Senin, 18 December 2017

Independensi Diragukan, Mekanisme Pengisian Jabatan Hakim MK Perlu Dievaluasi

Mekanisme yang berlaku saat ini hanya merupakan hasil meniru dari negara lain.
M Dani Pratama Huzaini
Diskusi bertema “Pertaruhan Independensi Hakim Konstitusi”, di STHI Jentera, Rabu (13/12). Foto: DAN

Perhatian publik kembali tertuju kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini diakibatkan oleh mencuatnya informasi pertemuan antara Ketua MK Arief Hidayat dengan anggota DPR RI dari Komisi III berkaitan dengan perpanjangan masa jabatan hakim MK. Arief sendiri telah mengakui adanya pertemuan antara dirinya dengan anggota Komisi III DPR RI dalam rangka menyusun agenda fit and proper test dirinya untuk mengisi jabatan hakim MK.

 

Menyoroti hal tersebut anggota Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara, Zainal Arifin Mochtar, mengatakan bahwa sudah saatnya untuk memperbaiki proses pengisian jabatan hakim MK. “Sudah tidak fair lagi hakim MK dipilih berdasarkan mekanisme yang suka-suka,” ujar pria yang kerap disapa Uceng, dalam diskusi bertema “Pertaruhan Independensi Hakim Konstitusi”, di STHI Jentera, Rabu (13/12).

 

Menurut Uceng, mekanisme pengisian jabatan hakim MK yang berdasarkan rekomendasi dari Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung, dalam prosesnya seringkali tidak memenuhi asas transaparan, akuntabel, partisipatif, dan obyektif.

 

“Kalau lagi bagus di buatkan timsel, tapi kalau lagi tidak bagus bisa langsung penunjukan. Pertanyaanya adalah bagaimana sistem seleksi yang ditawarakan? Kok bisa suka-suka,” ujarnya.

 

Untuk itu, Uceng mengusulkan agar dalam Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim diatur mengenai proses seleksi hakim MK. Hal ini dimaksudkan agar adanya standar baku untuk menerjemahkan keempat asas tersebut. “Asas ini adalah perintah dari pasal 19 dan pasal 20 UU MK,” ujarnya.

 

Selanjutnya Uceng mengatakan bahwa, proses pemilihan ketua MK yang menurutnya sangat politis, harus dipikirkan ulang. “Negara ini sudah harus rethinking dalam kapasitas pemilihan ketua MK yang sangat politis. 3 dari DPR, 3 dari Presiden, 3 dari MA.”

 

(Baca Juga: Diduga Lobi DPR, Dewan Etik Segera Periksa Arief Hidayat)

 

Uceng beralasan bahwa mekanisme yang berlaku saat ini hanya merupakan hasil meniru dari negara lain. Ia menerangkan, dalam proses pemilihan hakim di negara-negara lain, kurang lebih terdapat 4 metode. Pertama, political appointing (pengangkatan politik). Kedua, partisan election. Ketiga, nonpartisan election. Keempat, marriage system.

 

“Saya memikirkan yang namanya pemilihan hakim konstitusi kita gunakan sepenuhnya marriage system saja jangan political appointing. mungkin panjang karena harus mengubah UUD, tapi negara sudah harus mulai memikirkan hal itu. Kenapa kita tidak memikirkan sebuah model yang lebih bermartabat yang itu bisa menjamin kualitas hakim yang lebih baik,” ujarnya.

 

Selanjutnya, Uceng menegaskan perlu adanya klarifikasi atas pertemuan antara Arief Hidayat dengan Komisi III. Mekanisme klarifikasinya bisa melalui dewan etik, kemudian lanjut ke Mahkamah Kehormatan MK.

 

“Tidak bisa hanya dibahasakan pertemuan biasa dan semua orang melakukan hal yang sama. Tapi harus dijelaskan kepada publik,” ujarnya.

 

Selanjutnya, Direktur Advokasi Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Oce Madril, menegegaskan bahwa hakim MK adalah seorang negarawan. Menurutnya, tidak ada jabatan hakim lain yang menyandang predikat negarawan selain hakim MK.

 

Untuk itu, menurut Oce, hakim MK haruslah memiliki standar etis, standar perilaku, standar kerja, yang melebihi siapapun. “Tentu adalah standar yang tidak sama dengan pejabat negara lainnya. Bahkan boleh jadi standar itu lebih dari standar seorang hakim sekalipun,” ujar Oce.

 

(Baca Juga: Dugaan Lobi-Lobi di Balik Perpanjangan Jabatan Arief Hidayat)

 

Oleh karena itu, Oce bisa memahami keresahan masyarakat melihat persoalan pertemuan antara Ketua MK dengan Komisi III. Menurutnya, hal tersebut akan merusak predikat negarawan yang melekat pada diri seorang hakim MK.

 

“Saya melihat perkara etik sekecil apapun untuk seorang negarawan tidak bisa ditolerir. Tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat ketika seorang negarawan masih melakukan political lobbying, apalagi di situ ada dugaan transaksi kepentingan dan seterusnya. Tentu ini akan menciderai predikat negarawan itu,” pungkas Oce.

 

Lola Esther dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan 4 dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Arief Hidayat. Hal ini berdasar pada pedoman kode etik dan perilaku hakim dalam Peraturan MK Nomor 9 tahun 2006.

 

Pertama, soal prinsip independensi khususnya pada penerapan angka 3 yang pada intinya hakim konstitusi harus menjaga independensi dari pengaruh-pengaruh lembaga eksekutif, legislatif, dan lembaga negara lainnya.

 

Lalu masih prinsip independensi dugaan pelanggaran angka 6, Hakim Konstitusi harus menjaga citra independen serta memajukan standar perilaku yang tinggi guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap mahkamah.

 

Kedua, prinsip ketidak berpihakan atau imparsialitas. Ada dugaan pelanggaran penerapan angka 2 dan penerapan angka 3 soal norma bahwa MK itu imparsial termasuk hakim-hakimnya.

 

Ketiga, soal prinsip integritas. Ada dugaan pelanggaran dalam penerapan angka 1, penerapan angka 2, dan penerapan angka 3. Hakim MK dilarang meminta atau dilarang menerima, juga anggota keluarganya dilarang menerima atau meminta hadiah dan lain sebagainya.

 

Keempat, dugaan pelanggaran prinsip kepantasan dan kesopanan dalam penerapan angka 1 soal hakim konstitusi harus menghindari perilaku dan citra yang tidak pantas dalam segala kegiatan, dan penerapan angka 2, di mana sebagai abdi hukum yang terus menerus mendapat perhatian dari masyarakat, hakim konstitusi harus menerima dengan rela hati untuk dibatasi.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua