Rabu, 21 February 2018

​​​​​​​Palu Hakim Konsisten Koreksi Kewenangan BPSK

​​​​​​​Sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha dalam perjanjian kredit motor diputuskan sebagai kewenangan absolute peradilan umum. Quo vadis BPSK?
Muhammad Yasin

Hingga awal pekan ini, Mahkamah Agung sudah mempublikasikan tak kurang dari 668 putusan perkara perlindungan konsumen, ketiga terbanyak di lingkungan perdata khusus setelah Pengadilan Hubungan Industrian (PHI) dan kepailitan. Sebagian besar perkara perlindungan konsumen itu berkaitan dengan sengketa yang timbul antara nasabah dengan perusahaan pembiayaan, atau antara nasabah dengan bank. Hubungan hukum antara pembeli motor secara kredit dengan perusahaan pembiayaan atau bank sering dianggap sebagai masalah perlindungan konsumen.

 

Namun, berdasarkan penelusuran hukumonline terhadap putusan-putusan yang telah terpublikasi itu, terungkap bahwa Mahkamah Agung telah secara konsisten memutus bahwa perjanjian kredit bermotor diposisikan sebagai perjanjian biasa. Para pihak yang bersengketa seharusnya membawa perkara mereka ke peradilan umum (Pengadilan Negeri yang berwenang).

 

Sikap atau pandangan Mahkamah Agung itu termuat dalam banyak pertimbangan putusan kasasi yang ditelusuri hukumonline. Peneliti Lembaga Kajian untuk Independensi Peradilan (LeIP), Arsil, juga telah pernah melakukan penelitian sederhana terhadap putusan-putusan perlindungan konsumen tersebut. Arsil menemukan fakta bahwa sejak tahun 2013 telah terjadi perubahan pandangan para hakim agung melihat perjanjian kredit kendaraan bermotor. Sejak saat itu, hakim agung lebih melihat perjanjian kredit motor baik berdasarkan perjanjian fidusia maupun hak tanggungan adalah perjanjian pada umumnya. Termasuk ketika para pihak menggunakan istilah pembiayaan konsumen dalam perjanjian mereka.

 

(Baca juga: Sikap Hukum MA atas Kewenangan BPSK Mengadili Sengketa Lembaga Pembiayaan dan Nasabah)

 

Selain menegaskan kompetensi peradilan umum dalam sengketa perjanjian kredit kendaraan bermotor, putusan-putusan Mahkamah Agung melakukan koreksi terhadap kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Sedangkan sengketa konsumen. Undang-Undang ini memberi ruang kepada setiap konsumen yang merasa dirugikan untuk menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

 

Namun seiring dengan konsistensi putusan Mahkamah Agung, peluang untuk membawa sengketa perjanjian kredit kendaraan bermotor ke BPSK semakin tipis. Dalam salah satu kasus yang terjadi di Malang, misalnya, konsumen menyatakan keberatan atas tindakan perusahaan pembiayaan yang menarik paksa mobil kredit. Tindakan  pengambilan paksa tanpa penetapan pengadilan dinilai konsumen sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga membawa kasusnya ke BPSK Kota Malang. Perkara ini bermuara ke kasasi, dan Mahkamah Agung tegas menyatakan sengketa antara pemohon dan termohon tentang pembiayaan konsumen berpotensi menjadi wanprestasi sehingga menjadi wewenang peradilan umum. Meskipun ada penyebutan tentang perjanjian pembiayaan konsumen, kewenangan mengadili sengketa bukan di tangan BPSK melainkan peradilan umum. Beberapa putusan yang dikutip di bawah ini juga memperlihatkan sikap yang senada dari majelis hakim agung atas ketidakberwenangan BPSK.

 





























Putusan



Pertimbangan Hakim



No. 1 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Hubungan hukum antara pemohon kasasi dan termohon kasasi berdasarkan perjanjian pemberian fasilitas kredit. Kalaupun terjadi cedera janji, maka sengketa para pihak menjadi wewenang peradilan umum.



No. 56 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Putusan judex facti yang membatalkan putusan BPSK dapat dibenarkan. Hubungan hukum debitor dan kreditor adalah pemberian fasilitas kredit. Sengketa ini secara absolut menjadi kewenangan peradilan umum, bukan kewenangan BPSK.



No. 8 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Putusan judex facti yang membatalkan putusan BPSK dapat dibenarkan karena hubungan hukum kedua pihak adalah perjanjian kredit. Cedera janji atas pemberian fasilitas kredit menjadi wewenang absolut peradilan umum, bukan wewenang BPSK.



No. 55 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Keberatan konsumen tak dapat dibenarkan. Putusan judex facti sudah benar dan memberikan pertimbangan yang cukup. Kedua belah pihak terikat perjanjian pemberian fasilitas kredit. Kalau ada cedera janji atas perjanjian itu, maka itu berarti menjadi kewenangan absolut peradilan umum.



No. 1048 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Termohon Keberatan telah melakukan wanprestasi atau cedera janji kepada Pemohon Keberatan, sehingga pokok perkara dalam sengketa a quo secara absolut menjadi wewenang peradilan umum dan bukan kewenangan BPSK. Oleh karena itu, putusan judex facti sudah tepat.


Sumber: Diolah dari www.mahkamahagung.go.id

 

Apakah jika terjadi sengketa antara konsumen dengan perusahaan pembiayaan atau pelaku usaha mengenai perjanjian kredit motor sepenuhnya menjadi kewenangan peradilan umum? Di satu sisi, konsistensi para hakim agung dalam hal ini bisa menjadi kabar baik bagi perusahaan pembiayaan. Tetapi di sisi lain menjadi kabar tak mengenakkan bagi konsumen yang memperkarakan sengketa mereka lewat BPSK.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua