Selasa, 22 August 2017

DPR Putuskan Perppu Ormas Dibahas Komisi II

Tidak ada perubahan pasal dalam pembahasan Perppu Ormas ini, hanya setuju atau tidak setuju. Kalaupun, ada usul nota tambahan seperti untuk segera mengubah UU Ormas, hal itu terserah nanti pembahasan tingkat pertamanya di Komisi II DPR.
Agus Sahbani/ANT
Gedung DPR. Foto: RES
Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organsasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) akan dibahas oleh Komisi II DPR.

"Rapat Bamus DPR memutuskan agar pembahasan Perppu Ormas di Komisi II DPR, bukan di tingkat Pansus ya," ujar Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di Gedung Nusantara III, Jakarta, Selasa (22/8/2017) seperti dikutip Antara. Baca Juga: Ormas dan Komunitas Advokat Ini Juga Persoalkan Perppu Ormas

Dia menjelaskan biasanya Komisi II DPR akan membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk membahasnya dan dibawa ke tingkat Komisi untuk pembahasan tingkat pertama. Selanjutnya, kalau sudah dibahas di tingkat Panja dan Komisi II, maka Perppu Ormas akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR untuk diambil keputusan.
 
"Tidak ada perubahan pasal dalam pembahasannya, hanya setuju atau tidak setuju," ujar Fahri.

Menurutnya, kalau mau ada nota tambahan seperti untuk segera mengubah UU Ormas, hal itu terserah nanti pembahasan tingkat pertamanya di Komisi II DPR.

Sebelumnya, DPR telah menerima surat pemerintah terkait pengajuan pembahasan Perppu Ormas. Nantinya, Perppu Ormas ini akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku. "(Perppu) sudah masuk ke DPR, dan kami akan memproses sesuai peraturan perundangan," kata Wakil Ketua DPR Agus Hermanto di Gedung Nusantara III, Jakarta, Kamis (13/7) lalu.

Dia menjelaskan penerbitan Perppu merupakan diskresi pemerintah, sehingga UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) secara otomatis akan digantikan oleh Perppu Ormas ini sebelum disahkan DPR sebagai UU.

Agus melanjutkan surat pemerintah terkait Perppu Ormas itu akan dibacakan dan dibahas secara resmi dalam Rapat Paripurna DPR. Selanjutnya, diproses dalam jangka waktu sekali masa sidang. "Masa sidang berikutnya dapat diproses Perppu Ormas ini. Kalau disetujui DPR, Perppu itu langsung jadi UU. Namun kalau tidak disetujui maka kembali ke UU Nomor 17 Tahun 2013," ujarnya.

Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengumumkan penerbitan Perppu Ormas pada Rabu (12/7) lalu. Wiranto mengatakan Perppu tersebut diterbitkan karena situasi yang mendesak. Sebab, perkembangan terkini sementara UU No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas belum memadai.
Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua