Minggu, 04 Pebruari 2018

Potensi Pasal Berlapis Gubernur Jambi Zumi Zola

KPK terus lakukan pengembangan kasus ini.
Aji Prasetyo
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan didampingi Juru Bicara KPK Febri Diansyah (kiri) memberi keterangan pers terkait penetapan tersangka baru dalam pengembangan kasus suap RAPBD Pemprov Jambi di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (2/2).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Jambi Zumi Zola sebagai tersangka kasus korupsi. Zumi dianggap terbukti telah menerima gratifikasi dengan jumlah sekitar Rp6 miliar yang bertentangan dengan kewajibannya sebagai penyelenggara negara.

 

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan pihaknya telah menemukan bukti permulaan yang cukup berupa penerimaan hadiah atau janji dari sejumlah proyek di Provinsi Jambi kepada Zumi Zola selaku gubernur dan Arfan yang menjabat Kepala Bidang Bina Marga sekaligus Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi.

 

"ZZ baik bersama-sama dengan ARN maupun sendiri diduga menerima hadiah atau janji terkait proyek di Jambi dan penerimaan lainnya dalam kurun waktu jabatannya sebagai gubernur periode 2016-2021 sejumlah sekitar Rp6 miliar," kata Basaria di kantornya, Jumat (2/2). Baca Juga: Uang Suap Rp6 Miliar Diduga untuk Seluruh Fraksi DPRD Jambi

 

Keduanya dijerat dengan Pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan ancaman penjara minimal 4 tahun, denda Rp200 juta dan maksimal 20 tahun dan denda Rp1 miliar.

 

Kasus ini sendiri merupakan pengembangan dari perkara sebelumnya yaitu Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Jambi. Kala itu, KPK menyita uang sekitar Rp4,7 miliar. Nah selain uang hasil OTT ini, Basaria mengatakan pihaknya melakukan penyitaan sejumlah dokumen dan uang baik pecahan rupiah maupun dollar Amerika dari tiga lokasi yaitu rumah dinas Gubernur Jambi, Villa milik Gubernur Jambi, dan juga rumah seorang saksi di Jambi.

 

"Jumlah belum dapat disampaikan, penyidik masih terus melakukan pengembangan dalam perkara ini. Setelah penggeledahan, dilanjutkan pemeriksaan 13 orang saksi di Polda Jambi," terang Basaria.

 

Untuk kepentingan penyidikan, agar sewaktu-waktu saat keterangan dibutuhkan Zumi sedang tak meninggalkan Indonesia, KPK melayangkan surat permintaan pencegahan bepergian keluar negeri kepada Ditjen Imigrasi Kemenkumham sejak 25 Januari 2018 lalu. Basaria melanjutkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) atas nama Zumi Zola diteken pada 24 Januari 2018.

 

Potensi pasal berlapis

Seperti dijelaskan diatas, perkara ini merupakan pengembangan dari kasus OTT yang telah dilakukan di Jambi beberapa waktu lalu. Setidaknya ada empat orang yang dijadikan tersangka oleh KPK, pertama Supriono yang merupakan anggota DPRD selaku penerima, sedangkan pihak pemberi yaitu Plt Sekda Jambi Erwan Malik, Asisten Bidang III Saipudin, serta Plt Kadis PU Provinsi Jambi Arfan.

 

Nama terakhir, yaitu Arfan kembali dijadikan tersangka oleh KPK dalam kasus gratifikasi bersama Zumi Zola. Muncul pertanyaan mengapa Zumi hanya ditetapkan sebagai penerima gratifikasi, berbeda dengan Arfan yang juga dijadikan sebagai tersangka pemberi suap padahal keduanya juga merupakan unsur Pemprov Jambi.

 

Basaria pun memberi sinyal terbukanya peluang bagi Zumi untuk dijerat dengan pasal pemberi suap. "Saat OTT ada Plt Kadis PUPR, Plt Sekda, ikut serta untuk memberi uang ketok palu. Logikanya apakah para plt ini sendiri punya kepentingan memberi sesuatu agar ketok palu terjadi. Pasti ada keikutsertaan dari kepala daerah, dalam hal ini gubernur," kata Basaria.

 

Juru Bicara KPK Febri Diansyah pun memastikan jika pihaknya akan terus melakukan pengembangan atas perkara ini termasuk menjerat Zumi sebagai tersangka suap. "Karena selama ini KPK baru mempunyai bukti untuk penerimaan. (Untuk pemberian) nanti akan kita dalami (lagi)," katanya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua