Kamis, 23 November 2017

Ada Peluang Menambah Program Kelima BPJS Ketenagakerjaan

Bentuknya pelatihan keterampilan untuk pekerja yang mengalami PHK.
Ady TD Achmad
Salah satu balai latihan kerja di Banten. Foto: Disnaker Banten

Perkembangan teknologi yang pesat sangat mempengaruhi kegiatan masyarakat termasuk industri. Pemanfaatan teknologi mutakhir pada industri diyakini menggenjot efisiensi. Walau memberi kemudahan bagi industri dalam menghasilkan barang produksi, namun penerapan teknologi mengancam jenis pekerjaan tertentu sehingga berpotensi menimbulkan pemutusan hubungan kerja.

 

Pemerintah menyadari kerawanan itu, Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Binalattas) Kementerian Ketenagakerjaan, Bambang Satrio Lelono, mengatakan masih banyak angkatan kerja di Indonesia berpendidikan SMP. Mayoritas dari mereka bekerja di industri padat karya seperti perusahaan konveksi dan garmen serta rokok. Jenis pekerjaan yang mereka ampu berpotensi diganti oleh mesin seperti melinting rokok.

 

Ketika perusahaan menerapkan teknologi, pekerjaan yang biasa dikerjakan buruh menjadi hilang sehingga pekerja sangat rentan mengalami PHK. Karena itu, pekerja harus meningkatkan keterampilannya melalui berbagai lembaga pelatihan yang tersedia baik oleh pemerintah dan swasta. Atau bisa juga buruh mengikuti pelatihan untuk mendapat keterampilan baru.

 

(Baca juga: Ketentuan Pembayaran Jaminan Hari Tua Bagi Pekerja yang Resign)

 

Sekalipun buruh yang mengalami PHK itu mengikuti pelatihan, Bambang melihat masih ada persoalan lain yang perlu diselesaikan. Misalnya, siapa yang membiayai ongkos pelatihan dan kehidupan keluarga buruh yang mengikuti pelatihan itu? Masalah itu harus diatasi karena posisi buruh yang mengikuti pelatihan itu tidak bekerja sehingga tidak punya penghasilan. Begitu pula setelah mengikuti pelatihan, belum tentu buruh yang bersangkutan bisa langsung bekerja, butuh waktu sampai akhirnya ada perusahaan yang merekrutnya.

 

Untuk menjawab masalah tersebut Bambang menjelaskan pemerintah berencana untuk menyusun setidaknya dua kebijakan. Pertama, pembiayaan pengembangan keterampilan bagi pekerja. Kedua, lembaga yang membiayai kebutuhan keluarga pekerja selama pekerja yang mengalami PHK itu mengikuti pelatihan kerja.

 

Bambang menegaskan untuk menjalankan kebijakan itu perlu kerjasama semua pihak seperti pemerintah, swasta dan pekerja. Program itu membutuhkan anggaran yang bisa dikumpulkan dari iuran yang dibayar pengusaha dan pekerja, bisa juga ada kontribusi dari APBN. “Bisa saja BPJS Ketenagakerjaan nanti punya program jaminan sosial baru untuk melakukan pelatihan terhadap pekerja yang mengalami PHK itu,” katanya dalam diskusi di Jakarta, Rabu (22/11).

 

(Baca juga: Dorong Pelatihan Kerja, Pemerintah Perlu Perhatikan Tiga Hal)

 

Konsep itu menurut Bambang masuk kategori jangka panjang karena banyak hal yang perlu dilakukan sebelum menerbitkan program tersebut.Terlebih dulu pemerintah harus merevisi UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial karena peraturan itu hanya mengamanatkan BPJS Ketenagakerjaan untuk menyelenggarakan 4 program jaminan sosial yaitu Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM). “Kami bersama Dirut BPJS Ketenagakerjaan sudah bertemu Wakil Menteri Keuangan membahas bagaimana skemanya,” ujarnya.

 

Ketua kompartemen Ketenagakerjaan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Bob Azzam, menekankan pentingnya kalangan industri untuk menyelenggarakan program pemagangan bagi tenaga kerja. Pemagangan sangat penting dalam rangka meningkatkan daya saing sumber daya manusia (SDM). Menurutnya sebuah negara bisa maju tidak melulu karena kaya sumber daya alam (SDA), tapi juga SDM yang berkualitas. Banyak negara yang tidak punya SDA tapi perekonomiannya sangat maju seperti Jepang, Singapura, dan Belanda.

 

(Baca juga: Pengusaha Ingatkan Pentingnya Harmonisasi Regulasi untuk Dorong Industri)

 

Bob mengatakan Kadin dan Kementerian Ketenagakerjaan menjalin kerja sama untuk menggenjot pelaksanaan pemagangan. Tahun depan ditargetkan ada 4 ribu perusahaan yang ikut program pemagangan dengan peserta magang sekitar 400 ribu orang. Setelah mengikuti program magang, para peserta akan menjalani uji kompetensi, jika lulus akan diberikan sertifikasi kompetensi. “Melalui pemagangan kita bisa meningkatkan daya saing,” urainya.

 

Menurut Bob program pemagangan sudah umum dijalankan oleh banyak negara untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja. Seperti Amerika Serikat, walau negara itu memilik teknologi yang sangat canggih sehingga industrinya efisien dan memiliki SDM yang berkualitas, namun pemerintahnya masih mendorong perluasan kesempatan pemagangan. Itu dilakukan karena pendidikan tinggi dirasa tidak cukup untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi SDM.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua