Selasa, 13 Pebruari 2018
KPPOD Tawarkan 2 Opsi Soal Izin Penelitian
​​​​​​​Prosedur birokrasi menghambat penelitian.
Ady Thea DA
KPPOD Tawarkan 2 Opsi Soal Izin Penelitian
Ilustrator: BAS

Rezim perizinan rupanya merambah hampir ke semua sektor kehidupan masyarakat, bukan hanya berkaitan dengan ekonomi, industri dan bisnis, tapi juga kegiatan akademik yakni penelitian. Direktur Eksekutif KPPOD, Robert Endi Jaweng, mengatakan pemerintah mengatur penelitian dalam UU No.18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

 

Sebagaimana amanat UU No.18 Tahun 2002 penelitian yang berisiko tinggi dan berbahaya diatur lebih lanjut melalui PP No.48 Tahun 2009. Lebih teknis lagi diatur dalam Permenristek No.8 Tahun 2012 dan Permenkes No.59 Tahun 2015. Untuk izin penelitian yang dilakukan warga negara asing diatur dalam PP No.41 Tahun 2006.

 

Untuk penelitian yang dilakukan warga negara Indonesia diatur melalui Permendagri No.64.Tahun 2011 yang telah diubah menjadi Permendagri No.7 Tahun 2014. Endi mengatakan, pemerintah telah memperbarui peraturan itu pada pertengahan Januari 2018 dengan menerbitkan Permendagri No.3 Tahun 2018. Namun regulasi yang baru diterbitkan itu menuai kontroversi dan penolakan. Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, mengatakan telah membatalkan sementara peraturan tersebut dan Permendagri No.7 Tahun 2014 berlaku lagi.

 

Endi melihat selama ini ada lembaga penelitian yang tidak mengikuti aturan itu karena prosedurnya dianggap terlalu rumit. Ada juga yang mengurus izin atau rekomendasi penelitian ketika menemui kendala di lapangan atau obyek yang diteliti menanyakan soal izin atau rekomendasi penelitian dari pemerintah. Sebagian lagi sudah mengurus perizinan sebelum melakukan penelitian, biasanya dilakukan oleh lembaga penelitian yang berasal dari perguruan tinggi.

 

Menurut Endi, izin atau rekomendasi penelitian itu hanya efektif jika obyek yang diteliti adalah organisasi perangkat daerah dan instansi pemerintah. Biasanya mereka menanyakan soal izin atau rekomendasi penelitian kepada peneliti. Sekalipun sudah mengantongi izin atau rekomendasi penelitian, bukan berarti peneliti akan mudah mendapat data dan informasi yang dibutuhkan serta keamanan.

 

Endi mengusulkan, agar proses pengajuan izin atau rekomendasi itu diubah menjadi pendaftaran dan berkoordinasi dengan Kementerian Riset dan Perguruan Tinggi. Tujuannya agar seluruh hasil penelitian dimasukan dalam bank data yang bisa diakses semua orang. Dengan begitu peneliti bisa mengetahui apakah judul penelitiannya pernah digunakan orang lain atau belum.

 

Hasil penelitian itu harusnya menjadi perhatian pemerintah untuk menjadi salah satu acuan sebelum mengambil kebijakan. "Pemerintah sangat minim menerbitkan kebijakan yang basisnya penelitian," kata Endi dalam diskusi di Jakarta, Senin (12/2).

 

Baca:

 

Peneliti KPPOD, Boedi Rheza, mengatakan untuk mendapatkan izin atau rekomendasi penelitian itu tidak sebentar, rata-rata peneliti harus menunggu sampai 8 hari. Misalnya, jika penelitian dilakukan oleh peneliti di luar Kabupaten/Kota yang bersangkutan maka harus mengajukan permohonan kepada Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi. Untuk peneliti yang berasal dari Kabupaten/Kota yang bersangkutan hanya perlu mengajukan permohonan kepada pemerintah Kabupaten/Kota.

 

Instansi pemerintah yang menangani soal izin atau rekomendasi penelitian di setiap daerah tidak sama. Misalnya, di kota Surabaya dan Kabupaten Malang ditangani oleh Bakesbangpol, tapi di Kota Yogyakarta melalui Dinas Perizinan dan Penanaman Modal dan di Kabupaten Bantul lewat Balitbang Bappeda. Surat rekomendasi yang diterbitkan itu sifatnya terbatas, hanya ditujukan untuk organisasi perangkat daerah atau instansi pemerintah yang dibutuhkan peneliti. Padahal ada pihak non pemerintah yang diteliti juga menanyakan perihal surat rekomendasi tersebut.

 

Boedi berpendapat aturan mengenai izin atau rekomendasi penelitian yang diterbitkan Kementerian Dalam Negeri ini menghambat proses penelitian. Instansi pemerintah di daerah yang diteliti kebanyakan menggunakan surat izin atau rekomendasi itu sebagai alasan untuk tidak memberikan data atau informasi yang dibutuhkan peneliti. Padahal praktiknya, sekalipun peneliti telah mengantongi rekomendasi tidak mudah juga mengakses data dan informasi. "Ini bertentangan dengan UU Keterbukaan Informasi Publik," katanya.

 

KPPOD menawarkan 2 opsi yang bisa dipilih pemerintah agar lebih baik dalam mengelola perihal penelitian. Pertama, mengubah esensi dan prosedur rekomendasi atau izin penelitian menjadi pendaftaran atau pelaporan. Mekanisme itu bisa dilakukan dengan membuat sistem daring atau laman pelaporan riset dan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait seperti Balitbang dan Bappeda. Kedua, menghapus kewajiban untuk mengurus rekomendasi atau izin penelitian dengan cara mencabut Permendagri terkait.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.