Senin, 12 February 2018

Uang Suap Bupati Ngada Diduga untuk Biaya Pilkada

Marianus menerima sekitar Rp4,1 miliar dari sejumlah proyek di Kabupaten Ngada.
Aji Prasetyo
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan. Foto: RES

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Ngada Marianus Sae sebagai tersangka kasus penerimaan hadiah atau janji yang bertentangan dengan jabatannya sebagai penyelenggara negara. Ia diduga menerima uang terkait dengan sejumlah proyek di daerah tersebut sekitar Rp4,1 miliar.

 

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan untuk 2018 ini saja jumlah proyek yang ada di kabupaten tersebut senilai Rp4,1 miliar. Jumlah ini belum termasuk proyek-proyek lain yang dikerjakan pada kurun waktu 7 tahun terakhir atau sejak 2011 lalu.

 

Kemudian untuk apa Marianus menerima uang tersebut? Ada dugaan kuat jika Marianus menggunakannya sebagai dana kampanye dirinya yang berencana akan maju pada Pilgub NTT 2018 ini. Diketahui, penangkapan ini terjadi pada Minggu (11/2) atau satu hari sebelum pengumuman penetapan oleh KPU pada hari ini.

 

"Apakah ini akan dilakukan untuk biaya kampanye prediksi ya, prediksi dari tim kita kemungkinan besar dia butuh uang untuk itu," ujar Basaria saat konfensi pers di kantornya, Senin (12/2/2018). Baca Juga: Bupati Ngada NTT Kena OTT KPK Terkait Fee Proyek

 

Meski begitu Basaria belum bisa memastikan hal tersebut karena masih menunggu proses pemeriksaan selanjutnya dan bukti-bukti lain. Termasuk meminta keterangan dari tim pemenangan Marianus yang dipasangkan dengan Emelia Julia Nomleni atas usungan PDIP-PKB.

 

"Tapi prediksi dari tim tadi sudah mengatakan kalau yang bersangkutan akan balon (bakal calon) gubernur. Sudah barang tentu memerlukan dana yang banyak, itu kira-kira (motivasinya)," terang Basaria.

 

Selain Marianus, KPK juga menangkap sejumlah pihak lain termasuk Ketua Tim Psikotes bakal calon Gubernur NTT, Ambrosius Tirta Santi. Sayangnya, Basaria masih enggan mengungkap peran Ambrosius Tirta Santi dalam kasus yang menjerat Marianus ini, termasuk adanya dugaan aliran dana dari Marianus kepada Ambrosius Tirta Santi untuk memuluskan pencalonannya di Pilgub NTT.

 

"Hubungannya (Ambrosius Tirta Santi dengan kasus ini) untuk sementara kita belum temukan. Apakah ada aliran dana, apakah ada proyek, hubungannya apa yang bersangkutan menerima sesuatu sampai sekarang ini kita masih belum bisa membuktikan. Tapi yang pasti yang kita tahu yang bersangkutan (Ambrosius Tirta Santi) hadir di sana (Surabaya) pada saat tim kita menemukan MSA, yang bersangkutan ada di tempat yang sama dengan ATS (Ambrosius Tirta Santi) ini," kata Basaria.

 

Kronologi

Diketahui KPK melakukan OTT pada Minggu kemarin di sejumlah lokasi seperti Surabaya, Kupang dan Bajawa (Kabupaten Ngada), NTT. Setidaknya ada lima orang yang digiring dalam penangkapan tersebut yaitu Marianus Sae (MSA), Ambrosius Tirta Santi (ATS), Dionesisu Kila (DK) ajudan Marianus, Wilhelmus Iwan Ulumbu (WIU), Direktur PT Sinar 99 Permai dan Petrus Pedulewari (PP), seorang pegawai Bank BNI cabang Bajawa.

 

"Sekitar pukul 10.00 WIB, tim pertama bergerak menuju sebuah hotel di Surabaya dan mengamankan dua orang, MASA (Marianus Sae) dan ATS (Ambrosius Tirta Santi). Dari tangan MSA, tim mengamankan sebuah ATM dan beberapa struk transaksi keuangan," tutur Basaria menjelaskan kronologi penangkapan.

 

Kemudian tim kedua KPK yang sudah berada di Kupang mengamankan Dionesisu Kila yang merupakan ajudan Marianus di Posko Kemenangan Marianus sekitar pukul 11.30 WITA. Selanjutnya tim ketiga yang sudah berada di Bajawa langsung mengamankan Wilhelmus Iwan Ulumbu yang merupakan Direktur PT Sinar 99 Permai dan Petrus Pedulewari, seorang pegawai Bank BNI cabang Bajawa di kediamannya masing-masing.

 

Kelima orang yang ditangkap itu kemudian diperiksa di markas kepolisian setempat. Marianus dan Ambrosius diperiksa di Mapolda Jawa Timur, Dionesisu diperiksa di Mapolda NTT sementara Wilhelmus dan Petrus diperiksa di Mapolres Bajawa. Setelah itu mereka langsung dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksan intensif di gedung KPK.

 

Setelah pemeriksaan gelar perkara, KPK menetapkan Marianus sebagai tersangka penerima suap dan Wilhelmus sebagai tersangka pemberi suap. Sementara tiga orang lainnya, yakni Ambrosius Tirta Santi, Dionesisu dan Petrus masih berstatus saksi.

 

"Setelah dilakukan gelar perkara, KPK menetapkan MSA (Marianus Sae), Bupati Ngada dan WIU (Wilhelmus Iwan Ulumbu), Direktur PT S99P (PT Sinar 99 Permai) sebagai tersangka," katanya.

 

Selaku penerima, Marianus disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

 

Sementara Wilhelmus yang ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua