Rabu, 22 November 2017

KPK Menang Lagi dalam Kasus Praperadilan Tersangka OTT

Menurut kuasa hukum Pemohon bukti surat jadi penentu putusan hakim.
Aji Prasetyo
KPK memperlihatkan bukti hasil OTT terhadap Wali Kota Bau, Malang. Foto: RES

Kota Batu nonaktif, Eddy Rumpoko. Alhasil, status Eddy sebagai tersangka korupsi yang perkaranya ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah sah menurut hukum. Putusan ini sekaligus mengukuhkan eksistensi KPK yang tidak pernah kalah saat menjerat tersangka korupsi yang berasal dari Operasi Tangkap Tangan (OTT). Lembaga antirasuah masih memegang rekor sempurna ketika penetapan status tersangka korupsi hasil OTT dipermasalahkan dan dimohonkan pada sidang praperadilan.

"Dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon seluruhnya. Dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon seluruhnya. Membebankan biaya negara kepada negara," kata Hakim Tunggal R. Iim Nurohim saat membacakan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (21/11).

Hakim Iim menolak segala dalil yang disampaikan oleh pemohon, termasuk soal penyitaan sejumlah aset milik Eddy. Alasannya, dalam proses tangkap tangan penyitaan memang dimungkinkan asalkan barang tersebut berpotensi berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan.

"Dalam hal tangkap tangan dapat menyita benda yang diduga berkaitan dengan tindak pidana yang dapat dipakai sebagai barang bukti. Menimbang berdasarkan uraian diatas Penyitaan yang dilakukan termohon sah, oleh karena dalil permohonan pemohon tidak beralasan dan ditolak," tutur hakim Iim.

(Baca juga: Kala Praperadilan Tersangka OTT Selalu Ditolak Pengadilan).

Sebelum Eddy, sejumlah tersangka yang terjerat dari hasil OTT juga melakukan hal serupa dengan mengajukan permohonan praperadilan. Misalnya permohonan yang dilayangkan mantan Ketua DPD Irman Gusman juga mengalami nasib yang sama. Ia menjadi tersangka setelah adanya OTT yang dilakukan KPK terkait dengan korupsi pemberian jatah impor gula kepada pengusaha Xaveriandy dan Memi. Pertimbangan hakim tunggal yang mengadili kasus ini I Wayan Karya adalah kasus ini juga sama yaitu perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor, Jakarta.

Selanjutnya mantan panitera PN Jakarta Utara Rohadi yang mengajukan praperadilan di dua lokasi yaitu PN Jakpus dan PN Jaksel. Di PN Jakpus, permohonan ini ditolak dengan pertimbangan bukan menjadi kewenangan pengadilan tersebut, sedangkan di PN Selatan nasibnya tidak jauh berbeda. Hakim tunggal Riyadi Sunindyo menolak permohonan tersebut.

Rohadi menjadi tersangka setelah OTT yang dilakukan KPK terkait dugaan suap untuk meringankan hukuman pedangdut Saipul Jamil. Ia menerima uang sebesar Rp250 juta dari commitment fee sebesar Rp500 juta.  Belakangan KPK bahkan menetapkan Rohadi juga sebagai tersangka pencucian uang karena diduga mempunyai harta yang tidak sesuai dengan pendapatannya.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua