEK) tahun 2013-2015, telah menyatakan 32 (tiga puluh dua) Terlapor terbukti secara dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 11 dan Pasal 19 huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan selanjutnya menjatuhkan sanksi denda kepada seluruh Terlapor dimaksud dengan total 106,86 milyar rupiah (Jum’at, 22 April 2016).

(Baca Juga: Saksi Benarkan Mogok Pemotongan Sapi)

Adapun ketiga puluh dua Terlapor tersebut adalah sebagai berikut: 1. PT Andini Karya Makmur, selaku Terlapor I; 2. PT Andini Persada Sejahtera selaku Terlapor II; 3. PT Agro Giri Perkasa selaku Terlapor III; 4. PT Agrisatwa Jaya Kencana selaku Terlapor IV; 5. PT Andini Agro Loka selaku Terlapor V; 6. PT Austasia Stockfeed selaku Terlapor VI; 7. PT Bina Mentari Tunggal selaku Terlapor VII; 8. PT Citra Agro Buana Semesta selaku Terlapor VIII;

9. PT Elders Indonesia selaku Terlapor IX; 10. PT Fortuna Megah Perkasa selaku Terlapor X; 11. PT Great Giant Livestock selaku Terlapor XI; 12. PT Lembu Jantan Perkasa selaku Terlapor XII; 13. PT Legok Makmur Lestari selaku Terlapor XIII; 14. PT Lemang Mesuji Lestary selaku Terlapor XIV; 15. PT Pasir Tengah selaku Terlapor XV;16. PT Rumpinary Agro Industry selaku Terlapor XVI; 17. PT Santosa Agrindo selaku Terlapor XVII; 18. PT Sadajiwa Niaga Indonesia selaku Terlapor XVIII; 19. PT Septia Anugerah selaku Terlapor XIX;

20. PT Tanjung Unggul Mandiri selaku Terlapor XX; 21. PT Widodo Makmur Perkasa selaku Terlapor XXI; 22. PT Kariyana Gita Utama selaku Terlapor XXII;23. PT Sukses Ganda Lestari selaku Terlapor XXIII; 24. PT Nusantara Tropical Farm selaku Terlapor XXIV; 25. PT Karya Anugerah Rumpin selaku Terlapor XXV; 26. PT Sumber Cipta Kencana selaku Terlapor XXVI; 27. PT Brahman Perkasa Sentosa selaku Terlapor XXVII; 28. PT Catur Mitra Taruma selaku Terlapor XXVIII; 29. PT Kadila Lestari Jaya selaku Terlapor XXIX; 30. CV Mitra Agro Sangkuriang selaku Terlapor XXX; 31. CV Mitra Agro Sampurna selaku Terlapor XXXI; dan 32. PT Karunia Alam Sentosa Abadi selaku Terlapor XXXII.

(Baca Juga: Ini Hasil Investigasi Sementara Dugaan Kartel Daging Sapi)

Dalam proses pemeriksaan terhadap perkara yang berawal dari inisiatif KPPU ini, Majelis Komisi terdiri dari Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D. sebagai Ketua Majelis Komisi, didampingi oleh Dr. Sukarmi, S.H., M.H., Dr. Sukarmi,S.H., M.H., Saidah Sakwan, M.A., Drs. Munrokhim Misanam, M.A.Ec, Ph.D., dan Prof.Tresna P. Soemardi, S.E, M.S, masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi.

Ditemukan fakta-fakta tentang kesepakatan yang dilakukan dengan difasilitasi Asosiasi Produsen Daging & Feedloter Indonesia (APFINDO) melalui rangkaian pertemuan yang pada akhirnya menunjukkan kesamaan tindakan yang dilakukan oleh para Terlapor, adanya rescheduling sales yang dikategorikan sebagai penahanan pasokan sapi impor di wilayah Jabodetabek dan/atau pengaturan pemasaran yang berdampak pada kenaikan harga yang tidak wajar yang merugikan kepentingan umum.

Tindakan penahanan pasokan dilakukan para Terlapor secara seragam dengan cara tidak merealisasikan jumlah kuota impor sapi (SPI) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Terhadap Putusan KPPU tersebut 30 (tiga puluh) Terlapor mengajukan keberatan, sedangkan 2 (dua) Terlapor lainnya, yaitu Terlapor III/PT Agro Giri Perkasa dan Terlapor XXV/PT Karya Anugerah Rumpin tidakmengajukan keberatan terhadap putusan KPPU a quo dan telah membayar lunas denda pelanggaran persaingan usaha, masing-masing sebesar Rp. 4.051.199.000,00 (Empat Miliar Lima Puluh Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dan Rp 194.906.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Ribu Rupiah).

 
Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua